Ikut Demo Dipecat, Ratusan Buruh Kepung PT Sinar Gaya Busana

Ikut Demo Dipecat, Ratusan Buruh Kepung PT Sinar Gaya Busana

Kam, 30 Oktober 2014 | 13:27 WIB

 

Ratusan Buruh tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengepung kantor PT Sinar Gaya Busana, di Jalan Perjuangan No.39, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kamis (30/10).

Ketua Panitia Unit Kerja (PUK) PT SGB, Kamaludin menegaskan aksi kali ini sebagai bentuk solidaritas atas di-PHK-nya 500 orang buruh yang bekerja di PT SGB, gara-gara mengikuti aksi unjuk rasa satu bulan lalu.

 

“Kontrak karyawan dihabiskan, perpanjangan diberikan namun cuma dua minggu, itu pun ujung-ujungnya dipercepat. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki rekap kontrak. Hanya selembar kertas bertanda tangan,” ujar Kamaludin panjang lebar

 

Kamaludin menjelaskan, unjuk rasa bulan lalu dilakukan lantaran perusahaan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Seperti, permasalahan UMK yang masih belum sesuai, gaji yang belum dibayar, sampai ke permasalahan cuti nikah.

 

“Kami akan demo sampai besok. Jika tidak ada tanggapan kami akan mogok sebulan penuh,” tutur Kamaludin. (dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/30/ikut-demo-dipecat-ratusan-buruh-kepung-pt-sgb/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Negeri Cikarang Barat, Kumpulkan Bukti Kasus Penyalahgunaan Lahan Tanah

Kejaksaan Negeri Cikarang Barat, Kumpulkan Bukti Kasus Penyalahgunaan Lahan Tanah

Posted by: daktaJumat, 31/10/2014 – 07:58

 

CIKARANG_DAKTACOM : Kejaksaan Negeri Cikarang Bekasi masih mengumpulkan alat bukti baru terkait kasus korupsi penyalahgunaan lahan Tanah Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya yang dilakukan oleh tersangka Syamsuri Hadi.

 

Kejaksaan Negeri Cikarang Bekasi, Rabu (29/10/14) menahan Samsuri Hadi mantan kepala desa periode periode 1985-1993 serta 2001-2006. Tersangka diduga melakukan korupsi penyalahgunaan Tanah Kas Desa dimana lahan tersebut sengaja disewakan untuk dibangun pasar serta tower menara telekomunikasi.

 

Kasi Pidana Khusus Kejari Cikarang, Fikfik Zulropik mengatakan Keuntungan yang didapat tersangka diduga berkisar Rp 330 juta yang didapat dari PT Protelindo melalui sewa menyewa TKD.

 

Asal muasal jadi tanah TKD, awalnya tanah itu tanah milik H. Hamdani, orang tua SH, karena diatasnya sudah berdiri kantor desa oleh Hamdani direlakan untuk kantor desa saja. Lalu Hamdani meminta gantinya. Melalui persetujuan Gubernur dan Bupati. Hamdani pun mendapat ganti seluas 20.000 meter persegi, dua kali lebih luas dari tanah miliknya. Tapi pada kenyataannya, TKD yang telah diruislag tersebut (kantor desa) masih diakui oleh SH, dimana oleh SH kemudian disewakan menjadi pasar dan tower milik PT Protelindo.

 

Sekitar tahun 2004, tepatnya pada masa periode kedua kepemimpinan SH, SH menyewakan TKD kepada PT Protelindo. Dari hasil sewa, uangnya masuk ke rekening pribadi SH, tidak masuk ke APBDes ataupun rekening desa. Padahal, sesuai regulasi, uang hasil sewa menyewa itu dipergunakan untuk operasional Kades, perangkat desa, serta kemakmuran desa.

 

Oleh sebab itu pihaknya menahan tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1, Junto 18 dan pasal 3, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Selama 20 hari kedepan tersangka pun mendekam di Lapas Bulak Kapal sebelum menjalani persidangan. Pihaknya juga masih mengumpulkan bukti baru dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya, apabila memenuhi unsur.

 

Fikfik, dirinya menghimbau kepada aparat desa lainnya agar tidak menyalahgunakan TKD yang ada di wilayahnya. Pasalnya, sudah jelas diatur dalam regulasi kalau peruntukan TKD adalah demi kemakmuran desa berikut aparatur pemerintahan didalamnya, bukan untuk kepentingan individu semata.

 

Redaktur : Farah Alighazni

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/10/kejaksaan-negeri-cikarang-barat-kumpulkan-bukti-kasus-korupsi-penyalahgunaan-lahan-tanah/

Dipublikasi di Korupsi | Tag | Tinggalkan komentar

Lapas Pasirtanjung Tampung 1.500 Narapidana

Lapas Pasirtanjung Tampung 1.500 Narapidana

Jum, 31 Oktober 2014 | 09:20 WIB

 

LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bekasi Desa Pasirtanjung, Cikarang Timur, akan menggunakan Sistem Informasi dan Teknologi (IT) sebagai memperketat pengamanan terhadap para narapidana.

 

Lapas yang disebut-sebut bisa menampung 1.500 narapidana dari Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) itu, dibuat sembilan pintu pengaman yang tertanam Vinger untuk bisa memasuki pintu lapas.

 

’’Kami buat teknologi yang canggih untuk pengamannya, begitu juga mereka yang mau membesuk memakai baju khusus yang berbeda dengan narapidana,” ungkap Kepala Lapas Pasirtanjung, Akhar kepada Radar Bekasi, kemarin.

 

Untuk pengoperasionalannya, kata dia, akan dilakukan di awal tahun 2015 mendatang. Dengan memindahkan sebagian tahanan yang ada di Lapas Kelas 2A Bulakkapal Bekasi yang saat ini dirasakan sudah overload.

 

Lapas yang menghabiskan anggaran hingga Rp49 miliar dengan luas 4,2 hektar tersebut akan memperkerjakan sipir penjara sebanyak 35 orang. Mereka akan ditugaskan di setiap masing blok, begitu juga pengamanan pengunjung dan administrasi lapas juga akan dilakukan. ’’Untuk tahun ini baru 25 sipir yang dipekerjakan, dan tahun depan akan ditambah sepuluh orang lagi,” ucapnya.

 

Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Bulakkapal dirasakan sudah over kapasitas, sebab narapidana yang menghuni hampir ribuan dengan berbagai kasus pidana, sehingga kondisi itu akan menurunkan kinerja dan pelayanan pihak lapas. ’’Sudah seharusnya narapidana dipindahkan, apalagi Kabupaten sendiri belum mempunyai lapas,” ujar Kalapas Bulakkapal Bekasi Kota, Yohanes Waskito. Ia berharap bila sudah ada pemisahan antara lapas Kabupaten dan Kota Bekasi akan tercipta suasana yang harmonis dan kondusif. (cr23)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/31/lapas-pasirtanjung-tampung-1-500-narapidana/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Awasi Tenaga Kerja Asing, Disnaker Bangun Kerjasama dengan Kesbangpol

Awasi Tenaga Kerja Asing, Disnaker Bangun Kerjasama dengan Kesbangpol

Posted by: daktaKamis, 30/10/2014 – 10:39

 

CIKARANG_DAKTACOM: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi membutuhkan kerjasama dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja asing.

 

“Pengawasan itu dibutuhkan sebagaimana diamanatkan Perda tentang tenaga kerja asing” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Effendi, Kamis (30/10/14).

 

Dikatakan, Kabupaten Bekasi memiliki Perda tentang tenaga kerja asing. Dalam perda tersebut, setiap tenaga Kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bekasi diwajibkan membayar retribusi 100 US Dollar setiap bulan.

 

Disnaker kesulitan untuk mendata jumlah pekerja asing. Itu sebabnya dibutuhkan kerjasama dengan kesbangpol.

 

“Selain bekerjasama dengan Kesbangpol, Disnaker juga telah menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Imigrasi, Polres, Disporabudpar, dan Kejaksaan” jelas Efendi.***

Redaktur : Imran Nasution

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/10/awasi-tenaga-kerja-asing-disnaker-bangun-kerjasama-dengan-kesbangpol/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

Adi Firdaus: Pemuda Bekasi Malas dan Tertinggal

Adi Firdaus : Pemuda Bekasi Malas dan Tertinggal

Sel, 28 Oktober 2014 | 12:18 WIB

 

Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Adi Firdaus menuturkan banyak pemuda Bekasi yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan kenakalan remaja.

 

“Faktor utama adalah ekonomi, Kedua malas. Saya pernah memberikan beasiswa untuk seribu mahasiswa di Bekasi tapi nyatanya malah banyak orang luar Bekasi yang daftar dan lanjut sampai lulus,” ujarnya usai menghadiri pertunjukan seni dan budaya di gedung juang, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (28/10).

 

Lanjut Adi, mahasiswa asli Bekasi malah tidak bertahan lama dan putus di tengah jalan karena malas belajar.

 

Selain itu, Fasilitas sekolah di Kabupaten Bekasi dinilainya masih memperhatinkan, terutama di daerah terpencil pesisir utara Bekasi.

 

“Di pesisir utara Bekasi seperti Muaragembong hanya sedikit terdapat sekolah. Fasilitas pendidikan pun seadanya. Ini menjadi pekerjaan rumah pemkab bekasi,” katanya.

 

Adi menambahkan, Sumber Daya Manusia (SDM) Bekasi pun dinilai masih kurang, ini terlihat dari banyaknya pengangguran dan SDM yang belum berkualitas.

 

“Sehingga perusahaan di Bekasi lebih banyak memakai pekerja dari luar Bekasi,” tambahnya.

 

Dirinya pun berharap para pemuda dan pelajar bekasi mampu menunjukan kualitasnya dengan banyak belajar dan mengutamakan pendidikan.

 

“Rajin belajar dan jangan malas. Buat pemerintah fasilitasi sekolah dan beri apresiasi bagi mereka yang beprestasi.” pungkasnya (sar)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/28/adi-firdaus-pemuda-bekasi-malas-dan-tertinggal/

Dipublikasi di Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

KONI Kabupaten Bekasi Janjikan Bonus 50 Juta

KONI Kabupaten Bekasi Janjikan Bonus 50 Juta

Posted by: daktaRabu, 29/10/2014 – 10:35

 

CIKARANG_DAKTACOM : KONI Kabupaten Bekasi menjajikan bonus sebesar Rp. 50 Juta bagi atlet yang meraih medali emas dalam perhelatan PORDA Jawa Barat ke 12.

 

Ketua KONI Kabupaten Bekasi, HM Romli ditemui seusai pengambilan Api Porda di Pertamina EP Tambun Kecamatan Babelan mengatakan, pihaknya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12 Milyar dari pemerintah daerah untuk bonus atlet.

 

Untuk memacu atlet berprestasi, maka pihaknya akan memberikan bonus sebesar Rp. 50 juta bagi atlet yang meraih medali emas. Bonus itu diberikan bagi atlet perorangan maupun beregu.

 

Sementara untuk atlet peraih medali perak dan perunggu akan dikaji terlebih dahulu oleh pihaknya, dan belum memutuskan seberapa besar bonus yang diberikan.

 

Romli menambahkan, bonus itu juga akan diberikan bagi atlet seusai perhelatan PORDA, hal ini juga dapat memotivasi para atlet agar bisa meraih medali emas.

 

Sementara dalam kegiatan pengambilan api Porda tersebut yang dibawa keliling kecamatan, ia mengharapkan antusias masyarakat dapat tumbuh dan mendukung kontigen Kabupaten Bekasi dalam PORDA nanti.

 

Redaktur : Farah Alighazni

Reporter : Ardi Mahardika

 

Sumber:

http://www.dakta.com/2014/10/koni-kabupaten-bekasi-janjikan-bonus-50-juta/

Dipublikasi di Pemerintahan, Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Setiaasih Tersangka Penyimpangan TKD

Mantan Kades Setiaasih Tersangka Penyimpangan TKD

Kam, 30 Oktober 2014 | 07:20 WIB

 

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Cikarang menetapkan Mantan Kepala Desa (Kades) Setiasih, Kecamatan Tarumajaya berinisial SH, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) Setiaasih. Setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan mulai pukul 09.30-12.30.

 

’’Ya, benar. SH telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus sewa menyewa TKD untuk dijadikan tower dan pasar kepada PT Protelindo. Terhitung mulai hari ini (kemarin) sampai 20 hari ke depan, tersangka kami tahan di Lapas Bulakkapal,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Cikarang, Fik Fik Zulrofiq saat ditemui Radar Bekasi usai pemeriksaan.

 

Dibeberkannya, tersangka merupakan Mantan Kades Setiaasih yang menjabat pada periode 1985-1993 dan 2001-2006. Keuntungan yang didapat tersangka diduga berkisar Rp330 juta dari PT Protelindo melalui sewa menyewa TKD untuk keperluan tower dan pasar. ’’TKD kok disewakan dan diperjualbelikan oleh dia, itu kan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan desa,” tegasnya.

 

Ia pun mengimbau kepada aparat desa lainnya agar tidak menyalahgunakan TKD yang ada di wilayahnya. Pasalnya, sudah jelas diatur dalam regulasi kalau peruntukan TKD adalah demi kemakmuran desa berikut aparatur pemerintahan di dalamnya, bukan untuk kepentingan individu semata.

’’TKD ada dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kadesnya saja. Jangan sampai disalahgunakan, atau mau ketemu kita nanti di pengadilan, seperti SH,” paparnya.

 

Ditambahkan Kasi Intel Kejari Cikarang, Arjuna, atas tindakannya tersebut, tersangka terancam dikenakan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Ancamannya, lanjut Arjuna, untuk Pasal 3 terancam kurungan minimal empat tahun, maksimal 20 tahun. Sedangkan Pasal 3, penjara selama satu sampai empat tahun. ’’Semua sudah sesuai bukti-bukti yang telah terkumpul, berupa surat-surat dokumen dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” tegasnya.

 

Sementara, Koordinator Penuntutan Kejari Cikarang, Aditya Rakatama, membeberkan kronologis kasus tersebut. Dikatakannya, asal muasal jadi tanah TKD, awalnya tanah itu tanah milik H Hamdani, orangtua SH, karena di atasnya sudah berdiri kantor desa, oleh Hamdani tanah itu direlakan untuk menjadi kantor desa saja. Lalu Hamdani meminta gantinya.  Melalui persetujuan gubernur dan bupati, Hamdani pun mendapat ganti seluas 20.000 meter persegi, dua kali lebih luas dari tanah miliknya. Tapi pada kenyataannya, TKD yang telah diruilslag tersebut (kantor desa) masih diakui oleh SH, dimana oleh SH kemudian disewakan menjadi pasar dan tower milik PT Protelindo.

 

Sekitar tahun 2004, kata pria yang akrab disapa Raka itu, tepatnya pada masa periode kedua kepemimpinan SH, SH menyewakan TKD kepada PT Protelindo, dengan meminta rekomendasi dari camat, namun tidak pernah dibicarakan dengan BPD, murni keputusan sepihak SH. Uang hasil sewa menyewa tersebut, lanjut dia, masuk ke rekening pribadi SH, dan tidak masuk ke APBDes ataupun rekening desa. Padahal, sesuai regulasi uang hasil sewa menyewa itu seharusnya dipergunakan untuk operasional kades, perangkat desa, serta kemakmuran desa.

 

Masih di tempat yang sama, pengacara SH, Sugiarto mengaku, pihak keluarga sudah mengetahui permasalahan yang dialami oleh SH tersebut. Pihaknya pun akan mengajukan penangguhan penahanan atau pengalihan tahanan.

 

Ditanya apakah SH akan mengembalikan kerugian negara dari kasus tersebut, Sugiarto mengaku, secara otomatis akan dikembalikan, tetapi itu tidak menghilangkan persoalan hukum, tetapi minimal untuk meringankan hukuman. (ian)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/10/30/mantan-kades-setiaasih-tersangka-penyimpangan-tkd/

Dipublikasi di Krimimalitas | Tag | Tinggalkan komentar