Menjelang Lebaran (Lagi), Jalan Masih Belum Difungsikan

???????????????????????????????

AP

 

Suasana lalu lintas yang lengang tampak terlihat di sepanjang Jl. Inspeksi Kalimalang setelah Jembatan Flyover Tarum Barat, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 23 Juli 2013. Sudah hampir tepat satu tahun, proyek pelebaran jalan Jl. Inspeksi Kalimalang dari perempatan Bekasi Timur hingga Tegal Danas, Cikarang ini belum juga rampung dikerjakan. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi sebagai penanggungjawab kegiatan, sebaiknya terus berupaya menyelesaikan proyek ini untuk membantu kelancaran lalu lintas dan aktifitas warga.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Lalu Lintas, Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar

Sejarah, Paripurna Raperda Kebakaran Hanya Dihadiri 7 Eksekutif

Sejarah, Paripurna Raperda Kebakaran Hanya Dihadiri 7 Eksekutif

Posted by admin on 23/07/2014 – 6:01 pm in CIKARANG BEKASI | Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT- Dalam sejarah rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi mungkin baru pertama kali ini terjadi, tingkat kehadiran eksekutif dalam agenda Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang penangulangan bahaya kebakaran oleh pansus 42 DPRD, Selasa (22/7), hanya dihadiri tujuh orang eksekutif. Ketujuh perwakilan yang hadir diantaranya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Wakil Bupati Rohim Mintareja, Sekda Muhyiddin, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemadam Kebakaran (DKPPK) Dewi Tisnawati, Kabid pemadam Kebakaran (Damkar) Sobirin, Asda III Juhandi serta Kabag Ortala, Ida Farida.

 

Menanggapi hal itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, justru memakluminya. Pasalnya, jadwal yang semula dijadwalkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi molor, tidak sesuai dengan jadwal undangan yang sudah ditentukan pada hari Selasa (22/7). Dari jadwal yang telah ditetapkan pukul 10.00 WIB, acara baru dimulai pukul 13.00 WIB, sehingga hal itu membuat eksekutif termasuk dirinya cukup lelah menunggu, sehingga kemungkinan menurut Neneng, anak buahnya (jajaran SKPD) tidak ada kejelasan waktu yang pada akhirnya pergi lagi meninggalkan ruangan.

 

“Kalau saya maklum ya, semua sudah hadir tapi karena jadwal rapatnya molor jadi pada pulang lagi,” katanya.

 

Sementara, Sekda Muhyiddin mengatakan hal yang sama, bahwa semua jajaranya sudah memenuhi undangan rapat DPRD, karena tidak ada kepastian molornya jadwal rapat sehingga jajaran SKPD dan Camat kembali ke pos masing-masing. “Ya kita tidak mau menyalahkan satu pihak, tapi yang jelas minim kehadiran ini bukan salah di kita (eksekutif) karena jadwalnya berubah,” katanya.

 

Sementara, Camat Setu, Adeng Hudaya saat dikonfirmasi ketidakhadirannya, justru membantah, karena dirinya bersama dengan rekan-rekan camat yang lainya sudah hadir di ruang rapat dengan bukti absensi yang sudah ditandatangani, namun sudah menunggu waktu dari jadwal semula pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIB masih belum ada kepastian, maka dirinya kembali ke kantor kecamatan setu untuk melanjutkan berbagai tugas dan aktifitasnya sebagai camat.

 

“Saya bersama rekan-rekan lainnya sudah datang sejak pukul 10.00 hingga 12.00 siang, tapi belum ada kabar pasti kejelasan rapat paripurnanya, sehingga kita putuskan melanjutkan aktifitas masing-masing,” katanya.

 

Terpisah, tingkat kehadiran legislatif juga sama parahnya, bahkan diduga untuk mengakali supaya kuorum. Dalam persidangan, hanya dihadiri 16 orang anggota dan Ketua DPRD, banyak tanda tangan siluman, hingga ada absensi sebanyak 34 orang, padahal kenyataannya hanyalah 16 orang. (CR34)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/07/sejarah-paripurna-raperda-kebakaran-hanya-dihadiri-7-eksekutif/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Tak Terima Gaji dan THR, Karyawan ’’Ngecrek’’ di Disnaker

Tak Terima Gaji dan THR, Karyawan ’’Ngecrek’’ di Disnaker

Rab, 23 Juli 2014 | 06:18 WIB

 

 

BEBERAPA orang yang mengaku karyawan PT Detpark Indonesia dan PT D&D Packaging Indonesia yang sedang di-skors, menduduki kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi dengan membawa kardus untuk meminta sumbangan dari orang sekitar yang ada di kantor tersebut.

 

Salah seorang pegawai yang di-skors, Ahmad Syarifudin mengatakan, kardus tersebut dibawa untuk meminta bantuan dari warga. Karena dirinya mengaku tidak mendapat upah dan juga THR, serta pengobatan yang tidak ditanggung oleh perusahaannya.

 

’’Penuhilah hak kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan hak kita dibayarkan,” kata Ahmad kepada Radar Bekasi saat ditemui di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi, kemarin.

 

Ia mengaku dirinya mendapatkan skors karena tidak masuk kantor saat pihak perusahaan meminta ia hadir di hari Sabtu. ’’Sabtu kan libur, kita kerja 5 hari. Saya diminta lembur tapi tidak datang. Saat hari Senin, saya masuk shift 3 pukul 01.00 dinihari saya disuruh pulang,” tuturnya.

 

Untuk saat ini, menurut dia, ada 9 orang rekannya yang masih dimediasi oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. Namun begitu, dirinya menyesalkan sikap yang dilakukan Disnaker karena dinilai menyalahi undang-undang.

 

’’Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan mediasi paling lama 30 hari kerja. Ini panggilan sudah 4 kali dan sudah 6 bulan tidak selesai sampai sekarang, masih belum jelas prosesnya,” paparnya.

Pihaknya sudah melaporkan hal ini sampai ke Kemenakertrans dan Komnas HAM. Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah menunggu surat rekomendasi terkait hal tersebut dari Komnas HAM. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/23/tak-terima-gaji-dan-thr-karyawan-ngecrek-di-disnaker/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

BPLH Ancam Tuntut Pencemar Kali Sepak

BPLH Ancam Tuntut Pencemar Kali Sepak

Rab, 23 Juli 2014 | 07:50 WIB

 

BADAN Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, akan menuntut secara hukum pencemar Kali Sepak di Desa Srijaya Tambun Utara yang disebabkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

 

Kepala BPLH Kabupaten Bekasi, MA Supratman mengungkapkan, bila memang terbukti Kali Sepak tercemar limbah B3, maka pihaknya akan menuntut perusahaan atau pabrik yang telah membuang limbah B3 tersebut. ’’Kita akan tuntut nanti pencemarnya secara hukum,” singkatnya ketika dihubungi sedang melakukan presentasi di Ombudsman RI, kemarin.

 

Sebelumnya, Wakil Sekjen Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Sutejo mengatakan, kondisi Kali Sepak saat ini sangat mengganggu masyarakat. Apalagi bau yang ditimbulkan mencapai beberapa kilometer.

 

’’Sangat merugikan masyarakat di wilayah tersebut, karena kalau malam bau dari air limbah tersebut bisa mencapai 3 kilometer dan menyebar ke perkampungan warga,” tukasnya.

Bukan hanya menyebabkan bau, kata Tejo, kali yang sudah tercemar limbah tersebut akan berdampak buruk terhadap petani sekitar. Sebab tanah yang ditanami tumbuhan seperti padi ikut tercemar oleh limbah dari kali tersebut.

 

’’Banyak petani mengeluhkan tanaman padi dan sayur mayur di sekitar jadi kurus dan rusak, karena air tersebut digunakan untuk mengairi sawah dan kebun sayuran di sekitar Kali Sepak,” bebernya. Maka dari itu, dirinya berharap ada kejelasan dari dinas terkait (BPLH) untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. ’’Janganlah masyarakat kami yang menanggung dampak dari limbah tersebut. Terlebih untuk mencari kerja di pabrik susah buat orang-orang di wilayah utara,” keluhnya. (arm)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/23/bplh-ancam-tuntut-pencemar-kali-sepak/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

78 Putaran Jalur Mudik Kabupaten Bekasi Ditutup

78 Putaran Jalur Mudik Kabupaten Bekasi Ditutup

Sel, 22 Juli 2014 | 17:00 WIB

 

GUNA melancarkan arus mudik, dimana jumlah kendaraan meningkat 2 kali lipat. Satuan Lalulintas Polresta Bekasi Kabupaten menutup 78 titik U-Turn (putaran,red).

 

Penutupan dimulai dari jalan negara Kecamatan Tambun Selatan hingga Kecamatan Kedungwaringin.

 

“Ada 78 U-Turn atau putaran yang kita tutup agar tidak crossing. Kita prioritaskan untuk jalur mudik,” kata Kasat Lantas Polresta Bekasi Kabupaten Doni Hermawan, Selasa (22/7).

 

Pelaksanaan penutupan 78 titik tersebut dimulai kemarin (21/7), menggunakan rantai, water barrier atau rubber cone agar tidak bisa dilalui.

 

Doni berharap dengan ditutupnya putaran akan dapat memperlancar arus mudik. “Selain penutupan tersebut, kami tempatkan juga personel dari Polsek di sepanjang rute untuk pengaturan lalin dan mengamankan jalur mudik kendaraan ke arah Karawang dan Pantura,” jelasnya. (dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/22/78-putaran-jalur-mudik-kabupaten-bekasi-ditutup/

Dipublikasi di Lalu Lintas | Tag | Tinggalkan komentar

Wabup: 90 Persen Jalan Sudah Diperbaiki

Wabup: 90 Persen Jalan Sudah Diperbaiki

Sel, 22 Juli 2014 | 07:35 WIB

 

MENJELANG arus mudik Lebaran tahun ini, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, menegaskan 90 persen jalan protokol di wilayah Kabupaten Bekasi sudah diperbaiki. Dan sudah bisa dipergunakan saat arus mudik Lebaran mendatang.

 

Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan pengontrolan jalan protokol di antaranya Jalan Lemahabang dan Jalan Yos Sudarso serta sidak kelayakan Terminal Kalijaya, dengan didampingi Kepala Dinas Binamarga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA), Ahmad Kosasih, dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Ali Syahbana, kemarin.

 

Rohim mengatakan, pengontrolan ini dilakukan untuk mengetahui sudah berapa persen jalan yang sudah diperbaiki. ’’Sudah 90 persen jalan protokol yang diperbaiki. Tinggal satu titik yang belum selesai diperbaiki yaitu Jalan Yos Sudarso. Tetapi saat ini sedang dalam perbaikan. Diperkirakan 4 hari lagi sudah bisa dilalui oleh pengendara,” paparnya kepada Radar Bekasi.

 

Rohim juga mengatakan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak sudah diperbaiki. Petugas Dinas Kesehatan juga sudah disiapkan di setiap puskesmas. Dan Dishub akan melakukan pemeriksaan kesehatan di terminal.

 

’’Mudik sudah terjadi setiap tahun. Oleh karena itu sudah diantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Mudah-mudahan mudik pada tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu,” pungkasnya. (ian)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/22/wabup-90-persen-jalan-sudah-diperbaiki/

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag | Tinggalkan komentar

Pemkab Ngotot Mobdin Boleh Dipakai Mudik

Pemkab Ngotot Mobdin Boleh Dipakai Mudik

Sel, 22 Juli 2014 | 06:15 WIB

 

MESKIPUN Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melarang penggunaan Mobil Dinas (Mobdin) untuk kepentingan personal, seperti digunakan untuk mudik Lebaran, tetapi dalam praktiknya Kabupaten Bekasi tetap memperbolehkan pegawainya menggunakan Mobdin untuk kebutuhan mudik Lebaran.

 

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol BKN, Tumpak Hutabarat, mengakui BKN tidak bisa mengontrol secara intensif penggunaan mobil dinas di luar kegiatan kedinasan itu. Untuk itu, Tumpak mengharapkan pimpinan instansi pusat maupun daerah serta para kepala Satuan Kerja (Satker) untuk mengawasi pegawainya. ’’Mobil dinas lebih baik diistirahatkan. Selama libur Lebaran bisa dipakai untuk kegiatan perawatan,” tegasnya.

 

Ia pun meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian, untuk mengeluarkan aturan tegas terkait larangan penggunaan mobil dinas untuk kegiatan mudik atau sejenisnya. Termasuk juga jenis sanksi ketika ada PNS yang membandel menggunakan mobil dinas untuk kegiatan pribadi. Di sejumlah daerah, dirinya pun sudah menerima kabar ada aturan tentang larangan tersebut.

 

Tumpak juga mengatakan, tidak selayaknya mobil dinas dipakai untuk mudik Lebaran atau kegiatan pribadi lainnya selama Lebaran. Sebab biaya pengadaan, pembelian bahan bakar, hingga perawatan rutinnya menggunakan APBN atau APBD. ’’Pengadaan mobil dinas itu untuk keperluan dinas. Bukan untuk keperluan pribadi atau keluarga,” ujarnya.

Larangan penggunaan Mobdin untuk mudik Lebaran itu pun didukung Kepala Biro Hukum dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Herman Suryatman.

 

’’Idealnya atau menurut etika, mobil dinas dilarang untuk dipakai mudik,” terang Herman. Meski demikian, imbauan larangan penggunaan Mobdin untuk keperluan mudik tersebut tidak berlaku bagi para pejabat di Pemkab Bekasi.

 

Pemkab tetap memperbolehkan penggunaan Mobdin untuk mudik Lebaran, untuk mengurangi risiko hilangnya mobil dinas yang dipakai pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. ’’Dibolehkan untuk membawa mobil dinas saat mudik, untuk mengurangi kemungkinan hilang dan risiko lainnya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyiddin.

 

Meskipun diperbolehkan menggunakan Mobdin untuk mudik Lebaran, tetapi Muhyiddin meminta pegawai yang bersangkutan harus bertanggungjawab dalam penggunaan mobil dinas tersebut. ’’Yang penting harus dapat dijaga.

 

Kalau ditinggal di rumah risikonya bisa hilang atau lainnya. Lebih baik dibawa saja,” ujar mantan Kepala BPPT Kabupaten Bekasi ini.

 

Terpisah, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (RTP) Pemkab Bekasi, Peno Suyatno mengatakan, dari pengalaman tahun sebelumnya memang belum ada Mobdin yang hilang pada saat ditinggal mudik. ’’Tidak ada kendaraan dinas yang hilang karena tidak ada laporan,” singkatnya. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/07/22/pemkab-ngotot-mobdin-boleh-dipakai-mudik/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar