Pembatasan Maksimal Pembelian BBM

???????????????????????????????

AP

 

Pemberitahuan pada dua helai kertas ukuran A4 yang bertuliskan “Mobil Max Rp 100.000″ dan “Motor Max Rp 10.000″ tampak tertempel di salah satu unit pompa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis, 28 Agustus 2014. Semua unit pompa yang ada si SPBU ini, tertempel pemberitahuan dengan isi yang sama persis dengan maksud agar para pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis Premium membeli dengan jumlah maksimal senilai harga tersebut. Pengelola SPBU terpaksa memasang pemberitahuan ini agar Premium yang dijual bisa dinikmati oleh lebih banyak pengguna BBM.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Lalu Lintas | Tag | Tinggalkan komentar

Desa di Kabupaten Bekasi Diarahkan Untuk Membuat BUMDes

Desa di Kabupaten Bekasi Diarahkan Untuk Membuat BUMDes

Posted by: daktaKamis, 28/08/2014 – 17:34

 

CIKARANG_DAKTACOM: Seluruh Desa di Kabupaten Bekasi diarahkan untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) agar meningkatkan pendapatan masing-masing desa.

 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Abdullah Karim seusai mendampingi kunjungan kepala BPMPD kabupaten Sidrap di desa Burangkeng, Setu, Kamis (28/8), mengatakan pembentukan BUMDes itu juga menjadi kriteria penilaian lomba desa yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan diwajibkan dalam Amanat UU 6 Tahun 2014.

 

Saat ini baru ada lima desa yang membentuk BUMdes, untuk mendorong pembentukannya pihaknya sudah membuat surat edaran kepada seluruh desa untuk membuat lembaga tersebut apalagi potensi kabupaten Bekasi sangat besar sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

 

Saat ini, pembentukan BUMdes di tiap desa baru sebatas pendirian gedungnya saja. Namun, untuk kegiatan operasionalnya belum dilakukan karena terbatas mengenai sumber daya manusianya.

 

Karim mengakui dengan adanya BUMdes tersebut, manfaat bagi sumber pendapatan desa sangat besar, karena dapat menggali potensi yang ada.

 

Contohnya di Desa Sukadanau, BUMdes di desa tersebut bekerjasama dengan perusahaan di wilayahnya untuk dapat menghasilkan pendapatan desa dan desa burangkeng yang membuat perusahaan untuk mengelola ternaknya.

 

Sementara itu, kepala BPMPD Kabupaten Sidrap, M. Amirudin Amri mengatakan tujuan pihaknya belajar mengenai BUMdes memang sesuai dengan amanat Undang-undang, dimana dengan adanya BUMdes potensi keuangan desa bisa tergali dari sana.

 

Dari 106 desa dan kelurahan, yang ada di wilayahnya diharapkan dapat mencontoh BUMdes yang ada di kabupaten Bekasi, sesuai dengan potensi wilayah Sidrap yang berupa peternakan dan pertanian.

 

Redaktur : Adin Muharom

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/08/desa-di-kabupaten-bekasi-diarahkan-untuk-membuat-bumdes/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

20 Dewan Baru Belum Terima Mobdin

20 Dewan Baru Belum Terima Mobdin

Jum, 29 Agustus 2014 | 07:20 WIB

 

DUA puluh anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 belum menerima Mobil Dinas (Mobdin). Hal itu dikarenakan puluhan mobdin dari dewan sebelumnya yang tidak kembali terpilih belum dikembalikan.

 

’’20 mobdin belum dikembalikan. Mudah-mudahan minggu ini akan selesai. Soalnya sekarang yang belum dapat rencananya mau langsung ngambil mobil dewan lama tersebut,” Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (RTP) Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno kepada Radar Bekasi.

 

Peno mengaku, saat ini anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode sebelumnya sudah mulai mengembalikan mobdin ke Pemkab Bekasi. ’’Sudah mulai ada yang masuk mobilnya. Bertahap dan sudah 10 unit,” ujarnya.

 

Untuk menarik mobdin yang belum dikembalikan tersebut, Peno mengaku pihaknya sudah membentuk tim bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

 

Dirinya pun meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang belum mengembalikan mobdin mereka, untuk segera mengembalikannya. Agar anggota DPRD periode 2014-2019 yang belum menggunakan mobdin dapat menggunakannya untuk menunjang kinerja mereka.

 

Seperti diketahui, Pemkab Bekasi sudah memberikan tenggang waktu sampai dengan 25 Agustus 2014 lalu. Akan tetapi, mobdin yang digunakan anggota DPRD periode lalu tersebut ternyata banyak yang belum dikembalikan. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/08/29/20-dewan-baru-belum-terima-mobdin/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Pemkab Bekasi Bangun Pompa Air Atasi Kekeringan di Cibarusah

Pemkab Bekasi Bangun Pompa Air Atasi Kekeringan di Cibarusah

Posted by: daktaKamis, 28/08/2014 – 14:01

 

CIBARUSA_DAKTACOM: Pemerintah kabupaten Bekasi sudah berusaha mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun di Cibarusah, dengan menyediakan mesin pompa air serta jaringan pipa yang menyalurkan air hingga ke desa Ridho Manah.

 

“Mesin pompa air dan jaringan instalasi air sudah dibuat, namun memang belum selesai” kata Camat Cibarusah, Iman Santoso, saat diwawancarai Adin Muharom dari Radio Dakta pada program Dakta siang, Kamis (28/8/14).

 

Ia membantah jika pemerintah kabupaten Bekasi tak memikirkan solusi permanen tentang masalah kekeringan yang rutin terjadi di Cibarusah. Pemerintah kabupaten Bekasi sudah bekerjasama dengan PDAM dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyalurkan air bersih 5000 liter per hari kepada masyarakat yang tertimpa bencana kekeringan.

 

Selain itu, katanya, masyarakat masih bisa menggunakan titik-titik air yang masih ada. “Kan tak semua desa kekeringan” kata Iman Santoso.

 

Ia mengakui karakter tanah di sejumlah desa terutama di desa Ridho Galih, Ridha Manah dan Sirna Jati, tak bagus menyimpan air. Kemarau sebentar saja sudah langsung kering. “Warga harus membuat sumur bor yang cukup dalam baru mendapatkan air,” papar camat Cibarusa.

 

“Jadi kekeringan tak hanya karena kemarau tapi juga disebabkan lahan yang tak dapat menyimpan air. Kekeringan biasanya sudah dirasakan masyarakat mulai pertengahan Agustus hingga November” jelas Iman seraya menambahkan kalau sudah Desember biasanya mulai turun hujan.

 

Seperti diberitakan dakta.com, tiga desa di kecamatan Cibarusah, kabupaten Bekasi, mengalami kekeringan, yaitu desa Ridho Galih, Ridho Manah, dan Sirna Jati. Warga di tiga desa itu terpaksa jalan kaki sepanjang 5 Km, untuk mendapatkan air bersih.***

Redaktur : Imran Nasution

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/08/pemkab-bekasi-bangun-pompa-air-atasi-kekeringan-di-cibarusa/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

31 Agustus Batas Akhir Pembayaran PBB 2014, Sudah Bayarkah Anda?

???????????????????????????????

AP

 

Seorang wajib pajak memperlihatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Selasa, 26 Agustus 2014 di Cikarang Pusat. Sebelumnya, wajib pajak tersebut memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang di dalamnya menginformasikan batas maksimal waktu pembayaran, yakin 31 Agustus 2014 dengan lokasi pembayaran hanya di Bank Jabar Banten (BJB) cabang-cabang Cikarang. Pembayaran PBB tahun sebelumnya, bisa dilakukan di Kantor BJB Pemda Kabupaten Bekasi di Kawasan Delta Mas.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag , | Tinggalkan komentar

Tempat Hiburan Menjamur, Pemkab Belum Berlakukan Perda

Tempat Hiburan Menjamur, Pemkab Belum Berlakukan Perda

Posted by admin on 27/08/2014 – 4:17 pm in CIKARANG BEKASI | 1 View | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Bertahun-tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang hiburan. Padahal, jika Perda tersebut diterbitkan, pastinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun akan semakin bertambah dari sektor potensi hiburan.

 

Bahkan saat ini saja, diketahui tempat hiburan seperti karaoke dan café-café sudah menjamur di wilayah Kabupaten Bekasi.

 

Saat ditemui diruangannya, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Doni Sirait mengatakan, sebelum instansinya merancang dan mengusulkan Perda tentang hiburan, pihaknya akan melakukan studi banding. Bahkan, studi banding pun telah mereka tempuh dengan cara mendatangi pemerintah darah lain, tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

 

“Kami sudah melakukan studi banding kesetiap daerah, seperti Pemda Karawang, Kota Bekasi, Jakarta Timur dan Tanggerang. Hal tersebut kami lakukan guna bahan kajian atas dasar aturan yang akan dimasukan dalam rancangan Perda tentang hiburan yang tujuannya akan diterapkan di Kabupaten Bekasi. Kebetulan, daerah yang telah kami sambangi tersebut, Pemerintahaan setempatnya telah menerbitkan Perda tentang hiburan,”jelas Doni.

 

lanjutnya, saat ini Bidang Pariwisata telah memfokuskan serta merancangan Perda tentang hiburan. Sebagaimana, jika Perda tersebut sudah terealisasi, pastinya PAD Kabupaten Bekasi akan bertambah. Diakuinya, dengan tidak adanya Perda hiburan, seperti hiburan malam, karoke, café, banyak potensi PAD yang tidak terserap.

 

“Kalau Pemkab Bekasi sudah menerbitkan aturan tentang hiburan, maka retribusi di bidang pariwisata pun akan tergali. Maka dari itu, kami mengharapkan dukungannya dari instansi lain guna mendorong Perda hiburan secepatnya terealisasi,” pintanya.

 

Sementara itu, secara terpisah, Ahmad, Katua Aliansi Masyarakat Peduli Bekasi menilai, belum adanya perda terkait hiburan menambah rentetan lemahnya kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi dalam membuat sebuah regulasi. Tidak itu saja, hal tersebut berimbas terhadap bocornya potensi pendapatan daerah yang tidak terserap dan menjadi bancakan oknum demi kepentingan pribadi.

 

“Ironis saja, sudah hamper setengah abad Kabupaten Bekasi berdiri, untuk sebuah perda hiburan saja belum ada. Apalagi saat ini, potensi-potensi tempat hiburan seperti karaoke, café-café serta tempat sauna atau Spa, sangat menjamur di wilayah Kabupaten Bekasi,”ulasnya. (DEE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/08/tempat-hiburan-menjamur-pemkab-belum-berlakukan-perda/

Dipublikasi di Pemerintahan, Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

Rp 40 M Pembebasan Bangunan Underpass Tambun

Rp 40 M Pembebasan Bangunan Underpass Tambun

Kam, 28 Agustus 2014 | 07:20 WIB

 

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi siap menggelontorkan anggaran hingga Rp40 miliar, untuk pembebasan lahan dan bangunan pembangunan Underpass Tambun. Tim konsultan (independent) pun diperkirakan sudah menentukan harga tanah dan bangunan pada bulan September mendatang.

 

’’Anggaran pembebasan lahan dan bangunan tersebut berasal dari pemda dan APBD. Nilai ganti ruginya akan dilakukan oleh tim konsultan pada bulan September mendatang. Kita sudah siapkan anggaran Rp30 miliar. Tetapi kemungkinan akan menghabiskan anggaran Rp40 miliar,” papar Kabid Pengadaan dan Sengketa Tanah, Distarkim, Paisal, kepada Radar Bekasi.

 

Diakui Paisal, pembebasan lahan tersebut seharusnya sudah dimulai pada bulan Maret lalu. Tetapi karena ada kendala jadi diundur. Menurutnya, ada 66 pemilik bangunan yang terkena pembebasan tersebut.

Bukan hanya lahan maupun bangunan yang akan diganti. Tanaman pun akan ikut didata oleh tim independent.

 

Karena dalam pembebasan tersebut, Pemkab Bekasi tidak menginginkan ada warga yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang terkena pembebasan lahan.

’’Pembebasan sedikit terlambat karena harus ada sosialisasi. Pendataan bangunan dan tanaman juga harus dilakukan dengan benar. Agar tidak ada masyarakat yang dirugikan,” tuturnya.

 

Lanjut Paisal, Underpass Tambun akan memiliki panjang 400 meter dan untuk lahan keseluruhan sekitar 1,2 hektar. Sedangkan untuk pembangunan underpass tersebut, pihak Kementerian Perhubungan yang akan membangunnya. Pemkab Bekasi hanya mengurusi pembebasan lahannya saja. ’’Untuk fisiknya (pembangunan) dari pihak Kementerian Perhubungan yang melakukan, dari pembangunan hingga pembuatan pompa airnya juga,” bebernya. (arm)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/08/28/rp40-m-pembebasan-bangunan-underpass-tambun/

Dipublikasi di Fasilitas Umum, Pembangunan | Tag | Tinggalkan komentar