Plesiran ke Bali? Ini kata Kepala BPMPD

Plesiran ke Bali? Ini kata Kepala BPMPD

Posted by: daktaSenin, 24/11/2014 – 14:35

 

CIKARANG_DAKTACOM : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD ) Kabupaten Bekasi, Abdulah Karim membantah rencana kepergian jajarannya bersama 182 Kepala Desa ke Bali pada bulan Desember untuk plesiran melainkan studi banding melihat sistem keuangan desa yang sesuai dengan UU nomer 6 tahun 2014.

 

Kegiatan studi banding 182 Kepala dan Sekretaris Desa Se-Kabupaten Bekasi beserta Jajaran BPMPD, dikritik oleh berbagai pihak, salah satunya Forum Badan Permusyawaratan Desa.

 

Mereka mensinyalir, kegiatan itu hanya menghabiskan anggaran dan tidak bermanfaat karena hanya plesiran ke Bali.

 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Abdullah Karim membantah hal tersebut, ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut murni studi banding.

 

Dipilihnya Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai tempat studi banding, dikarenakan sebagian besar desa di tempat tersebut sudah menjalankan sistem keuangan desa berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014.

 

Sistem keuangan desa itu, wajib dijalankan oleh seluruh desa di Indonesia, karena masing-masing desa akan mendapat alokasi sebesar 1,4 Milyar pertahun dari Pemerintah Pusat serta anggaran Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Daerah.

 

Dengan adanya pemahaman terhadap sistem keuangan tersebut, seluruh aparatur desa diharapkan dapat mengerti bagaimana mengatur keuangan yang diberikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

 

Karim menambahkan, untuk kegiatan studi banding itu akan dilakukan pada bulan Desember mendatang, yang dilakukan secara bertahap.

 

Anggaran studi banding itu berasal dari APBD-Perubahan, dan kegiatannya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.

 

Redaktur : Farah Alighazni

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/11/plesiran-ke-bali-ini-kata-kepala-bpmpd/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Polres Ungkap Pabrik Upal di Perumahan Metland Tambun

Polres Ungkap Pabrik Upal di Perumahan Metland Tambun

Posted by admin on 25/11/2014 – 1:56 pm in CIKARANG BEKASI | 5 Views | Leave a response

 

BEKASI SELATAN – Setelah sebelumnya sempat dilakukan penangkapan sembilan pelaku pembuat uang palsu (Upal). Satuan Resmob Polresta Bekasi Kota berhasil mengungkap pabrik upal di Perumahan Metland, Tambun Selatan. Tidak itu saja, enam orang pelaku berperan sebagai kurir uang palsu (pengedar) ke tangan pembeli juga turut di bekuk pihak kepolisian.

“Para pelaku diamankan di Perumahan Metland, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (21/11) sekitar pukul 16:30 WIB,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, di Mapolresta Bekasi Kota, Senin (24/11).

 

Kesembilan pelaku yang berperan sebagai pembuat uang palsu tersebut di antaranya Abdul Muchit bin Kasnan (43) berperan sebagai pemilik modal awal untuk pembuatan uang, mengawasi pembuatan uang dan membantu langsung pembuatan uang palsu. Suyatman bin Sugeng Riyanto (40) bertugas sebagai pemasang nominal pada uang kertas dengan cara menyablon. Ummarulloh bin H Suabi (30) berperan sebagai tukang print uang yang telah disimpan di komputer. Usman Ali bin Slamet (33) sebagai office boy, dan Yudi bin Tangguh (49) berperan sebagai pemasang nomor seri pada kertas uang.

 

Serta Hans Willem Soemerah (62) dan Sodikin bin Raswid (36), berperan sebagai pemotong kertas roti yang akan dicetak uang palsu. Selain itu, Saelen Haris bin Sunarya (36), bertugas memasang pita atau garis putus-putus yang terdapat di belakang uang kertas. Dan terakhir, Susilo bin Akiar (46), berperan sebagai pemasang logo DPR yang terdapat pada uang kertas.

 

Dari tangan para pelaku, kepolisian mengamankan satu set komputer, printer, kertas roti, tinta pospor, mesin laminating, mesin handbos, blok screen, bendel uang pecahan Rp 100.000 senilai Rp 200 juta, uang kertas palsu nominal Rp 100.000 yang belum dipotong sebanyak 215 lembar (masing-masing lembar terdiri Rp 400.000.

 

“Saat ini 15 pelaku masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian, untuk kepentingan pengembangan. “Masih ada pelaku lain yang masuk (DPO) daftar pencarian orang yakni RJK, ANR,” jelas Rikwanto.

 

Sementara itu Kapolresta Bekasi Kota Kombes pol Rudi Setiawan,  menuturkan tingkat kualitas uang palsu (upal) yang dicetak di Perumahan Metland Jalan Biduri K1 No. 3 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, hampir mirip dengan uang asli.

 

“Mendekati kesempurnaan hampir 80 persen (dengan uang asli),” kata Kapolresta Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan, di Mapolresta Bekasi Kota, Senin (24/11).

 

Bahkan, saking sempurnanya, uang palsu tersebut dapat dibelanjakan ke minimarket yang mempunyai alat sinar ultraviolet tanpa diketahui sang kasir.

 

“Ada tanda air, ada gambar WR Suprataman, ada nilai nominal, ada peta kepulauan Indondesia, nominal terasa bila diraba. Mendekati sempurna,” ujarnya.

 

Menurut Rudi Setiawan , para pelaku belajar mencetak uang palsu dari proses belajar sendiri.

“Mereka belajar dan belajar membuat uang palsu. Setelah dianggap kualitas mendekati sempurna baru diedarkan,” katanya.

 

Sebelumnya, Satuan Reskrim Polresta Bekasi Kota mencokok sembilan pelaku pembuat uang palsu dan enam pelaku yang berperan sebagai pengedar uang palsu kepada pembeli.

 

Sembilan pelaku ini dijerat Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP serta Pasal 3, 4 dan 5 UU No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pemberantasan pencucian uang, dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. (BOT)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/11/polres-ungkap-pabrik-upal-di-perumahan-metland-tambun/

Dipublikasi di Krimimalitas | Tag | Tinggalkan komentar

Buruh Ngotot UMK Rp3,3 Juta, Wabup: Kalau Tidak Puas Silahkan PTUN

Pemkab Bekasi Persilahkan Serikat Pekerja Tempuh Jalur Hukum

Posted by: daktaSenin, 24/11/2014 – 09:14

 

CIKARANG_DAKTACOM  : Pemerintah Kabupaten Bekasi mempersilahkan Serikat Pekerja untuk menempuh jalur hukum terkait penetapan Upah Minumum Kabupaten sebesar Rp 2.840.000 oleh Gubernur Jawa Barat.

 

UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2015, naik 16,04 persen dari Rp 2.447.445 menjadi Rp 2.840.000, angka itu diambil oleh Bupati Bekasi setelah Dewan Pengupahan tidak menemui kesepakatan terhadap 3 angka UMK yang diajukan oleh masing-masing unsur, diantaranya Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja dan Pemerintah Daerah.

 

Namun angka UMK yang sebesar Rp 2.840.000, menimbulkan kekecewan dari Serikat Pekerja yang ngotot meminta angka UMK 3,3 juta.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, Senin (24/11/14) mengerti terkait kecewaan dari serikat pekerja, namun angka UMK sudah diputuskan oleh Gubernur.

 

Terkait ancaman unjuk rasa dari para buruh, iapun mempersilahkan saja, namun harus dilakukan dengan cara santun. Jika tidak puas dengan keputusan penetapan UMK itu, buruh maupun pengusaha yang tidak mampu menjalankan kewajibannya bisa menempuh ke PTUN.

 

Rohim menambahkan, keputusan Bupati Bekasi mengajukan Upah sebesar 2,8 juta itu memang karena perhitungan KHL menunjukan UMK Kabupaten Bekasi sebesar 2,8 juta.

 

Bahkan, angka KHL menunjukan bahwa UMK Kabupaten Bekasi hanya sebesar 2,7 juta, namun karena pertimbangan lain maka angka itu dinaikan menjadi 2,8. Juta.

 

Rohim mengakui dibandingkan dengan Kota Bekasi angka UMK Kabupaten Bekasi memang lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan KHL Jakarta, angka itu sudah cukup tinggi.

 

Redaktur : Farah Alighazni

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/11/pemkab-bekasi-persilahkan-serikat-pekerja-tempuh-jalur-hukum/

 

 

Buruh Ngotot UMK Rp3,3 Juta, Wabup: Kalau Tidak Puas Silahkan PTUN

Sen, 24 November 2014 | 17:17 WIB

 

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi sebesar Rp2,840,000 sebagaimana diajukan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bupati hasil perhitungan KHL. Angka tersebut naik 16,04 persen dari tahun sebelumnya yaitu Rp2,447,445.

 

Namun, angka tersebut menimbulkan kekecewaan dari para serikat pekerja. Mereka ngotot UMK musti Rp3,3 juta. Mereka mengancam akan menempuh jalur hukum untuk menuntut besaran UMK Rp3,3 juta.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja mengatakan, pihaknya memahami kekecewaan para buruh. Tapi kata Rohim, angka tersebut sudah diputuskan gubernur.

 

“Apabila tidak puas dengan keputusan penetapan UMK itu, buruh maupun pengusaha yang tidak mampu menjalankan kewajibannya bisa menempuh ke PTUN,” ujar Wakil Bupati kepada GoBekasi (24/11).

 

Rohim menambahkan, keputusan Bupati Bekasi mengajukan UMK sebesar Rp2,8 juta itu memamg karena perhitungan KHL menunjukan UMK Kabupaten Bekasi sebesar itu.

 

Bahkan, angka KHL menunjukan bahwa UMK Kabupaten Bekasi hanya sebesar Rp2,7 juta, namun karena pertimbangan lain maka angka itu dinaikan menjadi Rp2,8 juta

 

Rohim mengakui dibandingkan dengan Kota Bekasi angka UMK Kabupaten Bekasi memang lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan KHL jakarta, angka itu sudah cukup tinggi. (Dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/11/24/buruh-ngotot-umk-rp33-juta-wabup-kalau-tidak-puas-silahkan-ptun/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag , | Tinggalkan komentar

Pengawasan Lemah, Izin Kafetaria Disalahgunakan

Pengawasan Lemah, Izin Kafetaria Disalahgunakan

Sel, 25 November 2014 | 07:20 WIB

 

PULUHAN kafeteria di wilayah Kabupaten Bekasi diketahui belum diberikan perpanjangan izin. Pasalnya, izin tempat usaha kafetaria tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena sudah berubah fungsi menjadi tempat karaoke. Padahal di Kabupaten Bekasi tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai hal tersebut.

 

Kondisi itu seharusnya tidak terjadi jika pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi bisa dilakukan secara optimal.

 

Perda hiburan yang ada saat ini juga sudah wajib untuk direvisi, karena di dalamnya tidak tegas mengatur mengenai jam operasional dan jenis usaha dari suatu tempat hiburan. Akibatnya, retribusi dari tempat hiburan tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), malah menjadi menjadi ‘ATM’ atau bancakan dari para oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kasi Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi, Tedy Rostiadi, mengaku pihaknya memberikan izin karena izin tersebut tidak sesuai dengan realita di lapangan.

 

Ia mengklaim, sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi untuk menertibkan tempat-tempat tersebut. ’’Kami sudah rekomendasikan ke Satpol PP untuk penertiban. Ada sekitar 20, namun datanya baru secara lisan, karena ada yang dua tahun, tiga tahun,” jelasnya kepada Radar Bekasi.

 

Ditanya lebih dalam mengenai data dari tempat hiburan tersebut, ia mengatakan, data mengenai hal tersebut belum terkumpul. ’’Datanya masih belum rapi, soalnya selisih waktu ada yang satu atau dua tahun,” ujarnya.

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengatakan, kalau tempat hiburan malam tersebut tidak perlu ditutup. Karena prolegda mengenai Tempat Hiburan Malam memang sedang dibahas, dan sudah diajukan oleh dinas terkait. ’’Tahan dulu aja. Jangan sampai keputusan kita nanti boleh, tapi dibongkar kan sayang,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

 

Ia mengaku, revisi perda hiburan memang sudah wajib dilakukan, karena ia menilai kondisi sektor pariwisata sekarang ini sudah amburadul. ’’Padahal tempat hiburan malam memiliki potensi yang sangat besar bagi PAD, jika sudah ada regulasi terkait dengan pajaknya,” paparnya.

 

Sementara, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Edi Supriyadi mengaku, perpanjangan izin usaha kafeteria bukan merupakan tupoksi BPMPPT, tetapi Disparbudpora.

 

Ia mengatakan perizinan dari BPMPPT hanya tahapan awal saja, kalau sudah perpanjangan menjadi tupoksi Disparbudpora. ’’Pengurusan perpanjangan izin usaha seperti kafetaria dilakukan oleh Disparbudpora, sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) No 7 tahun 2008,” paparnya.

 

BPMPPT Kabupaten Bekasi, kata dia, sudah mengusulkan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi agar Perbup No 7 tahun 2008 bisa direvisi tahun 2015 mendatang. Dan juga ada perda yang mengatur mengenai tempat hiburan, agar perizinan tidak disalahgunakan. ’’PAD dari tempat hiburan juga lebih besar dibandingkan kafetaria,” ungkapnya.

 

Kasi Penindakan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rama Matandung, menegaskan, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan karena perda sebagai payung hukumnya tidak ada. ’’Kita kan bekerja sesuai perda bila itu tidak berizin,” ungkapnya.

 

Ia mengakui memang banyak kafetaria yang tak berizin, namun bila ada aturan yang jelas, pihaknya mempunyai kepastian hukum untuk bertindak.

 

’’Tidak bisa disalahkan bila regulasinya belum jelas, yang pasti bila perdanya sudah ditetapkan, kami bisa bertindak bila ada pelanggaran dari pihak kafe,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bekasi, menilai persoalan tersebut dikarenakan Disparbudpora kurang melakukan pembinaan terhadap PHRI, dan berupaya agar para pengusaha tidak saling kondusif.

 

’’Kalau pengusaha itu mah siap ikut saja asalkan aturan dan regulasinya jelas. Tapi sekarang ini kan standarisasi mengenai hal itu nggak jelas. Kita berharap adanya kerja sama dengan Pemkab Bekasi untuk mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bekasi,” tegasnya. (neo/ian/cr23)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/11/25/pengawasan-lemah-izin-kafetaria-disalahgunakan/

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Cikarang Dry Port Siap Hadapi MEA 2015

Cikarang Dry Port Siap Hadapi MEA 2015

Minggu, 23 November 2014 , 14:47:00

 

JAKARTA — Benny Woenardi, Managing Director PT Cikarang Inland Port, mengatakan, Cikarang Dry Port (CDP) berhasil membuktikan diri sebagai pelabuhan darat terintegrasi pertama di Indonesia yang diakui Asia.

 

Menurutnya, hal ini menjadi modal CDP untuk mendukung dan memperlancar kegiatan kepelabuhan di Tanjung Priok serta meningkatkan daya saing indonesia menjelang MEA 2015.

 

“Kami berhasil membuktikan sebagai pelabuhan yang terintegrasi pertama di Indonesia yang diakui pelaku logistik Asia. Kami juga siap mendukung dan memperlancar dwelling time di pelabuhan di Tanjung Priok serta menyediakan solusi konektivitas intermoda yg terigrasi,” ujar Benny Woenardi, Managing Director PT Cikarang Inland Port, pengelola Cikarang Dry Port, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/11).

 

Pengakuan industri logistik Asia ini memang pantas disematkan kepada Cikarang Dry Port yang berkomitmen menjadi Integrated Port Logistics Facilities.

 

Hanya dalam waktu 4 tahun, sejak  pertama  kali  dibangun  pada 2010, perkembangan Cikarang Dry Port sebagai pelabuhan alternatif dan kepanjangan (spoke) dari Pelabuhan Tanjung Priok cukup progresif dan menjanjikan dengan terobosan layanan intermoda yg memadukan pelayanan pelabuhan international (export – import) dan distribusi domestik yg berbasis kepada angkutan kereta api, laut dan darat (intermoda terpadu).

 

Fakta lainnya, jika pada 2012 hanya ada 7 customers/shipper, sekarang hingga Oktober 2014 sudah ada 300 lebih shipper dan buyer yang memindahkan kegiatannya dari Tanjung Priok ke Cikarang Dry Port.

 

“Dengan fasilitas dan layanan yang semakin membaik dan pengakuan dari pelaku logistik, kami akan menjadikan utilisasi Cikarang Dry Port lebih baik lagi untuk mendukung kegiatan logistik dan supply chain industri di Jabodetabek khususnya dan Indonesia pada umumnya,”sambungnya.

 

Peningkatan jumlah layanan jasa kepelabuhan ini tentu saja berdampak kepada kapasitas pemakaian lahan di Cikarang Dry Port.

 

Dari total kapasitas daya tampung kontainer pertahun di Cikarang Dry Port mencapai 400.000-500.000 TEUs, lanjutnya, saat ini sudah terpakai 46% hingga  52%. Tak heran dalam dalam ajang Supply Chain Asia Award 2014 beberapa waktu lalu, CDP diganjar penghargaan untuk kategori Asia Logistics Centre/Park of the Year Award.

 

“Dengan luas lahan  yang  tersedia, nantinya  Cikarang Dry Port akan dapat menampung kapasitas layanan kontainer hingga 2,5 juta TEUs per tahun.,”paparnya.

 

Hingga  saat  ini  proses  distribusi  yang  dilakukan  oleh  Cikarang  Dry  Port,  tidak  hanya melayani  jalur pelabuhan laut, namun juga untuk pengiriman barang domestik seperti ke Bandung dan Surabaya bisa menggunakan kereta api.

 

Dengan  fasilitas intermoda terintegrasi di Cikarang Dry Port serta dukungan SDM dan IT yang handal, CDP siap meningkatkan kualitas layanan pelabuhan, logistik center, angkutan kereta  kontainer,  distribusi  (intermoda  terpadu)  untuk  meningkatkan  daya  saing  logistik Indonesia menghadapi MEA 2015. (sam/rl/jpnn)

 

Sumber:

http://www.jpnn.com/read/2014/11/23/271545/Cikarang-Dry-Port-Siap-Hadapi-MEA-2015-

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Belum Kantongi IMB, Bentoel Tak Gubris Teguran Kecamatan

Belum Kantongi IMB, Bentoel Tak Gubris Teguran Kecamatan

Sel, 25 November 2014 | 08:20 WIB

 

KECAMATAN Tambun Selatan menegaskan, sampai saat ini belum menerima lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB), distributor rokok Bentoel Group yang berada di Jalan Inspeksi Kalimalang.

 

Camat Tambun Selatan, Iyan Priyatna mengaku, sudah beberapa kali menegur pemilik perusahaan secara lisan agar segera mengurus IMB. Namun ternyata teguran dari pihak kecamatan hanya dipandang sebelah mata oleh pihak perusahaan. ’’Sudah beberapa kali ditegur oleh staf tetapi malah dibiarin saja, tidak ada respons yang baik dari pihak perusahaan,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, kemarin.

 

Dirinya pun mengaku, akan segera melayangkan surat teguran tertulis kepada pihak perusahaan, dikarenakan pihak perusahaan tidak bisa berkoordinasi dengan baik. ’’Kita belum ada koordinasi dengan BPMPPT. Kalau masih membandel baru kita akan laporkan ke dinas terkait,” tandasnya. (ian)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/11/25/bentoel-tak-gubris-teguran-kecamatan/

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Tanda-tanda yang Jadi Pertanda di Sekitar Kita (56)

Tanda-tanda pertanda yang kelimapuluhenam.

Berbalur warna pewarna yang putih bersih, tanda pertanda yang ke-56 ini tampak tertancap di pinggir jalan sebuah Kawasan Industri di Cikarang, Kab. Bekasi, yang terpisah dengan saluran air.

???????????????????????????????

 

Selain huruf BM dan angka 15, tanda ini juga menampilkan logo dari salah satu Kementerian Republik Indonesia. Maka sesungguhnya, tanda apakah gerangan ini?

???????????????????????????????

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag , | Tinggalkan komentar