Sudah Hampir Sebulan, Lubang Galian Membahayakan

???????????????????????????????

AP

 

Lubang galian dari proyek pemasangan jaringan utilitas gas bumi, terlihat ‘mengangah’ tanpa diberikan tanda pengaman sedikitpun, berada tepat di samping pintu masuk jalan sebuah Perumahan di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Sabtu, 13 September 2014. Lubang galian yang sudah hampir satu bulan seperti terbengkalai ini sepertinya merupakan satu rangkaian pekerjaan dengan beberapa titik penggalian di tempat lainnya. Galian yang mengangah seperti ini, sebaiknya diberikan tanda-tanda pengaman agar tidak membahayakan warga sekitar yang kerap beraktifitas.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Fasilitas Umum, Lingkungan, Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

Kementrian LH : Air Sudah Hitam, IPAL Hyundai Tidak Juga Berbenah

Kementrian LH : Air Sudah Hitam, IPAL Hyundai Tidak Juga Berbenah

Ming, 14 September 2014 | 13:15 WIB

 

TENAGA ahli Kementrian Lingkungan Hidup, Edi Suncahyo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi tepat melayangkan gugatan kasus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Hyundai, Kabupaten Bekasi tahun 2010 lalu.

 

Ini disebabkan, kasus terlalu lama ditangani. Padahal kata Edi, Pemkab sudah menawarkan penyelesaian di luar persidangan tapi, yang bersangkutan tak kunjung membenahi IPAL. “Terlalu lama dari 2010 sampai 2011 air sungai sudah hitam, tapi Hyundai tidak segera berbenah. Makanya, upaya hukum dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah tepat. Biasanya gugatan perdata didahulukan, kalau tidak ada titik temu baru secara pidana,” katanya.

 

Dia pun sudah melakukan kajian, IPAL milik Kawasan Hyundai tidak berjalan dengan baik. Meski terbukti mencemari lingkungan, namun berharap ada penyelesaian secara win win solution.

 

“Padahal disana ada pabrik tekstil pencelupan, kulit, pabrik pelapisan logam. Sangat bersiko mencemari lingkungan. Industri seperti itu, IPAL nya harus baik. Apalagi di kawasan itu ada 25 ribu tenaga kerja. Kasian kalau tempat IPALnya ditutup, akan menambah pengangguran,” terangnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, Muhammad Agus Supratman, menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, berencana menggugat Kawasan Industri Hyundai sebesar Rp16 Miliar.

 

Gugatan itu terungkap pasca pertemuan antara BPLH Kabupaten Bekasi, dengan perwakilan dari PT Hyundai, Kamis, 11/9,Lalu. Sebelumnya kasus pencemaran oleh pengelola IPAL di Kawasan Industri Hyundai, ditangani oleh Kementrian LH. Namun dalam perjalanannya kasus ini dilimpahkan ke BPLH Kabupaten Bekasi. (sar)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/09/14/kementrian-lh-air-sudah-hitam-ipal-hyundai-tidak-juga-berbenah/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

Membahayakan Pengendara, 30 Km Jalan Negara di Kabupaten Bekasi Rusak

Membahayakan Pengendara, 30 Km Jalan Negara di Kabupaten Bekasi Rusak

Sunday, 14 September 2014 19:13 red

 

CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat sepanjang 30 kilometer ruas jalan negara di wilayah setempat telah mengalami kerusakan.

 

“Kerusakan jalan berstatus jalan negara di Kabupaten Bekasi saat ini sudah mencapai 30 Km,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi, Ted Heraldi, di Cikarang, Sabtu (13/9).

 

Menurut dia, kerusakan infrastruktur itu terjadi mulai dari perbatasan Kota Bekasi di Kecamatan Tambun, hingga Kedungwaringin yang berbatasan dengan Karawang.

 

Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan terparah terjadi di ruas Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Yos Sudarso, dengan kondisi aspal yang telah terkelupas dan berlubang.

 

“Kondisi itu sangat membahayakan pengendara. Bahkan untuk Jalan Yos Sudarso sudah berulangkali dikeluhkan masyarakat,” katanya.

 

Dikatakan Ted, pihaknya sudah berupaya melaporkan kerusakan jalan itu ke Kementerian Pekerjaan Umum, namun hingga saat ini belum memperoleh respon.

 

“Jika kerusakan jalan itu tidak segera diperbaiki, maka kerusakan akan semakin parah, dan biaya yang dikeluarkan akan semakin besar,” ujarnya.

 

Menurut dia, sebanyak 20 persen kerusakan jalan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

“Kita hanya memiliki kewajiban 20 persennya untuk ditangani, sisanya pemerintah pusat,” katanya. (Ant/01)

 

Sumber:

http://bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/public-service/1599-membahayakan-pengendara-30-km-jalan-negara-di-kabupaten-bekasi-rusak.html

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag | Tinggalkan komentar

Kasus Islamic Center Segera Diadili, Biar Gak Masuk Angin

Kasus Islamic Center Segera Diadili, Biar Gak Masuk Angin

Kejari Cikarang Banyak Melempemkan Kasus Korupsi

Minggu, 14 September 2014 – 11:36 WIB

Reporter : Bwk

 

Cikarang, BB: Pasca penangkapan kembali tersangka kasus Islamic Center oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Sekretaris Jenderal DPP LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA), Ergat Bustomy menghimbau agar kasus tersebut dikerjakan secara serius dan kepada seluruh tersangkanya harus diadili menurut hukum yang berlaku.

 

“Karena disamping dua orang yang sudah ditangkap pihak Kejati Jabar, kami yakin masih ada pelaku berikutnya yang harus segera dilakukan penangkapannya,” katanya kepadaberitabekasi.co, Minggu (14/92014).

 

Ergat menegaskan, pihaknya meminta kepada penegak hukum agar tidak pandang bulu bagi siapapun yang tersandung masalah kasus korupsi ini, dan harus segera dilakukan penangkapan.

 

“Bahkan, sekalipun dia orang kaya, kalau sudah ikut melakukan penyelewengan, maka segera lakukan penindakan,” tegasnya.

 

Menurutnya, pihaknya meyakini bahwa yang melakukan tindakan menyalahi prosedur pembangunan Islamic Center, bukanlah satu atau dua orang, tetapi lebih.

 

“Kami akan kawal kasus ini jangan sampai kena masuk angin. Kalau sudah seperti itu, maka penegakan hukum di negeri ini khususnya di Kabupaten Bekasi akan terus membuat para koruptor merajalela,” paparnya.

 

Untuk itu, tambah Ergat, pihaknya akan mendorong Kejati Jabar, jangan sampai seperti macan ompong. Ia juga mengaku, pihaknya sekarang sudah tidak memberika kepercayaan terhadap Kejaksaan Negeri Cikarang yang selama ini menjadi andalan masyarakat Kabupaten Bekasi.

 

“Ternyata banyak kasus yg mendem dan dipeti eskan sampai masuk angin dan bak macan tak ada giginya alias “ompong”…melempem!!!” pungkasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, kejati menangkap 2 tersangka baru yakni, IG ditetapkan sebagai tersangka dengan sprindik 398.0.Fd/08/2014, sedang P dengan sprindik 397.0.fd/08/2014 tertanggal 29 agustus 2014.Namun kedua hingga kini belum ditahan.

 

Sekedar diketahui pembangunan Gedung Islamic Center sudah mulai dibangun sejak 2010, dan sampai 2014 ini masih mangkrak, sementara anggaran yang sudah dihabiskan Rp92 miliar. (*)

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6567&subid=1&kanal=bekasi&alias=Kejari%20Cikarang%20Banyak%20Melempemkan%20Kasus%20Korupsi&page=detil

Dipublikasi di Korupsi | Tag | Tinggalkan komentar

Cemari Sungai Selama 14 Tahun, Pemkab Bekasi Gugat PT Hyundai Rp16 Miliar

Cemari Sungai Cikandu, PT Hyundai Digugat Rp16 M

Kamis, 11 September 2014 – 16:57 WIB

Reporter : zoel

 

Cikarang, BB: PT Hyundai Inti Development digugat Rp.16 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) karena dinilai mencemari Sungai Cikandu, sejak 2010 silam.

 

“Ini pertama kalinya, pemkab menggungat perusahaan pencemar lingkungan.’’ kata Kepala BPLH Kabupaten Bekasi, Agus Supratman, usai menggelar rapat , dengan perwakilan  PT Hyundai di kantor BPLH, Kamis ( 11/09/14).

PT Hyundai  dikawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan diminta membayar ganti rugi karena pencemaran  yang disebabkan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) mereka tidak berfungsi dengan baik.

 

Sungai Cikandu  mengalir di Kawasan Industri Hyundai sudah tercemar dan berwarna hitam. Sungai ini mengalir ke Sungai CBL dan bermuara di laut Muaragembong. (*)

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6538&subid=44&kanal=lingkungan&alias=Cemari%20Sungai%20Cikandu%20PT%20Hyundai%20Digugat%20Rp16%20M&page=detil

 

 

Kamis, 11 September 2014 – 20:20 WIB

Dugaa Hyundai Mencemari Kab Bekasi selama 14 Tahun

Pertama di Indonesia, Pelaku Dugaan Pencemaran Diseret ke Meja Hijau

Reporter : kb

 

BERITABEKASI.CO, Cikarang, Pertama dalam sejarah, pelaku pencemaran limbah akan dibawa ke meja hijau. Perusahaan otomotif besar ini diduga mencemari lingkungan selama 14 tahun, pengelola Kawasan Industri Hyundai yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, terancam pidana maupun perdata serta ganti rugi sebesar Rp 16 miliar ke kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

 

Pemkab Bekasi menuntut Kawasan Industri Hyundai karena diduga mencemari lingkungan hidup sejak tahun 2000 hingga 2014, karena sistem pengelola IPAL yang dimiliki Hyundai tidak berfungsi dengan baik.

“Kita sudah beberapa kali melakukan kajian baik oleh BPLH maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil tersebut diketahui dari beberapa faktor dan bukti yang kita miliki sehingga menduga sudah terjadi adanya dampak pencemaran lingkungan hidup dari sumber pengelolaan IPAL di kawasan Hyundai yang tidak berfungsi,” kata Kepala BPLHD Kabupaten Bekasi, MA Supratman .

Menurutnya, kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Cikarang. Namun masih konsen pada gugatan perdata sesuai hasil audit konsultan lingkungan hidup.

Karena pencemaran tersebut terindikasi telah merugikan dampak lingkungan hidup sejak 14 tahun terakhir dengan kerugian sekitar Rp 16 miliar. “Kalau upaya perdata di luar pengadilan tidak berhasil, maka kita terpaksa mengajukan langkah gugatan hukum secara pidana,” ujarnya.

Pada dasarnya, kata Supratman, menurut aturan jika suatu perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup selama dua tahun saja, tidak ada kata kompromi. Namun karena persoalan ini berawal dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan diserahkan ke Pemkab Bekasi.

“Kita masih memberikan kesempatan kepada Hyundai mau atau tidak konsekuensinya terhadap ganti rugi atas dugaan pencemaran tersebut. Kalau tidak, ya terpaksa kita ajukan hukum secara pidana ke pengadilan,” tegasnya.

Perwakilan Pengelola Kawasan Hyundai, Mila Budiyawati mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan bersedia atau tidak. Namun dalam persoalan tersebut pihaknya juga mengaku ada tim ahli sebagai konsultan lingkungan hidup yang bisa lebih tahu dan paham terhadap persoalan itu.

“Pada prinsipnya, perusahaan kita akan taat hukum, namun tidak bisa kita putuskan begitu saja, karena hal ini juga harus kita laporkan kepada pimpinan seperti apa nantinya,” kata Mila.

Saat disinggung sanksi terberat selain harus membayar ganti rugi, bahkan pada tahap penutupan kawasan tersebut, Mila mengatakan bahwa tidak ada materi yang membahas sampai pada tahap penutupan.

Namun untuk ganti rugi sebesar Rp 16 miliar, pihaknya keberatan sebab hitungan sebesar itu berdasarkan data yang mana dan seperti apa. Pihaknya akan berkoordinasi dengan departemen yang menangani hal tersebut. “Pokoknya kita butuh waktu untuk jawab itu, karena tidak ada titik temu terhadap persoalan untuk kita sepakati,” jelasnya.

Tenaga Ahli Pakar Lingkungan Hidup sebagai tenaga ahli limbah rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Edi Suncahyono ST, mengatakan, ini sejarah pertama bukan hanya di Kabupaten Bekasi tapi di Indonesia ada kawasan industri yang diduga kuat melakukan pencemaran lingkungan hidup akan sampai dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana.

“Ini berawal dari adanya isu bahwa banyak perusahaan Korea mengunakan standar ganda di negaranya bagus. Kok di Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup rendah. Namun hal itu bisa kita tepis bahwa tidak semua seperti itu, karena banyak perusahaan korea juga bagus dalam pengelolaan lingkungan hidupnya,” kata Edi.

Persoalan ini, kata Edi, akibat terlambat dan berlarut-larut penanganannya. Sehingga dari Kementerian Lingkungan Hidup dilimpahkan ke Pemkab Bekasi. Hasilnya, sudah ada bukti kuat pencemaran lingkungan hidup dari pengelolaan IPAL Hyundai selama bertahun-tahun.

“Saya percaya, semua negara dan bangsa pasti konsen terhadap tata kelola lingkungan. Sehingga dengan dasar upaya hukum ini salah satu bentuk upaya pencegahan pencemaran lainnya, baik dengan upaya perdata diluar pengadilan maupun upaya hukum secara pidana,” ungkapnya. []

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6543&subid=61&kanal=stop-press&alias=Pertama%20di%20Indonesia,%20Pelaku%20Dugaan%20Pencemaran%20Diseret%20ke%20Meja%20Hijau&page=detil

 

 

Cemari Sungai, Pemkab Bekasi Gugat PT Hyundai Rp16 Miliar

Harianterbit.com | Kamis, 11 September 2014 19:30:00 WIB | Dilihat : 502

 

Cikarang, HanTer – Akibat sering melakukan pencemaran di Sungai Cikandu Kabupaten Bekasi, PT Hyundai Inti Development selaku pengelola Kawasan Industri Hyundai digugat Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) setempat,  sebesar Rp16 Milyar lebih.

Gugatan Pemkab Bekasi terungkap saat rapat pertemuan antara BPLH Kabupaten Bekasi dengan perwakilan PT Hyundai Inti Development selaku pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan tersebut, setelah  dinilai melakukan pencemaran Sungai Cikandu, sejak 2010 silam.

“Gugatan ini pertama kalinya, pemerintah daerah di Indonesia menggungat perusahaan yang mencemari lingkungan. Biasanya gugatan diajukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Muhammad Agus Supratman, kepada wartawan, Kamis (11/9).

Sebelumnya kasus pencemaran oleh pengelola IPAL di Kawasan Industri Hyundai ditangani oleh Kementrian LH. Namun baru awal tahun lalu kasus ini dilimpahkan ke BPLH Kabupaten Bekasi. Menurut Agus, Sebenarnya pengelola IPAL di kawasan tersebut sudah dinyatakan mencemari lingkungan sejak 2010. Selain itu, selama ini pihaknya, terus melakukan upaya, diantaranya meminta agar ada penyelesaian diluar persidangan.

 

“Namun mereka tetap saja bersikeras tidak akan memenuhi tuntutan kita sebesar Rp16 Milyar akibat  pencemaran dan alatnya segera di perbaiki. Tapi, sampai sekarang itu tidak dilakukan mereka,” katanya.

Akibat pencemaran itu, jelas Agus, Sungai Cikandu yang mengalir di Kawasan Industri Hyundai menjadi berwarna hitam. Sungai itu mengalir hingga Sungai CBL dan bermuara di laut Muaragembong.

“Air limbah yang dibuang tidak terkelola dengan baik. Mengakibat puso, ikan-ikan banyak yang mati. Ini tidak bisa dibiarkan. Uang ganti rugi akan dimasukkan ke kas negara. Kita tunggu hasil persidangan, apakah IPAL disana ditutup atau tidak,” ujarnya.

Di Kawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, saat ini 100 lebih Perusahaan, yang limbahnya di kelola Hyundai.

Sementara menanggapi rencana gugatan itu, salah satu perwakilan PT Hyundai, Mila mengatakan, dirinya tidak ingin berkomentar banyak. “Yang jelas kami akan taat hukum, dan akan jalani saja prosesnya,” katanya saat ditemui wartawan.

Lebih jauh Mila mengatakan, dalam menyikapi gugatan ini pihaknya akan mengkaji masalah gugatan. Sementara untuk perhitungan ganti rugi, akan diserahkan kepada konsultan dari Hyundai. (Hendro)

 

Sumber:

http://www.harianterbit.com/read/2014/09/11/8130/28/18/Cemari-Sungai-Pemkab-Bekasi-Gugat-PT-Hyundai-Rp16-Miliar

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

Stadion Utama Cikarang Masih Belum Mengantongi Izin

Stadion Utama Cikarang Masih Belum Mengantongi Izin

Posted by admin on 11/09/2014 – 9:50 pm in BERITA UTAMA, CIKARANG BEKASI | 4 Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Jelang Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke XII yang akan dihelat Kabupaten Bekasi, ternyata masalah perizinan stadion Utama Cikarang untuk penyelenggaraan Porda belum juga rampung sampai saat ini. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhyiddin, usai rapat dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Bangunan, BPLH, Tarkim, BPMPPT.

 

“Perijinan stadion untuk Porda ke XII ‎seperti Amdal, PEL Banjir, Site plan, bangunan lokasi, bahkan lalu lintasnya juga sampai saat ini belum selesai,” ujarnya kepada wartawan Rabu (10/09).

 

Dikatakan Muhyiddin, belum selesainya perizinan stadion oleh sejumlah dinas membuat dirinya terusik dan harus bertindak. Kemudian juga harus mengevaluasi kegiatan selama ini. Apalagi sebagai tuan rumah Porda ke XII jika perizinan belum terurus dengan baik apa akan membuat penyelenggaraan Porda bisa berjalan sesuai rencana.

 

Menurutnya, dalam rapat tadi pihaknya meminta segera semua perizinan terkait dengan penyelenggaran Porda untuk segera dipercepat. Untuk perizinan Amdal masih menunggu hasil kajian konsultan dari luar dan memang prosesnya cukup lama sehingga belum selesai sampai saat ini. Namun, harus tetap optimis seluruh proses perizinan yang belum selesai saat ini diselesaikan.

 

“Saya sudah meminta semua dinas terkait mulai mengerjakan tugasnya sebelum penyelenggaraan Porda di laksanakan,” tuturnya.

 

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Pemerhati Bekasi (Ampibi), Amet Muslim mengatakan, belum rampungnya seluruh perizinan untuk penyelenggaraan Porda XII Kabupaten Bekasi dinilai sebagai bentuk kegagalan dari kinerja OPD yang diberi wewenang tapi justru tak di jalankan rekomendasi tersebut.

 

Seharusnya yang namanya perijinan seperti yang disebutkan diatas, kata Amet sudah sangat jelas sekali keteledoran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bertindak sebagai tuan rumah Porda didalam mempersiapkan dirinya ternyata tidak profesional dan tidak siap.

 

“Masa perizinan stadion belum juga kelar, ngapain aja itu OPD yang diberikan tugas dan wewenang yang diamanatkan,” ucapnya.

 

Amet menilai keseriusan Pemkab Bekasi menjadi tuan rumah masih setengah hati, apalagi dari sisi persiapan terkesan di paksakan. Mendengar pernyataan pak sekda bahwa perizinan stadion harus rampung sebelum pelaksanaan Porda ke XII di Kabupaten Bekasi menjadi catatan yang harus di tegaskan kembali. (CR 34)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/09/stadion-utama-cikarang-masih-belum-mengantongi-izin/

Dipublikasi di Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

Dua Rekanan Tersangka Islamic Center

Dua Rekanan Tersangka Islamic Center

Jum, 12 September 2014 | 08:30 WIB

 

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan dua tersangka yang diketahui merupakan rekanan dalam proyek pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi. Penetapan kedua tersangka ini sesuai dengan nomor sprindik 397.0.Fd/08/2014 dan nomor 398.0.fd/08/2014.

 

Kasipenkum Kejati Jabar, Suparman menjelaskan, kedua tersangka dari rekanan pembangunan Islamic Center diketahui berinisial IG dan P. ’’Soal Islamic Center di Kabupaten Bekasi telah ditetapkan dua tersangka. Tersangka atas nama ‘IG’ ditetapkan sesuai dengan nomor sprindik 398.0.Fd/08/2014. Satu lagi atas nama ‘P’ dengan nomor sprindik 397.0.fd/08/2014,” paparnya.

 

Dia menjelaskan, IG dan P diduga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 7 ayat 1 huruf a, UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sehingga ditetapkan sebagai tersangka. ’’Kita tetapkan tersangka menyangkut kualitas volume pekerjaan. Gedung Islamic Center itu dibangun sejak tahun 2010, dan belum selesai hingga kini,” ujarnya.

 

Ditambahkannya, proyek tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp32 miliar. Dan penetapan tersangka sudah ditetapkan sejak pertengahan bulan Agustus 2014 yang lalu. Akan tetapi, kedua tersangka masih belum ditahan. ’’Perintah penyidikan tertanggal 29 agustus 2014 dan belum dilakukan penahanan,” ucapnya.

 

Seperti diketahui, pembangunan Islamic Center dilakukan sejak tahun 2010 ketika Pemkab dipimpin oleh Bupati Sa’duddin. Pembangunan saat itu menghabiskan anggaran sebesar Rp60 miliar.

 

Sebelum ditetapkannya dua rekanan tersebut menjadi tersangka, banyak pihak yang mendorong supaya pembangunan Islamic Center dilanjutkan dan penegak hukum diminta untuk mengusut mangkraknya pembangunan islamic center tersebut.

 

Beberapa waktu lalu, Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin juga sempat menyatakan, kalau pembangunan islamic center menunggu hasil investigasi dari Kejati Jabar. Bupati menjelaskan, penanganan Islamic Center merupakan kewenangan dari Kejati. ’’Islamic Center kan naungannya di bawah kejaksaan ya, jadi kita menunggu saja,” tuturnya.

 

Dirinya juga membenarkan, mengenai akan dibangun atau tidaknya Islamic Center masih menunggu hasil investigasi dari pihak kejaksaan. Dan dirinya menyatakan, siap kalau memang Islamic Center akan kembali dibangun. ’’Nanti kita menunggu hasil dari investigasi mereka (Kejati), boleh dilanjut atau tidak. Kalau memang boleh dilanjut ya dilanjut,” ujarnya. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/09/12/dua-rekanan-tersangka-islamic-center/

Dipublikasi di Korupsi, Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar