7 Perusahaan Diduga ’’Makan’’ Lahan TKD

7 Perusahaan Diduga ’’Makan’’ Lahan TKD

16 April 2014, 21:34 WIB |

 

SEBANYAK tujuh perusahaan di tujuh kecamatan di Kabupaten Bekasi diduga telah menggunakan lahan Tanah Kas Desa (TKD). Bahkan, tujuh perusahaan itu dikabarkan sudah diterbitkan izin lokasi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).

Tujuh perusahaan itu antara lain PT Monas Intipuri Persada, PT Jasmin Anugerah Perkasa, PT Putra Alvita Pratama, PT Sajiwa Kembar Perkasa, PT Sumber Daya makmur, PT Central Mekarsari, dan PT Griya Jaya Bersama. Ketujuh perusahaan itu tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sukawangi, Tambun Selatan, Cibitung, Tambun Utara, Serangbaru, dan Babelan.

’’Saya juga telah mendapatkan laporannya, dan kabarnya memang ada yang memakai lahan TKD,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim kepada Radar Bekasi, kemarin.

Karim memaparkan, salah satu lahan TKD yang telah digunakan perusahaan salah satunya berada di wilayah Cibitung. ’’Rencananya minggu depan kami akan memanggil tujuh perusahaan tersebut,” ungkap Mantan Camat Cikarang Barat ini.

Diakui Karim, sudah ada perusahaan yang meminta untuk memakai lahan TKD di Cibitung. ’’Saya sudah koordinasi dengan BPMPPT agar jangan diterbitkan dulu izin lokasinya. Karena mesti ada proses kalau pemakaian TKD. Bisa sistem sewa maupun ruilslag,” tandas Karim. (sam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/index.php/detail/10838/7-perusahaan-diduga-makan-lahan-tkd

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Jelang Porda Pemkab Bekasi Kedodoran Menyiapkan Akomodasi

Jelang Porda Pemkab Bekasi Kedodoran Menyiapkan Akomodasi

Posted by: daktaKamis, 17/04/2014 – 11:35

 

CIKARANG_DAKTACOM: Jelang Porda Jabar, Pemerintah Kabupaten Bekasi kedodoran menyiapkan fasilitas akomodasi seperti perhotelan untuk menampung para atlit dari berbagai daerah di Jawa Barat. Hasl itu dikatakan Kepala Dinas PARBUDPORA Kabupaten Bekasi, Jamaludin, Kamis (17/4/14).

 

Menurutnya, perhelatan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat di Kabupaten Bekasi pada bulan November nanti, diprediksi akan diikuti oleh sekitar 17.000 oficial dan atlet dari seluruh Kota/Kabupaten se Jawa Barat.

 

Dari jumlah itu, tentunya membutuhkan fasilitas kamar hotel untuk dalam mengikuti setiap pertandingan dalam Pekan Olahraga Daerah tersebut.

 

Saat ini, jumlah kamar hotel, penginapan maupun apartemen di Kabupaten Bekasi berjumlah 3.170 kamar, hal ini tentunya masih kurang dalam menampung jumlah atlet dan official tersebut, yang masih kurang sekitar 5000 kamar lagi.

 

Sehingga pihaknya berencana mengundang, seluruh pengusaha properti dan perhotelan agar dapat menyediakan fasilitas kamar bagi atlet yang bertanding.

 

Jamaludin juga mengusahakan untuk para atlet dan oficial untuk dapat menginap kota/kabupaten tetangga seperti Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi, sehingga tidak ada atlet yang kesulitan untuk mencari akomodasi.

 

Ia pun juga menghimbau kepada seluruh pengusaha hotel agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para atlet dan oficial yang datang ke Kabupaten Bekasi untuk mengikuti pertandingan di Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat, pada bulan November nanti.***

 

Redaktur : Imran Nasution

Reporter : Ardi Mahardika

 

Dipublikasi di Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

PPS Diduga Lakukan Penggelembungan Suara

PPS Diduga Lakukan Penggelembungan Suara

16 April 2014, 22:00 WIB |

 

RELAWAN Partai Persatuan Pembangunan, Andre, melaporkan adanya penggelembungan suara salah satu Caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Amanat Nasional di wilayah Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukatani. Pelakunya diduga Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Ia mengungkapkan, seharusnya berdasarkan rekapitulasi pemungutan suara di TPS 01, Desa Sukalaksana, jumlah perolehan suara Caleg PAN tersebut hanya 13. Namun, sambungnya, ketika sampai di tingkat PPS, data tersebut berubah menjadi 113 suara, atau bertambah seratus suara.

’’Data di C1 hanya 13 suara, saat pleno di desa suaranya ada 113 suara,” kata Andre kepada Radar Bekasi.

Dia mengaku, baru mengetahui penggelembungan suara ketika hasil pemungutan suara sudah masuk ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ’’Kita susun dari bawah, kita pinjam buku C1, ternyata benar ada indikasi penggelembungan suara dari partai PAN,” ujarnya.

Dia mengaku, sudah melaporkan temuannya itu mulai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) sampai ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi.

Dugaannya, permainan itu melibatkan KPPS hingga PPS. Andre berharap, temuan ini bisa ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/index.php/detail/10850/pps-diduga-lakukan-penggelembungan-suara

Dipublikasi di Pemilu 2014, Politik | Tag | Tinggalkan komentar

Seluruh Perusahaan di Kab. Bekasi Diminta Taati Peraturan

Seluruh Perusahaan di Kab. Bekasi Diminta Taati Peraturan

Posted by: daktaRabu, 16/04/2014 – 09:35

 

CIKARANG_DAKTACOM : Seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi diminta menaati aturan yang berlaku terkait perijinan, menyusul ditemukan ijin pemanfaatan limbah non B3 palsu di salah satu perusahaan di kawasan industri.

 

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Kabupaten Bekasi, menemukan adanya surat palsu ijin pengelolaan limbah padat bukan berbahaya atau limbah non B3 yang bernilai ekonomis, yang dilakukan CV Main Tenang di PT Yamakou Indonesia, Pada 27 Oktober 2013.

 

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Agus Dahlan, Rabu (16/4/14) mengatakan surat dengan nomor 503.22/KEP.112-BPPT/X/2013 dengan tanda tangan Kepala BPMPPT, Edi Supriadi diduga telah dipalsukan.

 

Dari hasil klarifikasi BPLH, temuan surat perijinan palsu dilakukan CV main tenang sudah di jawab oleh BPMPT yang menyatakan bahwa perijinan tersebut tak terdaftar Bahkan dari surat tersebut ditemukan kejanggalan, baik nomer register, maupun pemalsuan tanda tangan.

 

Dengan adanya kejadian seperti ini, menjadi bahan bagi Pengusaha/Perusahaan yang lain agar tidak melakukan hal seperti ini.

 

Redaktur : Farah Alighazni

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/04/seluruh-perusahaan-di-kab-bekasi-diminta-taati-peraturan/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

Tol Cilincing-Cibitung Terkendala Pembebasan Lahan

Tol Cilincing-Cibitung Terkendala Pembebasan Lahan

15 April 2014, 21:11 WIB |

 

PROYEK pembangunan jalan tol Cilincing-Cibitung yang digagas pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi nasional, saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Tol yang akan melintasi wilayah Kelurahan Wanasari Cibitung tersebut, sudah membebaskan 350 bidang tanah dari total 540 bidang tanah di wilayah Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Lurah Wanasari, Mirtono Suherianto, sampai saat ini sudah sekitar 50 persen lahan di Desa Wanasari yang sudah dibebaskan. Artinya warga sudah setuju kalau tanah dan bangunan milik mereka dibayarkan.

’’Saat ini sedang diajukan kembali sebanyak 50 bidang tanah ke Tim Pembebasan Tanah (TPT), untuk penafsiran harga tanah milik warga yang terkena pembebasan lahan pembanguan tol Cilincing-Cibitung,” ujarnya kepada Radar Bekasi, kemarin.

Pembebasan lahan di wilayah Wanasari Cibitung, kata Mirtono, diharuskan selesai sebelum tahun 2015 mendatang. Dalam proses pembebasan lahan tersebut, kata Mirtono, pihaknya terkendala pada keabsahan surat-surat, masalah harga tanah, dan warga yang menolak tanahnya dibebaskan.

’’Sejumlah kendala tersebut membuat proses pembebasan lahan menjadi berlarut-larut dan tidak bisa selesai dengan cepat. Padahal tahun 2015 nanti tidak ada lagi pembebasan lahan,” papar mantan Kasi Ekbang Kecamatan Cikarang Barat ini.

Mirtono mengimbau, kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan jalan tol Cilincing-Cibitung, untuk segera menemui tim pembebasan lahan. Soal penafsiran harga tanah dan bangunan, lanjutnya, ranahnya ada di Kementerian terkait yang melibatkan tim dari daerah juga, seperti Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), dan Dinas Bangunan (Disbang). ’’Kalau untuk harga, ya itu oleh tim dari Kementerian yang melibatkan pemerintah daerah juga,” pungkasnya. (arm)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/index.php/detail/10795/tol-cilincing-cibitung-terkendala-pembebasan-lahan

Dipublikasi di Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

eL-Kail: Tindak Pengelolaan Limbah B3 Liar

eL-Kail: Tindak Pengelolaan Limbah B3 Liar

15 April 2014, 21:09 WIB |

 

KETUA Lembaga Kajian Advokasi dan Informasi Lingkungan Hidup (eL-Kail), Ridwan Arifin, meminta agar Pemkab Bekasi menindak gudang penyimpanan oli bekas ilegal di wilayah Kabupaten Bekasi, yang tidak melakukan pengelolaan dengan baik.

Pasalnya, kata Ridwan, gudang penyimpanan oli bekas tersebut telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 58 UU No 32 tahun 2009. Di sana disebutkan setiap penyimpan limbah B3 wajib melakukan upaya pengelolaan yang baik.

’’Kami akan mengawasi terus pengelolaan limbah yang dilakukan gudang penyimpanan oli yang ada. Apakah mencemari lingkungan atau tidak,” tegasnya kepada Radar Bekasi, kemarin.

Dijelaskannya, oli sebagai salah satu jenis cairan yang tergolong limbah cair B3, merupakan limbah cair yang bukan saja berbahaya bagi ekosistem lingkungan, tetapi juga berbahaya bagi manusia.

’’Dengan alasan apapun, baik untuk penimbunan, pembuangan maupun dengan alasan bahan bakar tetap akan menimbulkan dampak pencemaran bagi tanah. Dengan perlahan material oli tersebut meresap ke dalam tanah, dan jika hujan akan terbawa dan meresap bukan hanya ke tanah tapi bisa juga ke sungai atau ke empang warga,” ketusnya.

Dengan ini, Ridwan berharap, agar pemilik gudang penyimpanan oli yang ada, melengkapi perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). ’’Kalau tidak memiliki izin untuk gudang-gudang penyimpanan oli itu, Pemda harus bertindak tegas. Karena ini dapat merugikan banyak orang,” pungkasnya. (arm)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/index.php/detail/10794/el-kail-tindak-pengelolaan-limbah-b3-liar

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

Sudah Cemari Udara, PT BI Belum Kantongi IMB

Sudah Cemari Udara, PT BI Belum Kantongi IMB

15 April 2014, 00:08 WIB |

 

SELAIN telah melakukan pencemaran udara, rupanya PT Batawang Indonesia (BI) di Kampung Pasir Randu, RT 9/5, Desa Sukasari, disebut belum mengantongin Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

’’Kami baru mengetahui kalau perusahaan tersebut baru sampai tahap mengurus izin lokasi. Jadi saya tegaskan kalau mereka belum memiliki IMB,” ujar Kabid Pemrosesan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Deni Mulyadi kepada Radar Bekasi, kemarin.

Dia menegaskan, seharusnya pihak perusahaan mengantongi IMB terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan. ’’Kalau kami hanya sekadar pemrosesannya saja. Kalau untuk penindakannya ada di instansi lain. Secara aturan memang mesti dibereskan dulu administrasinya sebelum berdiri bangunan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, meminta Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi agar secepatnya bertindak dan melakukan penutupan terlebih dahulu. ’’Kalau IMB sudah selesai, baru boleh beroperasi kembali. IMB ini kan ada sarat teknis, sekarang kita mesti mengetahui sudah layakah perusahaan itu berdiri di wilayah itu?,” paparnya.

Sebelumnya, PT BI juga disebut telah melakukan pencemaran udara di wilayah setempat. Bahkan, disinyalir banyak oknum kepolisian hingga pemerintah yang sengaja menutupi keluhan warga setempat. Karena lokasi PT BI berdekatan dengan kantor Polsek, Kecamatan dan Koramil. (sam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/index.php/detail/10756/sudah-cemari-udara-pt-bi-belum-kantongi-imb

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar