Bupati Dinilai Tak Taat Azas dan Melawan Hukum

Bupati Dinilai Tak Taat Azas dan Melawan Hukum

Posted by admin on 23/10/2014 – 3:01 pm in BERITA UTAMA, CIKARANG BEKASI | 2 Views | Leave a response

Terkait Pemberian SK Izin Lokasi PLTB Yang Terus Disorot Berbagai Kalangan

 

CIKARANG PUSAT – Kendati Surat Keputusan (SK) merupakan hak prerogatif Bupati, seyogyanya keputusan yang diambil Bupati tidak salahi regulasi diatasnya. Keputusan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengeluarkan SK Bupati Bekasi Nomor 591/Kep. 051-BPPT/2012 tentang izin lokasi untuk keperluan pembangunan PLTB seluas 720.000 meter persegi, dianggap salahi administrasi regulasi yang ada.

 

“Bupati dalam hal ini tidak taat azas, yakni ketetapan yang berlaku,” ungkap Dosen Fisip Unisma, Yayan Rudianto, saat dikonfirmasi via seluler, Rabu (22/10).

 

Menurutnya, ketika Bupati keluarkan SK, padahal sebelumnya izin lokasi PLTB sudah di Perda kan, dapat diasumsikan Bupati tidak taat azas. Karena pada dasarnya, jika ingin merubah lokasi pembangunan, harus dikaji terlebih dahulu dengan wakil rakyat (Dewan), produknya berupa Perda perubahan, tidak serta merta keluarkan SK secara sepihak.

 

“Biar gak terkena sanksi administratif, seharusnya Bupati mengkaji kembali bersama dewan, jadinya Perda perubahan nantinya, bukan malah tanda tangani SK secara sepihak,” ucapnya.

 

Permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sambung Yayan, sedianya dibahas melalui forum yang melibatkan wakil rakyat. “Perda itu kan produk Bupati beserta stake holdernya, bersama wakil rakyat. Kalau SK itu murni produk pribadi Bupati. Terlepas untung rugi yang diterima masyarakat warga Babelan pada umumnya, secara de jure (yuridis) harus melalui pembahasan bersama wakil rakyat,” tandasnya.

 

Terpisah, Ketua LSM Forum Penegak Keadilan (Forpek), Sarbini,  mengaku dalam waktu dekat akan datangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Tujuannya, berkirim surat terkait dugaan melawan hukum yang dilakukan Bupati Neneng. “Kalau tidak besok, lusa saya akan berkirim surat kepada DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya Komisi C,” katanya  saat beri konfirmasi via seluler, Rabu (22/10).

 

Ditudingkan Sarbini, Bupati Neneng telah melawan hukum. Hal itu dikatakannya saat menanggapi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang perubahan letak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) milik PT Cikarang Listrindo yang semula ditetapkan di Desa Hurip jaya menjadi Desa Muara bakti.

“Perubahan itu jelas-jelas melawan hukum. Telah menyalahi regulasi yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

 

Menurutnya, langkah yang diambil Bupati telah melanggar regulasi. Pasalnya, perubahan lokasi pembangunan hanya dapat dilakukan dengan mengganti Perda lama menjadi Perda Perubahan, tidak serta merta keluarkan rekomendasi berbentuk SK.

 

“Secara administrasi aturan, sudah melanggar Perda sebelumnya. Bukannya dirubah dahulu Perdanya, malah keluarkan SK,” herannya.

 

Masih Sarbini, dirinya menduga kalau Bupati lakukan bargaining terhadap pihak perusahaan. Bukan tanpa sebab, tudingan tersebut disinyalir akibat Perda awal merupakan produk bikinan Bupati terdahulu.

 

“Mungkin dia (bupati) belum dapat jatah dari PLTB, makanya dia bikin SK. Kalau hal itu benar adanya, gratifikasi namanya, bisa dikenakan sanksi pidana,” tandasnya.

 

Sementara, Bupati Neneng menampik tuduhan salahi regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bekasi, saat terbitkan Surat Keputusan (SK) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) milik PT Cikarang Listrindo (CL). Bupati tegaskan kalau SK yang dibuatnya, sudah sesuai regulasi yang ditetapkan, tak ada yang dilanggar.

 

“Sudah sesuai aturan, tidak ada yang dilanggar, tolong baca secara seksama. Saya sudah konsultasikan dengan pihak-pihak berkompeten,” ungkapnya saat dikonfirmasi via seluler, Jum’at malam (17/10).

 

Atas tuduhan diatas, Neneng mengaku telah konsultasikan hal itu kepada sejumlah pihak, diantaranya Kepala Biro Hukum Mendagri, serta Dirjen PU. Hasil konsultasi seperti yang diutarakannya, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar, terutama mengenai tata ruangnya.

 

“Saya sudah konsultasi dengan Kepala biro hukum Mendagri dan Dirjen PU mengenai tata ruang. Izin sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

 

Dirinya meminta pihak yang telah menuduhnya untuk meninjau kembali perihal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tersebut. “Coba dilihat lagi, dibaca lagi dengan teliti, salahnya dimana coba? tandasnya kepada Bekasi Ekspres news.

 

Merespon hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman beri komentar singkatnya. Atas konsultasi yang dilakukan Bupati kepada Kepala Biro Hukum Mendagri serta Dirjen PU, pihaknya meminta Bupati tunjukkan bukti-bukti konsultasi tersebut. Apakah benar adanya, tak sebatas lisan saja, seperti yang beredar di media.

 

“Kalau benar tak salah, simpel kok, tunjukkan lembaran-lembaran hasil konsultasi Bupati ke kita (dewan). Jadi kita bisa tahu, Bupati benar telah lakukan konsultasi, dan kedua pihak tersebut benar nyatakan Bupati tak langgar regulasi,” ucapnya.

 

Faktanya, lanjut Aep, pembangunan PLTB yang sudah ditetapkan dalam Perda tersebut, dimana sedianya berlokasi di Desa Huripjaya, namun saat ini pembangunan tersebut berpindah ke Desa Muarabakti, dengan diperkuat SK Bupati Bekasi Nomor 591/Kep. 051-BPPT/2012 tentang izin lokasi untuk keperluan pembangunan PLTB seluas 720.000 meter persegi.

 

Sebelumnya diberitakan, terkait SK izin lokasi PLTB yang diduga melanggar RT/RW, Pempus dalam hal ini Kemen PU turut angkat bicara. Kemen PU melalui Dirjen Penataan Ruang mengaku akan segera menurunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementrian Pekerjaan Umum.

 

Kepala Subdit Dirjen Penataan Ruang pada Kementrian PU, Benny Hermawan mengaku akan segera menembuskan hal ini kepada Kepala Dirjen Penataan Ruang Kementrian PU. “Karena yang diketahui berdasarkan SK Bupati yang ditandatangani Bupati Neneng Hasanah Yasin, sangat bertentangan dengan Perda atau RT/RW Nomor 12 Tahun 2011 tentang penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011 sampai 2031,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, kantor Kementrian PU, jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 

Menurutnya, jika hal ini terbukti melanggar aturan penataan ruang, maka yang bersangkutan terancam sanksi tegas. Rencananya, pihaknya akan mengajukan rekomendasi pemanggilan Bupati Bekasi serta PT Cikarang Listrindo (CL), selaku pihak yang mengerjakan proyek pembangunan PLTB di Kecamatan Babelan, setelah seluruh bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut dikumpulkan. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/10/bupati-dinilai-tak-taat-azas-dan-melawan-hukum/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Makin Menguat, Dukungan Kota Bekasi “Hengkang” dari Jawa Barat

Makin Menguat, Dukungan Kota Bekasi “Hengkang” dari Jawa Barat

Thursday, 23 October 2014 06:29 red

 

SETELAH di-bully di media sosial tentang kemacetan dan tidak nyambungnya berbagai fasilitas Kota Bekasi sebagai kota penyanggah Jakarta, dukungan untuk bergabung dengan DKI Jakarta makin menguat. Publik melihat Pemprov Jawa Barat kurang peduli dengan Kota Bekasi.

 

Kota Bekasi yang lebih dekat dengan Jakarta dinilai lebih pas bergabung dengan Jakarta. Alternatif lain, bersama Kota Depok, Bogor Kota dan Kabupaten, serta Kabupaten Bekasi dan Karawang membentuk Provinsi Megapolitan.

 

“Selama ini Pemprov Jabar lebih terkesan menjadikan Bekasi sebagai pensuplai pajak, khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Tapi, coba lihat seberapa persen yang dikembalikan ke Bekasi dan digunakan bagi perbaikan infrastruktur kawasan ini?” ujar seorang warga Margahayu yang sehari-hari bekerja di Jakarta.

 

Sejumlah pengamat perkotaan di Kota Bekasi juga melihat makin meningkatnya ketimpangan imbal-balik antara pendapatan Kota Bekasi yang ‘diangkut’ ke Jawa Barat ketimbang yang dikembalikan bagi pembangunan di wilayah ini. Yang memprihatinkan, kondisi ini tak kunjung diperbaiki, termasuk saat kini dipimpin Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Sebagai konsekuensi, tidak ada pilihan lain kecuali ‘pisah’ dari Jabar.

 

Bukan hanya soal pembangunan fisik dan infrastuktur yang terkesan terabaikan. Secara budaya, penelantarannya begitu nyata dan telanjang. Begitu pun di bidang pendidikan. “Banyak anak-anak di Kota Bekasi yang sehari-hari tak menggunakan bahasa Sunda, pada muatan lokal harus mempelajari bahasa Sunda. Kejadian ini sudah sekian tahun tidak pernah ditoleransi, dan terkesan terus dipaksakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat,” ujar seorang guru SDN di Mustikajaya.

 

Anggota DPRD Kota Bekasi, H.Abdul Muin Hafied mendukung penuh wacana masyarakat yang menginginkan Kota Bekasi hengkang dari Jawa Barat dan masuk menjadi bagian dari DKI Jakarta.

 

Menurutnya, dengan bergabung dengan Jakarta ia yakin akan banyak dampak positif bagi masyarakat Kota Bekasi dalam berbagai macam lini. Mulai dari segi pembangunan serta ekonomi.

 

“Saya mendukung wacana ini sebab akan banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan dengan bergabung dengan DKI ketimbang kita bergabung dengan Provinsi Jawa Barat,” ujar Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi dalam web pribadinya.

 

Pria yang akrab dengan sapaan Bang Muin mencontohkan, dari segi ekonomi misalnya banyak warga Kota Bekasi memilih bekerja di DKI Jakarta sebab di sana upah pekerja lebih tinggi dari Jawa Barat. Artinya kata dia, jika Kota Bekasi masuk ke DKI maka upah pekerja di Bekasi otmatis mengikuti standar Provinsi DKI.

 

“Upah pekerja lebih tinggi di DKI ketimbang Jawa Barat. Jika kemudian Kota Bekasi ikut DKI maka secara otomatis upah di Bekasi mengikuti standar Pemprov DKI,” kata dia.

 

Ia juga menambahkan, sejauh ini Kota Bekasi sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Jawa Barat toh nyatanya kurang mendapatkan perhatian dari Jawa Barat.

 

“Kita salah satu penyumbang PAD terbesar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir namun kenyataanya kami tidak diperhatikan. Kalau kemudian ada anggaran mengucur dari Provinsi untuk kepentingan masyarakat di Kota Bekasi itu karena anggota dewan Provinsi dari daerah pemilihan Bekasi melakukan desakan kepada Provinsi,” kata Bang Muin.

 

Sebagai anggota dewan, Bang Muin juga tidak mempersoalkan bila ada dampak secara politis sebagai anggota DPRD Kota Bekasi dengan bergabungnya Kota Bekasi dengan DKI.

 

“Saya sebagai dewan tidak khawatir ada dampak secara politik karena harus bergabung dengan DKI. Bagi saya yang penting bagaimana masyarakat Kota Bekasi bisa lebih sejahtera dan merasakan dampak pembangunan lebih baik. Bersama seluruh elemen masyarakat saya siap memperjuangkan keinginan masyarakat,” pungkas Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi. (May/01)

 

Sumber:

http://bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/city-news/1766-makin-menguat-dukungan-kota-bekasi-hengkang-dari-jawa-barat.html

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

BPLH Kabupaten Bekasi Gugat Hyundai Rp 16 Miliyar Karena Pencemaran

Minggu Depan, Hyundai Resmi Diseret ke Meja Hijau

Posted by admin on 23/10/2014 – 3:02 pm in CIKARANG BEKASI | 1 View | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Bicara lingkungan hidup, tak sebatas menjaga serta merawat kelestariannya. Lebih jauh, ketika ditemukan ada oknum atau kelompok usaha lebih luas lagi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan, diperlukan penanganan secara serius, dimana diharapkan mampu ciptakan efek jera.

 

Seperti yang dilakukan kawasan Hyundai. Kawasan industri yang merupakan satu dari 13 kawasan di Kabupaten Bekasi, dimana terdapat lebih dari 100 perusahaan didalamnya. Hyundai terbukti telah lakukan pencemaran lingkungan. Buktinya jelas, instalasi pembuangan air limbah mereka sudah melebihi batas ambang baku yang ditetapkan, sehingga mencemari lingkungan sekitar dan menyebabkan air sungai menjadi hitam. Atas bukti tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) semakin siap untuk memperkarakan pihak Hyundai ke ranah hokum.

 

Ditemui usai rapat dengan komisi C DPRD Kabupaten Bekasi dan perwakilan Hyundai, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, MA. Supratman mengatakan, saat ini sedang dalam tahap penyusunan materi gugatan. Diakuinya, pada minggu ini juga, materi sudah selesai, lalu diserahkan ke bagian hukum, mewakili Pemkab Bekasi untuk menggugat Hyundai.

 

“Minggu ini selesai materinya. Minggu depan mudah-mudahan sudah naik ke pengadilan, tinggal gimana bagian hukum selaku wakil Pemkab cepat meresponnya” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/10).

 

Atas tindakan Hyundai, sambung dia, yang bersangkutan terancam dikenakan undang-undang lingkungan hidup. Jika sesuai perkiraan, izin lingkungannya akan dicabut. Itu artinya, semua yang berkaitan dengan izin perusahaan tersebut, akan dicabut.

 

“Harapannya, kasus seperti ini bisa menjadi shock therapy untuk perusahaan-perusahaan lain. Jangan sepelekan lingkungan hidup,” tandasnya.

 

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin menyayangkan pihak kawasan Hyundai yang hanya mewakilkan staf lapangan mereka saat diundang oleh dewan. Padahal, dirinya menginginkan agar direksi kawasan yang datang untuk penuhi undangannya.

 

“Kami (Komisi C) sangat kecewa. Padahal yang kami undang direksinya, yang datang malah staf lapangan,” kesalnya.

 

Diperparah lagi, tambahnya, ketika ditanya terkait inti persoalan, perwakilan Hyundai tersebut selalu saja membantah, tak mengakui dan bahkan sering kali keluar dari konteks yang dipertanyakan. “Ditanya apa, jawabnya apa. Udah gitu ngeles mulu,” ketusnya.

 

Terpisah, perwakilan Hyundai yang tak mau disebut namanya menuturkan kalau dirinya belum bisa berikan statement. “Maaf, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Kebetulan pimpinan kami ada agenda lain. Saya hanya orang lapangan yang diutus kesini,” ujarnya.

 

Ditanya sikap Hyundai, lagi-lagi dirinya tidak bisa menjelaskan kepada media. “Saya belum bisa berbicara apa-apa, saya koordinasikan ke manajemen terlebih dahulu. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskannya,” tandas pria yang baru 6 bulan bekerja di Hyundai sambil bergegas pergi.

 

Diketahui, keputusan membawa persoalan ini ke ranah hukum, menyusul tidak berhasil ditemukannya kata sepakat antara keduanya. Pasalnya, tuntutan BPLH Kabupaten Bekasi berupa ganti rugi materi sebesar Rp.16 miliar yang didapat atas rekomendasi kajian kerusakan ekosistem Kementrian LH yang diakibatkan oleh pembuangan limbah Hyundai, tak disetujui pihak Hyundai sendiri.  Sebelumnya, tim ahli Kementrian LH sebelumnya telah lakukan pemeriksaan, dimana ditemukan fakta bahwa limbah industri Hyundai telah melebihi batas ambang baku.

 

Setelah dihitung, Rp 16 miliar jadi nominal mutlak yang dibebankan kepada kawasan Hyundai, namun mereka enggan membayar sebesar nominal tersebut. Negosiasi kepada Hyundai sebelumnya, pihak Hyundai hanya menyanggupi ganti rugi sebesar Rp 147 juta. Begitu pula saat negosiasi kedua, Hyundai hanya mau bayar ganti rugi sebesar Rp 200 juta dan terakhir Rp 400 juta. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/10/minggu-depan-hyundai-resmi-diseret-ke-meja-hijau/

 

 

BPLH Kabupaten Bekasi Gugat Hyundai Rp 16 Miliyar Karena Pencemaran

Posted by: daktaKamis, 23/10/2014 – 09:21

 

CIKARANG_DAKTACOM: BPLH Kabupaten Bekasi  menggugat PT. Hyundai Inti Development Rp 16 Miliyar,  karena melakukan pencemaran terhadap lingkungan.

 

Hyundai Inti Development diketahui telah melakukan pencemaran lingkungan disungai Cikadu sejak tahun 2010 silam, Instalasi Pengolahan Air Limbahnya diduga mengakibatkan sungai menjadi hitam.

 

Sebelumnya, BPLH sudah meminta perusahaan tersebut untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp. 16 Milyar berdasarkan kajian tim ahli, dan menyelesaikannya di luar persidangan namun tidak digubris sehingga Pemkab Bekasi menuntut perusahaan ke Pengadilan.

 

Kepala BPLH Kabupaten Bekasi, Muhammad Agus Supratman seusai Rapat dengan Komisi C, mengatakan dalam rangka menuntut perusahaan itu ke pengadilan saat ini tengah dilakukan penyusunan materi gugatan.

 

Materi gugatan itu pekan ini akan diserahkan ke bagian hukum sebagai perwakilan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kasus hukum.

 

Perusahaan tersebut, apabila terbukti di pengadilan benar-benar mencemari lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin lingkungan.

 

Langkah gugatan ini, diakuinya menjadi efek jera bagi perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan agar tidak main-main terhadap lingkungan.

Supratman menambahkan, kasus pencemaran IPAL ditangani oleh Kementrian Lingkungan Hidup, namun baru awal tahun ini kasus tersebut dilimpahkan ke BPLH Kabupaten Bekasi.

 

Di Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang Selatan, saat ini ada 100 lebih perusahaan yang limbahnya dikelola oleh perusahaan tersebut.***

 

Redaktur : Imran Nasution

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/10/bplh-kabupaten-bekasi-gugat-hyundai-rp-16-miliyar-karena-pencemaran/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag , | Tinggalkan komentar

Khawatir Ganggu Porda, UMK Bekasi 2015 segera Ditetapkan

Pemkab Bahas UMK Kabupaten 2015 Sebelum Porda

Sel, 21 Oktober 2014 | 17:36 WIB

 

PEMBAHASAN Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi 2015 akan segera dibahas Pemerintah Kabupaten Bekasi.

 

Dijelaskan Wakil Bupati Rohim Mintareja, pembahasan UMK 2015 akan ditetapkan sebelum Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat XII 2014.

 

Rohim yang ditemui usai Kegiatan Harmonisasi Menakar UMK 2015 di Hotel Grand Zuri, Jababeka, Kabupaten Bekasi menjelaskan, pembahasan UMK dilakukan sebelum tanggal 6 November.

 

Katanya, proses UMK sudah sampai di survey standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan.

 

Tentang buruh yang meminta UMK naik sebesar 30 persen menurut Rohim, mekanisme tersebut diserahkan sepenuhnya ke dewan pengupahan.

 

“Kita juga menghimbau agar tuntutan yang disampaikan buruh dilakukan dengan damai tanpa melakukan demonstrasi yang anarkis,” kata Rohim. (Dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/21/pemkab-bahas-umk-kabupaten-2015-sebelum-porda/

 

 

Khawatir Ganggu Porda, UMK Bekasi 2015 segera Ditetapkan

Wednesday, 22 October 2014 07:02 red

 

CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, segera melakukan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

 

“UMK 2015 akan ditetapkan sebelum Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat XII pada pertengahan November 2014,” kata Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja di Cikarang, Selasa.

 

Menurut dia, pembahasan UMK telah diagendakan berlangsung paling lambat 6 November 2014 bersama dengan Dewan Pengupahan, Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan pengusaha.

 

“Saat ini proses penetapan UMK sudah sampai taraf penentuan survei standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan,” katanya.

 

Rohim mengaku telah memperoleh pengajuan UMK 2015 sebesar 30 persen dari perwakilan buruh setempat.

 

“Tapi seluruh mekanisme tersebut sudah saya serahkan sepenuhnya ke dewan pengupahan,” katanya.

 

Pihaknya juga mengimbau agar tuntutan yang disampaikan buruh dilakukan dengan damai tanpa melakukan demonstrasi yang anarkis.

 

Sebelumnya, sejumlah pihak mencemaskan Porda Jabar XII akan terganggu oleh aksi demo para buruh. Terlebih, belakangan ada kesan penetapan itu seperti berjalan begitu lamban.

 

“Mari bersama-sama menjaga kondusivitas perekonomian daerah agar semuanya bisa berjalan lancar,” katanya. (Ant/01)

 

Sumber:

http://bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/city-news/1756-khawatir-ganggu-porda-umk-bekasi-2015-segera-ditetapkan.html

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag , | Tinggalkan komentar

Kolam Penampungan PT Gunung Garuda Langgar Aturan

Kolam Penampungan PT GG Langgar Aturan

Rab, 22 Oktober 2014 | 06:20 WIB

 

ANGGOTA Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi mendesak PT Gunung Garuda (GG), untuk segera membongkar kolam penampungan air yang selama ini diprotes warga setempat, karena terlalu dekat dengan jalan.

’’Dulu ada masalah dan bangunan itu sudah dibongkar. Nah, sekarang tinggal kolam penampungan yang dibeton. Yang masih melanggar itu aja,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, saat sidak ke perusahaan baja tersebut, kemarin.

 

Menurutnya, kolam penampungan tersebut harus mundur sepuluh meter dari posisi saat ini. Karena letak kolam tersebut melanggar garis sepadan jalan.

’’Kalau dilihat kan nempel sama jalan,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek perluasan PT GG juga, kata Taih, belum selesai, sehingga pembangunan harus dihentikan sampai pembuatan Amdalnya selesai. ’’Harapannya ya agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Dan pengusaha juga tidak merasa dirugikan,” ungkap Taih.

 

Disinggung mengenai tuntutan masyarakat sekitar agar proyek perluasan PT GG dihentikan, ia mengatakan, kalau pihaknya tidak mungkin mengambil langkah subjektif, dan harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada. ’’Kita kan harus fair juga, kalau secara undang-undang melanggar, ya kita akan berupaya untuk menghentikan proyek itu,” tuturnya.

 

Sementara itu, pihak PT GG yang ada di lokasi yang diketahui bernama Ahok, tidak dapat dikonfirmasi dengan alasan bukan kewenangannya, dan itu merupakan kewenangan President Direktur PT GG, Endang Rasyid. ’’Ini bukan kewenangan saya, tapi kewenangan Pak Endang,” ucapnya.

 

Seperti diketahui, warga sekitar menolak proyek perluasan PT GG karena telah merugikan masyarakat. Bahkan, warga juga melakukan sejumlah gerakan seperti aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi, serta menjalankan Salat Ieul Adha di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat beberapa waktu lalu. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/22/kolam-penampungan-pt-gg-langgar-aturan/

Dipublikasi di Dunia Usaha, Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

Venue PORDA JABAR XII di Kabupaten Bekasi, Siap Digunakan

Venue PORDA JABAR XII di Kabupaten Bekasi, Siap Digunakan

Posted by: daktaSelasa, 21/10/2014 – 11:57

 

BEKASI_DAKTACOM : Persiapan pelaksaan PORDA JABAR XII pada 12 – 23 November mendatang di Kabupaten Bekasi sudah siap. Hal ini disampaikan Kadisporbudpora Kabupaten Bekasi, Jamaludin kepada dakta.com.

 

Jamaludin mengatakan untuk venue pertandingan sudah disiapkan. Sekitar 42 venue pertandingan telah disiapkan dan siap digunakan untuk PORDA JABAR XII di Kabupaten Bekasi.

 

“ia sudah disiapkan untuk venue nya. Ada 42 venue yang siap digunakan untuk Porda Jabar mendatang” katanya.

 

Namun untuk pembangunan Stadion di Kabupaten Bekasi memang terkesan lambat untuk pelaksanaan Porda ini, sehingga untuk Porda, stadion ini belum siap.

Stadion ini baru 75 persen, tapi 75 persen ini sudah dapat digunakan untuk pembukaan dan penutupan Porda Jabar XII mendatang. Selain itu menurut Jamaludin, Stadion ini juga bisa digunakan untuk jenis pertandingan atletik.

 

Jamaludin berharap Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah pada Porda Jabar XII mendatang, meraih juara umum. Untuk itu ia berpesan agar masyarakat Bekasi mendukung untuk mensukseskan acara Porda Jabar XII.

 

Redaktur : Farah Alighazni

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/10/venue-porda-jabar-xii-di-kabupaten-bekasi-siap-digunakan/

Dipublikasi di Pembangunan, Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

Kantor Desa Cikedokan, di Manakah Dia?

Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

???????????????????????????????

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag , | Tinggalkan komentar