Kantor Desa Cikedokan, di Manakah Dia?

Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

???????????????????????????????

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag , | Tinggalkan komentar

Seluruh RS Diusulkan Terima Pasien BPJS

Seluruh RS Diusulkan Terima Pasien BPJS

Sab, 18 Oktober 2014 | 06:20 WIB

 

ANGGOTA Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum, menggulirkan wacana agar seluruh rumah sakit di wilayah Kabupaten Bekasi bisa menerima pasien peserta BPJS.

 

’’Kasihan kalau ada pasien kepepet datang ke rumah sakit terdekat, tetapi rumah sakit tersebut tak menerima pasien BPJS,” ungkap legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Radar Bekasi.

Dijelaskannya, saat ini belum semua rumah sakit di wilayah Kabupaten Bekasi menerima pasien peserta BPJS. Imbasnya, pasien BPJS tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.

 

Dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) I ini mencontohkan beberapa kasus, di antaranya seorang ibu yang akan melahirkan secara caesar. Awalnya ibu tersebut melahirkan di seorang bidan, namun harus dirujuk ke rumah sakit yang telah bekerjasama dengan bidan tersebut dengan biaya paket Rp7 jutaan.

 

Karena si ibu hamil itu tak kuat dilarikan ke rumah sakit tersebut, kata dia, akhirnya ibu hamil itu dilarikan ke rumah sakit terdekat yang dengan tegas tidak menerima pasien BPJS. Akhirnya biaya caesar menjadi dua kali lipat.

 

’’Nah kasus seperti ini kan kasihan masyarakat, kami tidak ingin ada kejadian seperti itu,” jelasnya. Karena itu, dia berencana bakal mengusulkan perda agar semua rumah sakit diwajibkan menerima peserta BPJS tanpa terkecuali.

 

Bagaimana pun, lanjut Fatma, kesehatan merupakan hak yang harus didapat oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali. Sudah saatnya Kabupaten Bekasi, lanjut dia, menjadi contoh sebagai daerah yang menjadikan warganya mendapatkan akses yang mudah untuk kesehatan.

 

Apalagi BPJS dinilainya tidak merugikan anggaran rumah sakit itu sendiri. ’’Bahkan, pemerintah daerah pun tidak punya utang kepada rumah sakit umum,” tandasnya. (cr23)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/18/seluruh-rs-diusulkan-terima-pasien-bpjs/

Dipublikasi di Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

20 Kepala Desa Diduga Pengguna Narkoba

20 Kepala Desa Diduga Pengguna Narkoba

Jum, 17 Oktober 2014 | 06:04 WIB

 

KETUA Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi Rohim Mintareja menyebutkan, sedikitnya 20 kepala desa (Kades) diduga menggunakan narkoba.

 

Sebagaimana dilansir Radar Bekasi (GoBekasi grup) , Kamis (17/10), Ketua yang juga Wakil Bupati Bekasi itu mengaku mendapat informasi tersebut dari Kasat Narkoba Polresta Kabupaten Bekasi.

 

“Informasi siapa saja yang dicurigai masih dirahasiakan, indikasinya kepala desa yang tidak datang dalam sosialisasi bahaya narkoba perlu dicurigai,” jelas Rohim.

 

Kerucigaan tersebut, lanjut dia, dikarenakan gerak-gerik atau sikap kepala desa tersebut. Ditambah lagi dengan informasi yang didapat dari intel kepolisian.

 

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan test urine seluruh pegawai termasuk kepala desa. ’’Tes urine sifatnya rahasia dan mendadak. Kalau dikasih tahu nanti tidak datang saat tes dilakukan,” lanjutnya.

 

Soal anggaran tes narkoba Rohim mengaku belum bisa menyebutkan angka.

 

“Tergantung banyaknya, satu set aja itu Rp60 ribu, jika dikalikan 2.000 set bisa mencapai Rp120 juta,” paparnya. []

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/17/20-kepala-desa-diduga-pengguna-narkoba/

Dipublikasi di Krimimalitas | Tag | Tinggalkan komentar

Bupati Neneng: Jika Zona Hijau Tak Produktif, Lebih Baik Ubah Tata Ruangnya

Bupati Neneng: Jika Zona Hijau Tak Produktif, Lebih Baik Ubah Tata Ruangnya

Jum, 17 Oktober 2014 | 06:46 WIB

 

SELAIN Zona Abadi sebagai area sektor pertania, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan mempertahankan wilayah Zona Hijau.

 

Kata Bupati Bekasi, Neneng Hasanay Yasin, pemerintah akan membiarkan zona hijau tetap hijau, dalam hal ini tidak akan digunakan pembangunan.

 

Namun, menurut Neneng, jika zona hijau sudah tidak produktif maka tidak pula menutup kemungkinan untuk mengubah tata ruangnya.

 

“Tetapi jika memang wilayahnya (zona hijau,red) sudah tidak produktif, kenapa tidak, kan lebih baik kita ubah saja tata ruangnya,” jelasnya sebagaimana dikutip Radar Bekasi. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/17/bupati-neneng-jika-zona-hijau-tak-produktif-lebih-baik-ubah-tata-ruangnya/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

1.987 Ruang Kelas SD di Bekasi Rusak

1.987 Ruang Kelas SD di Bekasi Rusak

Friday, 17 October 2014 06:19 red

 

BEKASI – Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat 1.987 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di wilayah kerjanya rusak.

 

“Kerusakannya ada yang diakibatkan faktor cuaca dan konstruksi bangunan yang sudah tua,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna, di Cikarang, Kamis.

 

Ia mengatakan, mayoritas bangunan SD di wilayah Kabupaten Bekasi dibangun tahun 1980 dan hingga kini belum bisa direnovasi karena belum mendapat dana dari pemerintah.

 

“Jadi wajar kalau sebagian besar sudah tua dan mudah rusak,” ujarnya.

 

Dari seluruh ruang kelas SD yang rusak, Rohim menjelaskan, sebanyak 624 di antaranya masuk dalam kategori tidak layak pakai dan 1.363 ruang kelas lainnya rusak sedang.

 

Ruang kelas yang rusak paling parah, menurut dia, ada di sekolah-sekolah dasar yang ada di utara Kabupaten Bekasi seperti Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Cabangbungin, Muaragembong dan Sukatani.

 

“Usia bangunan sekolah yang rusak itu rata-rata hanya mampu bertahan 15 tahun. Kemungkinan banyaknya gedung sekolah yang rusak saat ini akibat keterbatasan keuangan daerah pada kurun waktu sebelumnya,” katanya.

 

Pemerintah Kabupaten Bekasi, ia melanjutkan, masih berusaha memperbaiki ruang-ruang kelas yang rusak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

“Mudah-mudahan secepatnya bangunan rusak itu dapat direnovasi sehingga bisa menunjang kegiatan belajar mengajar dengan maksimal,” katanya. (Ant/01)

 

Sumber:

http://www.bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/pendidikan/1727-1987-ruang-kelas-sd-di-bekasi-rusak.html

Dipublikasi di Pendidikan | Tag | Tinggalkan komentar

Demi Tol Cibitung-Cimanggis, Pemkab Batalkan Perluasan TPA Burangkeng

Demi Tol Cibitung-Cimanggis, Pemkab Batalkan Perluasan TPA Burangkeng

Kam, 16 Oktober 2014 | 06:08 WIB

 

TEMPAT Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng urung diluaskan. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, Daryanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten gagal menyerap anggaran perluasan TPA Burangkeng Rp14 Miliar.

 

“Kita tidak bisa memperluas karena anggaran sebesar Rp14 miliar tidak bisa terserap. Anggaran itu tadinya untuk pembebasan lahan,” ujarnya kepada GoBekasi, Rabu (15/10).

 

Kendala tersebut disebabkan lahan perluasan TPA Burangkeng akan digunakan Tol Cibitung-Cimanggis.

Jalan Cibitung-Cimanggis atau JORR II Timur diketahui akan dibangun PT Bakrie & Brothers. Investasi pembangunan dianggarkan Rp4,5 triliun.

 

Daryanto menyayangkan itu. Katanya, warga sekitar sudah menyetujui perluasan TPA Burangkeng.

 

Lebih lanjut pihaknya akan melakukan kajian, apakah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng yang sudah overload dipindahkan ke tempat lain atau tidak. (Dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/16/demi-tol-cibitung-cimanggis-pemkab-batalkan-perluasan-tpa-burangkeng/

Dipublikasi di Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

Surat Tanah Asli tapi Palsu Banyak Beredar

Surat Tanah Asli tapi Palsu Banyak Beredar

Kam, 16 Oktober 2014 | 06:40 WIB

 

KEPALA Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, A Dirwan Dachri mengungkapkan, banyak sertifikat pertanahan Aspal (Asli tapi Palsu) yang beredar di Kabupaten Bekasi.

 

’’Ada ibu-ibu datang ke BPN dan mengecek sertifikasi tanahnya, ternyata tidak terdaftar, padahal dia sudah bayar ratusan juta rupiah,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, kemarin.

 

Dijelaskannya, dalam kasus ini banyak yang bermain mulai dari orang dalam BPN sendiri, juga mafia-mafia pertanahan, karena itu pihaknya sudah melaporkan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini.

 

’’Yang menetapkan palsu atau tidaknya nanti pada institusi kepolisian dan juga pengadilan, BPN hanya menyatakan registrasinya terdaftar atau tidak,” jelasnya.

 

Dia menyebutkan, sedikitnya 100 lebih sertifikat aspal sudah ditertibkan dan ditangkap kepolisian.

 

Rata-rata dari kasus tersebut blangko yang digunakan merupakan blangko palsu, apalagi percetakan sekarang sudah menggunakan alat teknologi canggih yang bisa menirukan sesuai aslinya.

 

’’Para pemohon sertifikasi harus punya kekhawatiran di sini, agar tidak terjebak dengan mafia-mafia tanah dengan memberi sertifikat aspal,” ucapnya.

 

Kasus tersebut lanjut dia, hampir merata terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Terutama pada tanah-tanah kosong yang tidak bertuan. Dan hal itu merupakan sasaran empuk para mafia tanah untuk membuat sertifikat ganda, dengan cara memalsukannya. ’’Kebanyakan tanah-tanah kosong, lalu dibuat sertifikat tanahnya dengan dipalsukan,” pungkasnya. (cr23)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/16/surat-tanah-asli-tapi-palsu-banyak-beredar/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar