Disnaker Butuh Pengadilan Industri

Disnaker Butuh Pengadilan Industri

Jum, 25 Juli 2014 | 06:17 WIB

 

WALAUPUN Pemerintah Pusat telah menentukan UMR Kabupaten Bekasi sebesar Rp2.470.000 perbulan, tetapi pada kenyataannya masih banyak karyawan yang mengadu ke kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) karena tidak mendapatkan upah sesuai dengan UMR tersebut. Sekretaris Disnaker Kabupaten Bekasi, Herman Susilo mengatakan, pihak disnaker ditahun 2014 sebanyak 10 pekerja dari 10 perusahaan yang mengeluhkan, akan upah yang diterima oleh karyawan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan standard umr kabupaten bekasi yaitu sebesar Rp.2.470.000.

 

Dengan hal tersebut atas keluhan yang dilampirkan oleh serikat pekerja, pihak disnaker dalam hal ini menegur perusahaan tersebt dengan cara melayangkan surat dan cara mediasi, yang bertujuan permasalahan kedua belah pihak bisa terselesaikan.

 

“Kalau untuk mengatasi permasalahan pengaduan, kita harus melakukan interdemiasi dulu, memanggil kedua belah pihak, untuk bisa mencari jalan keluarnya, tidak bisa langsung mengambil keputusan pekerjanya yang salah atau perusahaannya,”paparnya.

 

Lanjut Sekdis mengatakan, dalam hal ini juga pihak disnaker sifatnya hanya memfsilitasikan saja, tidak bisa mengambil keputusan, dikarenakan kabupaten bekasi sampai saat ini belum mempunyai pengadilan pendistribusian, pengadila pedurtrian terdapat dibandung. “Kendala tidak bisa mengambil keputusan langsung ya dikarenakan, pemkab bekasi, belum mempunyai pengadilan pendustrian.”Katanya.

 

Oleh karena itu pihak disnaker hanya mengfasilitasi, dengan contoh mengerimkan surat yang isinya harus menaati praturan yang berlaku, dan kalau perusahaan itu masih kekeh membandel, pemkab akan menyerahkan ke dalam pengadilan perindustrian yang ada dikota bandung. “Kalau pemkab bekasi sudah mempunyai pengadilan per industrian sediri, semua permasalahan bisa lebih cepat teratasi,”harapnya. (Ian)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/25/disnaker-butuh-pengadilan-industri/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

Jalur Mudik Yos Sudarso Cikarang Resmi Ditutup

Jalur Mudik Yos Sudarso Cikarang Resmi Ditutup

Kam, 24 Juli 2014 | 16:30 WIB

 

JALAN rusak Yos Sudarso di Cikarang Utara resmi tidak dipakai untuk jalur mudik 2014. Jalur kemudian dialihkan ke Jalan R.E. Martadinata.

 

Pertimbangan disebut dipilih mengingat kondisi Jl Yos Sudarso tidak laik untuk kendaraan beroda dua, apalagi pemudi motor yang rata-rata membawa muatan berlebih. Demikian jelas Kepala Pos Pengamanan (Pospam) Terminal Bus Cikarang, AKP Shodirin kepada GoBekasi, Kamis (24/7).

 

“Ada tiga alasan pengalihan jalur ke Jalan Martadinata. Pertama kondisi Yos Sudarso rusak, untuk antisipasi kecelakaan dan terakhir menghindari penumpukan di perlintasan kereta,” jelasnya.

 

Lanjutnya, untuk non pemudik roda dua tetap diizinkan melewati jalan tersebut khusu untuk warga Karangasih dan sekitarnya karena jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju tempat tinggal mereka.

 

Pemudik roda empat masih diperbolehkan lewat jalan Yos Sudarso, karena dianggap tidak terlalu bermasalah. Sedangkan, motor diimbau untuk mengikuti saran polisi melewati Jalan R.E. Martadinata, mengingat medan yang tidak terlalu bersahabat bagi roda dua. (dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/24/jalur-mudik-yos-sudarso-cikarang-resmi-ditutup/

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag | Tinggalkan komentar

GMBI Pertanyakan ULP LPSE Pendidikan

GMBI Pertanyakan ULP LPSE Pendidikan

Jum, 25 Juli 2014 | 06:32 WIB

 

PULUHAN massa yang tergabung dalam LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, kemarin. Mereka mengungkap adanya dugaan penyimpangan administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) alat pengadaan pendidikan tahun 2014.

 

Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Suryana Kusnadi, mengatakan ada monopoli dalam pengadaan alat pendidikan tersebut, karena hanya ada distributor tunggal dalam proyek tersebut. “Untuk jelasnya distributor tunggal mana, tanya saja ke Disdik. Pasti mereka kalau ditanya tentang hal itu muka mereka akan pucat,” ungkapnya kepada Radar Bekasi.

 

Dijelaskannya, distributor tunggal tersebut ada main dengan Disdik. Rekanan kata dia hanya bendera saja. “Distributor yang bermain dalam pengadaan alat pendidikan ini sama dengan penggadaan Askes (Alat Kesehatan) maupun yang lainnya, yang bermain distributor dengan pemangku kepentingan,” jelasnya.

 

GMBI, kata dia, meminta Kadisdik agar menunda lelang pengadaan alat pendidikan tersebut dan kembali memeriksa Dana Alokasi Khusus (DAK). Dia menegaskan, pihaknya menilai ada beberapa penyimpangan administrasi anggaran dalam pengadaan alat pendidikan tersebut. “Distributor tunggal ini yang akan menguasai barang yang akan dibeli, sehingga bisa menguntungkan Disdik,” tegasnya.

 

Dengan penandatanganan dari kedua belah pihak, maka nantinya mengenai lelang proyek tersebut akan kembali dibicarakan. Namun waktunya belum diketahui jelas, tinggal menunggu keputusan Disdik. “Kita hanya minta ayo kita bicara bersama, kan banyak distributor yang bagus, jadi jangan hanya distributor tunggal saja. Kalau distributornya bagus, alatnya sesuai standar dan harganya juga cukup bersaing. Bicara ULP LPSE bagus tetapi implementasinya bobrok,” tutupnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna mengatakan, pada tahun ini pihaknya sedang menggadakan penggadaan alat pendidikan 2014 dengan ULP LPSE baru. Dia menilai kejadian tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dengan pihak GMBI.

 

“Tapi Alhamdulillah sudah dimusyawarahkan, hanya miss komunikasi saja. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri kan kami sudah menandatangani persetujuan untuk pertemuan selanjutnya. Kapannya paling setelah lebaran, karena sekarang sudah mendekati lebaran,” singkatnya. (oke)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/25/gmbi-pertanyakan-ulp-lpse-pendidikan/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Menjelang Lebaran (Lagi), Jalan Masih Belum Difungsikan

???????????????????????????????

AP

 

Suasana lalu lintas yang lengang tampak terlihat di sepanjang Jl. Inspeksi Kalimalang setelah Jembatan Flyover Tarum Barat, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 23 Juli 2013. Sudah hampir tepat satu tahun, proyek pelebaran jalan Jl. Inspeksi Kalimalang dari perempatan Bekasi Timur hingga Tegal Danas, Cikarang ini belum juga rampung dikerjakan. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi sebagai penanggungjawab kegiatan, sebaiknya terus berupaya menyelesaikan proyek ini untuk membantu kelancaran lalu lintas dan aktifitas warga.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Lalu Lintas, Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

Sejarah, Paripurna Raperda Kebakaran Hanya Dihadiri 7 Eksekutif

Sejarah, Paripurna Raperda Kebakaran Hanya Dihadiri 7 Eksekutif

Posted by admin on 23/07/2014 – 6:01 pm in CIKARANG BEKASI | Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT- Dalam sejarah rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi mungkin baru pertama kali ini terjadi, tingkat kehadiran eksekutif dalam agenda Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang penangulangan bahaya kebakaran oleh pansus 42 DPRD, Selasa (22/7), hanya dihadiri tujuh orang eksekutif. Ketujuh perwakilan yang hadir diantaranya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Wakil Bupati Rohim Mintareja, Sekda Muhyiddin, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemadam Kebakaran (DKPPK) Dewi Tisnawati, Kabid pemadam Kebakaran (Damkar) Sobirin, Asda III Juhandi serta Kabag Ortala, Ida Farida.

 

Menanggapi hal itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, justru memakluminya. Pasalnya, jadwal yang semula dijadwalkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi molor, tidak sesuai dengan jadwal undangan yang sudah ditentukan pada hari Selasa (22/7). Dari jadwal yang telah ditetapkan pukul 10.00 WIB, acara baru dimulai pukul 13.00 WIB, sehingga hal itu membuat eksekutif termasuk dirinya cukup lelah menunggu, sehingga kemungkinan menurut Neneng, anak buahnya (jajaran SKPD) tidak ada kejelasan waktu yang pada akhirnya pergi lagi meninggalkan ruangan.

 

“Kalau saya maklum ya, semua sudah hadir tapi karena jadwal rapatnya molor jadi pada pulang lagi,” katanya.

 

Sementara, Sekda Muhyiddin mengatakan hal yang sama, bahwa semua jajaranya sudah memenuhi undangan rapat DPRD, karena tidak ada kepastian molornya jadwal rapat sehingga jajaran SKPD dan Camat kembali ke pos masing-masing. “Ya kita tidak mau menyalahkan satu pihak, tapi yang jelas minim kehadiran ini bukan salah di kita (eksekutif) karena jadwalnya berubah,” katanya.

 

Sementara, Camat Setu, Adeng Hudaya saat dikonfirmasi ketidakhadirannya, justru membantah, karena dirinya bersama dengan rekan-rekan camat yang lainya sudah hadir di ruang rapat dengan bukti absensi yang sudah ditandatangani, namun sudah menunggu waktu dari jadwal semula pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIB masih belum ada kepastian, maka dirinya kembali ke kantor kecamatan setu untuk melanjutkan berbagai tugas dan aktifitasnya sebagai camat.

 

“Saya bersama rekan-rekan lainnya sudah datang sejak pukul 10.00 hingga 12.00 siang, tapi belum ada kabar pasti kejelasan rapat paripurnanya, sehingga kita putuskan melanjutkan aktifitas masing-masing,” katanya.

 

Terpisah, tingkat kehadiran legislatif juga sama parahnya, bahkan diduga untuk mengakali supaya kuorum. Dalam persidangan, hanya dihadiri 16 orang anggota dan Ketua DPRD, banyak tanda tangan siluman, hingga ada absensi sebanyak 34 orang, padahal kenyataannya hanyalah 16 orang. (CR34)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/07/sejarah-paripurna-raperda-kebakaran-hanya-dihadiri-7-eksekutif/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Tak Terima Gaji dan THR, Karyawan ’’Ngecrek’’ di Disnaker

Tak Terima Gaji dan THR, Karyawan ’’Ngecrek’’ di Disnaker

Rab, 23 Juli 2014 | 06:18 WIB

 

 

BEBERAPA orang yang mengaku karyawan PT Detpark Indonesia dan PT D&D Packaging Indonesia yang sedang di-skors, menduduki kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi dengan membawa kardus untuk meminta sumbangan dari orang sekitar yang ada di kantor tersebut.

 

Salah seorang pegawai yang di-skors, Ahmad Syarifudin mengatakan, kardus tersebut dibawa untuk meminta bantuan dari warga. Karena dirinya mengaku tidak mendapat upah dan juga THR, serta pengobatan yang tidak ditanggung oleh perusahaannya.

 

’’Penuhilah hak kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan hak kita dibayarkan,” kata Ahmad kepada Radar Bekasi saat ditemui di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi, kemarin.

 

Ia mengaku dirinya mendapatkan skors karena tidak masuk kantor saat pihak perusahaan meminta ia hadir di hari Sabtu. ’’Sabtu kan libur, kita kerja 5 hari. Saya diminta lembur tapi tidak datang. Saat hari Senin, saya masuk shift 3 pukul 01.00 dinihari saya disuruh pulang,” tuturnya.

 

Untuk saat ini, menurut dia, ada 9 orang rekannya yang masih dimediasi oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. Namun begitu, dirinya menyesalkan sikap yang dilakukan Disnaker karena dinilai menyalahi undang-undang.

 

’’Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan mediasi paling lama 30 hari kerja. Ini panggilan sudah 4 kali dan sudah 6 bulan tidak selesai sampai sekarang, masih belum jelas prosesnya,” paparnya.

Pihaknya sudah melaporkan hal ini sampai ke Kemenakertrans dan Komnas HAM. Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah menunggu surat rekomendasi terkait hal tersebut dari Komnas HAM. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/23/tak-terima-gaji-dan-thr-karyawan-ngecrek-di-disnaker/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

BPLH Ancam Tuntut Pencemar Kali Sepak

BPLH Ancam Tuntut Pencemar Kali Sepak

Rab, 23 Juli 2014 | 07:50 WIB

 

BADAN Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, akan menuntut secara hukum pencemar Kali Sepak di Desa Srijaya Tambun Utara yang disebabkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

 

Kepala BPLH Kabupaten Bekasi, MA Supratman mengungkapkan, bila memang terbukti Kali Sepak tercemar limbah B3, maka pihaknya akan menuntut perusahaan atau pabrik yang telah membuang limbah B3 tersebut. ’’Kita akan tuntut nanti pencemarnya secara hukum,” singkatnya ketika dihubungi sedang melakukan presentasi di Ombudsman RI, kemarin.

 

Sebelumnya, Wakil Sekjen Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Sutejo mengatakan, kondisi Kali Sepak saat ini sangat mengganggu masyarakat. Apalagi bau yang ditimbulkan mencapai beberapa kilometer.

 

’’Sangat merugikan masyarakat di wilayah tersebut, karena kalau malam bau dari air limbah tersebut bisa mencapai 3 kilometer dan menyebar ke perkampungan warga,” tukasnya.

Bukan hanya menyebabkan bau, kata Tejo, kali yang sudah tercemar limbah tersebut akan berdampak buruk terhadap petani sekitar. Sebab tanah yang ditanami tumbuhan seperti padi ikut tercemar oleh limbah dari kali tersebut.

 

’’Banyak petani mengeluhkan tanaman padi dan sayur mayur di sekitar jadi kurus dan rusak, karena air tersebut digunakan untuk mengairi sawah dan kebun sayuran di sekitar Kali Sepak,” bebernya. Maka dari itu, dirinya berharap ada kejelasan dari dinas terkait (BPLH) untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. ’’Janganlah masyarakat kami yang menanggung dampak dari limbah tersebut. Terlebih untuk mencari kerja di pabrik susah buat orang-orang di wilayah utara,” keluhnya. (arm)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/23/bplh-ancam-tuntut-pencemar-kali-sepak/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar