Kantor Desa Cicau, di Manakah Dia Berada?

Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

???????????????????????????????

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag , | Tinggalkan komentar

Ada Kepentingan Politik, Kemenaker Minta Pemkot Bekasi Batalkan UMK Rp2,954 Juta

Ada Kepentingan Politik, Kemenaker Minta Pemkot Bekasi Batalkan UMK Rp2,954 Juta

Friday, 21 November 2014 07:38 red

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat dan Serikat Pekerja (SP) agar menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi tahun 2015 harus berdasarkan ketentuan hukum. “Jangan berdasarkan karena ada tekanan dari pekerja atau buruh atau politik tertentu,” tegas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Jamsos), Kemnaker, Irianto Simbolon, kepada SP di Jakarta, Rabu (19/11) pagi.

Ketentuan hukum yang dimaksud Irianto adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Penetapan UMP dan UMK harus berdasarkan KHL tidak boleh lebih dari KHL. Yang terjadi Kota Bekasi di atas KHL. Ya itu melanggar ketentuan. Saya minta Pemkot Bekasi batalkan ketentuan tersebut,” kata dia.

Irianto mengatakan seperti itu sehubungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Pemkot Bekasi, Jawa Barat dan SP memaksakan kehendak dalam rapat DPD untuk menentukan besaran kenaikan UMK Bekasi tahun 2015. Karena itulah Apindo Kota Bekasi, berencana mengundurkan diri dari DPD Kota Bekasi.

“Alasannya, pemerintah daerah dan SP memaksakan kehendak dalam penetapan besaran UMK Kota Bekasi 2015 sebesar Rp 2.954.031 / bulan, padahal besaran angka Komponen Hidup Layak (KHL) cuma sebesar Rp 2,5 juta,” kata Ketua Apindo Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi, kepada SP, Senin (17/11).

Ia menegaskan, hitung-hitungan UMK Kota Bekasi seperti itu bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sesuai ketentuan yang ada semestinya UMK sama dengan KHL yakni Rp 2,5 juta. Dalam penentuan angka KHL sudah diatur kenaikan inflasi dan sebagainya. Kami anggap tuntutan buruh dalam UMK Kota Bekasi 2015, tidak masuk akal,” kata Purnomo.

Untuk itu, Irianto meminta Pemkot Bekasi, Serikat Pekerja (SP) dan perwakilan Apindo agar kembali duduk satu meja agar tetapkan UMK di sana berdasarkan musyawarah mufakat DPD Kota Bekasi. “Voting dilakukan kalau tak sampai kata sepakat. Dan voting juga jangan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Irianto.

Irianto menegaskan, batas akhir penetapan UMP/UKM adalah tanggal 21 November setiap tahun dan ini berdasarkan ketentuan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Sementara Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten/Kota Bekasi, R Abdullah, Dia melanjutkan, apabila terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan UMK di Kota Bekasi dan daerah lainnya, jalan keluarnya adalah bukan dengan melepaskan peran serta perwakilannya di DPD namun harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi para perwakilan Apindo.

“Apindo harus meningkatkan kualitas personalnya di dalam perwakilan dewan pengupahan. Saat melakukan negosiasi dapat menunjukkan data yang memperlihatkan kemampuan perusahaan. Perwakilan Apindo di dewan pengupahan harus tahu kalau ada kenaikan UMK sekian persen, pabrik mampu atau tidak membayarnya? Pabrik tutup tidak? Semua itu harus didukung data perusahaan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, apabila Apindo mengatakan tidak mampu membayar kenaikan UMK tanpa didukung data perusahaan, para serikat pekerja dan pemerintah tidak akan percaya begitu saja. “Agar perwakilan Apindo dalam dewan pengupahan dapat tampil profesional dengan didukung data perusahaan bukannya malah ngambek dengan menarik perwakilan dari dewan pengupahan,” kata dia.

Sementara Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, isi Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sarat diskriminasi dan secara sistematis mengebiri kesejahteraan pekerja. Ia juga menilai dua Permenakertans itu bertentangan dengan amanat konstitusi dan UU Ketenagakerjaan.

Timboel mengingatkan, UUD RI 1945 mengamanatkan seluruh pekerja di semua sektor industri berhak mendapat kehidupan dan upah yang layak. Sayangnya, dalam Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum itu ada ketentuan yang membedakan upah minimum bagi pekerja sektor industri padat karya. “Jadi, kalau Inpres tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dan Permenakertrans tentang Upah Minimum itu membatasi hak pekerja industri padat karya, maka sudah jelas melanggar UUD RI 1945 dan UU Ketenagakerjaan,” katanya. (SP/bs/01)

 

Sumber:

http://www.bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/city-news/1891-ada-kepentingan-politik-kemenaker-minta-pemkot-bekasi-batalkan-umk-rp2954-juta.html

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

Kejari Cikarang Bidik Anggaran Pelantikan Dewan

Kejari Cikarang Bidik Anggaran Pelantikan Dewan

Posted by admin on 20/11/2014 – 3:33 pm in CIKARANG BEKASI | 1 View | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Diduga telah terjadi markup, Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, membidik anggaran pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2014-2019. Pasalnya, pelantikan wakil rakyat tersebut telah menghabiskan anggaran  Rp1 miliar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. “Kami membidik anggaran pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, lantaran ada laporan dari elemen masyarakat. Untuk saat ini, kami sudah mengintruksikan jajaran Intelejen Kejari Cikarang untuk pengumpulan data anggaran pelantikan tersebut,”jelasnya Arjuna, Kasi Intel Kejari Cikarang.

 

Lebih lanjut,  Arjuna menegaskan, setiap penggunaan anggaran negara (APBD) pastinya harus ada laporan pertanggungjawabannya, hal tersebut penyerapanya harus sesuai rencana anggaran belanja. Disinggung ada markup di balik penggunaan anggaran pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Kasi Intel yang baru duduk di Kejari Cikarang tersebut  hanya mangatakan jawaban simple. “‘Lihat saja hasil pegumpulan datanya, saat ini kami belum bisa menjelaskan adanya tindak pidana atas perkara tersebut,”ujarnya.

 

Mendapat tanggapan serius dari jajaran Intel Kejari Cikarang, terkait penggunaan anggaran pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, elemen masyarakat yang tergabung di Badan Independen Peneliti Harta Kekayaan Pejabat dan Pengusan RI (BIP-HKP2RI) Kabupaten Bekasi, Yudi mengatakan, pihaknya mendukung dan memberikan support terhadap kinerja Intel Kejari Cikarang yang dinilai tanggap.

 

“Kami selaku elemen masyarakat menduga ada markup dibalik anggaran yang telah digunakan untuk pesta pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pasalnya, biaya pelantikan tersebut telah menghabiskan anggaran negera sebesar Rp1 miliar. Padahal, jika anggaran tersebut digunakan untuk kepetingan masyarakat yang sifatnya bermanfaat, dibandingkan untuk biaya pelantikan 50 anggota wakil rakyat pereode tahun 2014-2019,”kata Yudi. (DEE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/11/kejari-cikarang-bidik-anggaran-pelantikan-dewan/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Warga Minta Pembebasan Lahan Tol Cibitung-Cimanggis Transparan

Warga Minta Pembebasan Lahan Tol Cibitung-Cimanggis Transparan

Posted by admin on 20/11/2014 – 3:26 pm in CIKARANG BEKASI | 2 Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Masyarakat Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, berharap agar pembebasan lahan dan bangunan yang akan digunakan untuk akses jalan tol Cibitung-Cimanggis tidak merugikan masyarakat. Warga meminta semua pihak yang terlibat dalam pembebasan lahan untuk transparan. Hal itu dikarenakan, pada dasarnya warga yang menerima rencana tersebut.

 

“Warga disini menerima, dengan catatan semua pihak transparan pada ganti rugi tanah dan bangunan milik warga. Jangan sampai warga yang semula memiliki rumah permanen, akibat adanya pembebasan, rumahnya menjadi semi permanen,” kata Prawito, mewakili warga Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Rabu (19/11).

 

Pihak yang terlibat dalam pembebasan, seperti Pemkab Bekasi dan tim analisa yang ditunjuk Pempus dan Pemkab Bekasi, menurutnya harus jeli dalam melakukan analisa. Baik analisa perhitungan harga lahan dan bangunan. Karena kata dia, jika tim analisa tidak cermat, maka warga yang nanti akan dirugikan.

 

“Harus diperhitungkan kemampuan warga untuk membeli kembali lahan tempat tinggal. Intinya, pembebasan harus dengan harga yang sesuai dalam memperoleh rumah tinggal baru,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, lahan yang akan dijadikan akses tol Cibitung-Cimanggis, sekitar 80 persen merupakan daerah pemukiman. Adanya pembebasan, kata dia, otomatis warga akan meninggalkan lahan tersebut dan mencari tempat tinggal baru.

 

“Pemukiman awal digusur, pasti warga mencari rumah baru. Kalau salah perhitungan, maka warga tidak akan mendapatkan rumah permanen,” tutupnya. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/11/warga-minta-pembebasan-lahan-tol-cibitung-cimanggis-transparan/

Dipublikasi di Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

Organda Tetapkan Kenaikan Tarif Angkot 18 Persen

Organda Tetapkan Kenaikan Tarif Angkot 18 Persen

Kam, 20 November 2014 | 17:16 WIB

 

ORGANISASI Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi, tetapkan kenaikan tariff angkutan umum sebesar 18 persen.

 

Diungkap Sekretaris Organda Yaya Ropandi, rapat keputusan penyesuaian tarif angkot telah berakhir dan keputusan telah diambil menyangkut kisaran besaran tarif pasca naiknya harga BBM, Selasa (18/11) lalu adalah 18 persen.

 

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan 2 hal yaitu, realisasi di lapangan dimana masyarakat tidak keberatan dengan kenaikan tersebut.

 

“Organda tidak hanya memikirkan dari aspek bisnis, tapi kita juga berpikir mengenai aspek sosial terkait dampak terhadap masyarakat,” terangnya, Kamis (20/11).

 

Pertimbangan kedua dikatakan berdasarkan perhitungan aspek suku cadang kendaraan. Lebih lanjut Yaya menerangkan jika tarif penyesuaian tersebut sudah berlaku untuk 31 trayek angkutan umum se-Kabupaten Bekasi. (Dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/11/20/organda-tetapkan-kenaikan-tarif-angkot-18-persen/

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag | Tinggalkan komentar

Posisi Bupati Mulai Terancam?

Posisi Bupati Mulai Terancam?

Posted by admin on 20/11/2014 – 3:39 pm in CIKARANG BEKASI | 4 Views | Leave a response

Pencabutan Dukungan PP Disinyalir Merubah Peta Politik Kabupaten Bekasi

 

Cikarang Pusat – Pencabutan dukungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) terhadap Bupati Bekasi Neneng Yasin, yang disampaikan secara resmi, Rabu (18/11), tidak saja bakal merubah situasi politik di Kabupaten Bekasi. Lebih dari itu, sikap politik PP yang sebelumnya getol mengawal kebijakan bupati wanita pertama di Bekasi itu, semakin memperkuat dugaan bahwa Neneng mulai ditingalkan oleh para pendukungnya yang mulai ragu dengan kepemimpinannya.

 

Terlebih diketahui, didalam struktur PP Kabupaten Bekasi sendiri, banyak para elitnya saat ini duduk menjadi anggota DPRD kabupaten Bekasi, yang tentunya bakal berdampak terhadap sikap politik yang berseberangan dan kritis dalam mengawal kebijakan Bupati Bekasi,

 

Bahkan, berdasarkan sumber Bekasi Ekspres yang selama ini dekat dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mengakui, kalau saat ini dukungan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu sudah rapuh. Hal tersebut, salah satunya diduga dengan sikap cuek bupati, dalam mengakomodir aspirasi dan masukan para pendukungnya yang saat pemilihan kepala daerah (pilkada) lalu getol mendorong pasangan Neneng-Rohim (Nero) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

 

“Sebetulnya gesekan didalam (internal pendukung bupati) sudah terasa. Apalagi setahu kami, bupati seolah jalan sendiri dan tidak mendengar masukan maupun aspirasi para pendukungnya. Apalagi saat ini, sudah ada beberapa kasus terkait kebijakan bupati yang dilaporkan kepada lembaga hukum oleh para pendukungnya yang menilai bupati sudah tidak sejalan dalam membangun daerah. Dan ini bakal merubah peta politik di Kabupaten Bekasi terhadap posisi bupati,”beber salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

 

Sementara itu, melihat konstalasi sosial politik yang saat ini menghangat pasca penarikan dukungan PP terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Unisma Bekasi, Yayan Rudianto mengatakan,  persoalan tarik dukungan terhadap pemimpin suatu daerah dianggapnya hal yang biasa dan kerap terjadi dalam sebuah konstelasi  politik.

 

Kendati demikian, lanjut pria akrab disapa Yayan, yang menarik untuk dikaji adalah alasan penarikan dukungan yang terjadi. Jika alasan pencabutan dukungan oleh PP lantaran buruknya kinerja Bupati Neneng, maka kedepannya PP diharapkan mampu menjadi lembaga kontrol yang kritis sebagai referensi masyarakat Bekasi terhadap kinerja yang dianggap buruk tersebut. Terlebih, didalam unsur PP di Kabupaten Bekasi sendiri, berderet juga para politisi yang saat ini menjabat anggota dewan di DPRD Kabupaten Bekasi.

 

Sehingga diharapkan, Kabupaten Bekasi kedepan memiliki pimpinan yang merupakan cerminan potensi yang mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

 

Sebab, dikatakan Yayan, esensi Bupati adalah vigur yang diharap mampu merealisasikan kepantingan seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi. Itu karena Bupati tak semata milik PP, lebih luas lagi, tepatnya milik seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi.

 

“Kalau itu (kritis) mampu dilakukan PP, kepada Bupati secara aktif demi kepentingan Bekasi, maka PP menjelma sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) yang layak dijadikan suri tauladan bagi ormas lain,” jelasnya.

 

Sebaliknya, kalau tarik dukungan PP dikarenakan tidak terakomodirnya kepentingan internal PP, maka PP akan dianggap ormas yang hanya mengutamakan kepentingan organisasinya saja, serta kesampingkan kepentingan umum.

 

“Saya berharap, ormas sebesar PP tidak tarik dukungan karena kepentingannya tidak terakomodir oleh Bupati Neneng semata, melainkan betul-betul ingin perbaiki Kabupaten Bekasi agar lebih maju kedepannya. Semoga kedepan Kabupaten Bekasi memiliki sosok pemimpin yang mampu membangun Bekasi dan PP selalu kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik yang tidak pro rakyat,” tutupnya.

 

Sebelumnya, dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan kinerja sebagai kepala daerah.  Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) secara tegas menyatakan mencabut dukungan terhadap Bupati Neneng Hasanah Yasin.

 

Hal tersebut, dilontarkan Sekretaris MPC PP Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, sambil menjelaskan bahwa pencabutan dukungan PP terhadap merupakan hasil rapat pleno dengan para pengurus MPC serta Pengurus Anak Cabang (PAC) PP se-Kabupaten Bekasi di kantor MPC PP Kabupaten Bekasi, kemarin (18/11) lalu.

 

Dikatakan Sekretaris MPC PP akrab disapa Iin, dicabutnya dukungan terhadap Bupati Bekasi lantaran adanya indikasi keberadaan PP menjadi tameng bagi Bupati Bekasi sebagai pembatasan ruang garak masyarakat dalam melakukan control terhadap kinerja kepala darah dalam menjalankan roda pemerintahan.

 

“Maka itu, untuk menghapus paradigma tersebut PP Kabupaten Bekasi secara resmi akan mencabut dukungan terhadap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Terus terang, banyak ruang kritis masyarakat dan LSM terganggu lantaran PP itu dibelakang Bupati. Dari sanalah kita tidak mau ada anggapan yang kurang baik dari masyarakat di Kabupaten Bekasi mengenai PP,” ujarnya. (TIM)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/11/posisi-bupati-mulai-terancam/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Adat Istiadat Seputar Pengurusan Jenazah

???????????????????????????????

AP

 

Sebuah piring yang berisi setangkup nasi putih, sepotong ikan bandeng goreng, dan sepotong ayam goreng tampak disajikan di dekat jenazah almarhum Itang bin Lepet (70 Tahun), warga Kampung Rawa Sentul, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Rabu, 19 November 2014. Selain sepiring makanan yang berisi berbagai macam kegemaran almarhum, terdapat pula dua batang rokok kretek yang dinyalakan dan segelas kopi hitam serta air putih. Makanan dan minuman kegemaran almarhum, berdampingan dengan kepulan asap dupa serta lilin dan buku do’a ini disajikan oleh keluarga dalam rangka menjaga adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan sekitar. Hal khas lainnya adalah, proses memandikan dan mengkafankan jenazah baru mulai dilakukan jika ada kepastian penggalian liang kubur telah selesai dilakukan.

 

Tukang gali kubur akan memberikan informasi kepada keluarga almarhum perihal telah diselesaikannya proses penggalian liang lahat dengan membawa sekepal tanah kuburan. Selanjutnya, sekepal tanah yang diambil dari galian paling bawah liang kubur tersebut dicampurkan ke dalam air yang digunakan untuk memandikan jenazah.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Sosial | Tag | Tinggalkan komentar