Modus IMTA, Kades Nagasari “Peras” Perusahaan

Modus IMTA, Kades Nagasari “Peras” Perusahaan

Posted by admin on 29/09/2014 – 1:21 pm in BERITA UTAMA, CIKARANG BEKASI | 5 Views | Leave a response

Dikonfirmasi, Kades Ancam Wartawan

 

 

SERANGBARU – Kepala Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, disinyalir melakukan tindakan pemerasan terhadap pekerja tenaga asing di wilayahnya. Modusnya, dengan membentuk Peraturan Desa (Perdes) Nomor 001/PKPD-NGS/X/2013, tiap tenaga asing dimintai uang senilai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

 

Hal itu membuat anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha geram oleh aksi Kepala Desa yang melakukan pemerasan dengan modus Perdes.

 

“Yang dilakukan Kades itu mutlak ilegal. Tidak diperbolehkan menarik IMTA kepada perusahaan karena sudah ada Perdanya kok,” tegas Muhtadi saat diwawancara via seluler, Minggu (28/9).

 

Muhtadi mengecam keras tindakan ilegal yang dilakukan Kades karena sudah jelas diatur dalam Perda Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Seharusnya menurut dia, Peraturan Desa dibuat dengan mengacu kepada ketentuan regulasi di atasnya (Perda).

 

Selanjutnya Muhtadi mendesak agar eksekutif, dalam hal ini Disnaker, Inspektorat, serta BPMPD Kabupaten Bekasi, bisa mengusut tuntas persoalan ini. Karena Pelanggaran atas Perda melalui Perdes sangat jelas dapat diancam sanksi administratif, bahkan pidana.

 

“Ini bahaya, bisa dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana. Kalau dibiarkan begitu saja, Kades ini bisa bikin negara dalam negara lama-lama,” ketus politisi asal PAN ini.

 

Lebih detail dikatakan Muhtadi, untuk persoalan ini aparat penegak hukum juga bisa menindaklanjutinya dengan memproses dari sisi pidananya. Apalagi sudah ada bukti-bukti dokumen disertai korban yang merupakan investor di Kabupaten Bekasi.

 

Jika hal ini terus dibiarkan, sambung dia, dapat berimbas pada lemahnya kepercayaan perusahaan terhadap Pemkab Bekasi dalam hal investasi. “Tindak tegas oknum Kades yang seperti itu, jangan beri ampun! Rasa trust perusahaan ke Pemkab akan berkurang. Kalau sudah begini, bukan tidak mungkin ke depan PAD kita dari sektor IMTA menurun drastis,” bebernya.

 

Untuk diketahui, Kades Nagasari, Camin Mulyadi, menarik uang sebesar Rp 2 juta bagi perusahaan pengguna tenaga asing di bawah 5 orang, serta Rp 3 juta jika perusahaan memiliki tenaga asing di atas 5 orang. Pihak Kades tidak segan mengancam perusahaan meninjau ulang ijin SKDU jika tidak diakomodir.

Sementara itu, saat dikonfirmasi. Kepala Desa Nagasari, Camin Mulyadi mengaku sudah membekukan Perdes yang telah dibuatnya. Namun ironisnya, saat diminta bukti surat pembekuan, pihak Kades tidak bisa menunjukkan bukti suratnya. Parahnya lagi, Kades Camin mengancam wartawan yang akan wawancara.

 

“Saya sudah bekukan mas Perdes itu! Mas orang mana? Gak kenal sama saya? Seluruh orang di Sukamahi kenal saya, jangan macam-macam kamu!,” ancamnya. (CR 34)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/09/modus-imta-kades-nagasari-peras-perusahaan/

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

PT Timah akan Guyur Rp 1 Triliun untuk Bekasi

PT Timah akan Guyur Rp 1 Triliun untuk Bekasi

Senin, 29 September 2014 – 17:09 WIB

Reporter : tbn

 

Beritabekasi.co, Babel, Perusahaan Badan Milik Negara PT Timah akan menginvestasikan uang senilai Rp 1 triliun di kawasan Bekasi.

 

PT Timah (persero) Tbk kembali melakukan investasi di luar Bangka Belitung (Babel). Kali ini perusahaan plat merah itu melakukan investasi dalam bisnis propeti dengan membangun kawasan terpadu (Mixed Use) di Bekasi dengan biaya investasi sebesar Rp1 triliun.

 

Hal ini pun mencuat kemarahan DPRD Bangka Belitung (Babel). Lantaran beberapa janji pembangunan PT Timah untuk Babel hingga saat ini masih belum terealisasi, namun melakukan investasi di luar Babel. “Ini sangat mengecewakan masyarakat, apa lagi PT Timah berinvestasi dengan biaya bersumber dari keuntungan PT Timah yang menggeruk harta kekayaan di bumi Bangka Belitung,” tukas Ketua sementara DPRD Babel, Didit Sirgusjaya, Minggu (28/9) kemarin.

 

Oleh karenanya, buntut investasi di luar Babel itu, Didit pun menagih janji PT Timah untuk merealisasi pembangunan Tin Chemical di kawasan Tanjung Ular, Mentok kabupaten Bangka Barat (Babar). “DPRD mendesak PT Timah Tbk untuk realisasi pembangunam Tin Chemical. Karena ini merupakan janji PT Timah kepada pemerintah yang sampai saat ini belum terealisasi,” harapnya.

 

Lebih lanjut, ia menekankan, memang seharusnya PT Timah mewujudkan janji-janjinya terlebih dahulu untuk membangun Tin Chemical, sebelum berencana mengalihkan keuntungannya ke daerah lain. “Ini yang kami katakan sangat mengecewakan masyarakat Babel, karena PT Timah sebelumnya juga sudah membangun Tin Chemical di Cilegon dan berinvestasi di Myanmar. Dan sekarang masyarakat Babel menaggih janji PT Timah untuk segera membangun Tin Chemical di Mentok,” terang Didit.

 

Untuk itu, disampaikan politisi PDI Perjuangan itu, DPRD Babel akan segera memanggil PT Timah untuk diminta keterangannya terkait rencana investasi di Bekasi ini, dimana rencana tersebut sangat menciderai perasaan masyarakat Babel. “Keuntungan didapatkan di bumi Bangka Belitung tapi sampai ini investasi PT Timah untuk membangun Tin Chemical belum terwujud. Malahan berkeinginan berinvestasi ke daerah lain, jadi sudah sewajarnya DPRD Babel atas nama masyarakat menanggih janji itu. Kami menyakini jika Tin Cheimical dibangun akan memberi peluang kerja bagi masyarakat babel dan akan membantu menghidupkan ekonomi masyarakat,” tutur Didit. []

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6701&subid=44&kanal=lingkungan&alias=Pt%20Timah%20akan%20Guyur%20Rp%201%20Triliun%20untuk%20Bekasi&page=detil

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Investor Jepang Tinjau Prospek Bisnis di Lippo Cikarang

Investor Jepang Tinjau Prospek Bisnis di Lippo Cikarang

Sel, 30 September 2014 | 08:50 WIB

 

SEKITAR 45 investor asal Jepang meninjau langsung rencana pembangunan MaxxBox Orange County di atas lahan seluas 322 hektar (Ha), di kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.

 

Kunjungan yang dikomandoi Founder Chairman & President Sanko Soflan Holdings Ltd, Seiichi Takahashi tersebut, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jepang.

 

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Meow Chong Loh mengungkapkan, dengan adanya kunjungan bisnis ini, merupakan sebuah kepercayaan dari investor untuk berinvestasi di Lippo Cikarang.

 

’’Memang dalam waktu dekat, kami akan segera merealisasikan pembangunan MaxxBox Orange County di atas lahan seluas 6 Ha dilanjutkan dengan Orange County Business District (OCBD) seluas 13,5 Ha dengan total investasi Rp250 triliun,” tulis Chong dalam keterangan resminya kepada Radar Bekasi, Senin (29/9).

 

Ia menjelaskan, di MaxxBox Orange County tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti  Hypermart, Cinemaxx, tidak ketinggalan pusat kuliner dan sejumlah arena permainan timezone, showcase orange county, serta japanese school.

 

Selain itu, ke depannya, Orange County juga diproyeksikan sebagai sebuah sentra  bisnis terbesar berkelas dunia di wilayah koridor timur Jakarta yang dilengkapi life style dan merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang.

 

Sementara Founder Chairman & President Sanko Soflan Holdings Ltd, Seiichi Takahashi membenarkan, bahwa kunjungan mereka ke Lippo Cikarang, untuk menanamkan investasi.

 

’’Karena kami yakin Lippo Cikarang sebuah kawasan yang terus berkembang dan sangat pas untuk berinvestasi, maka bersama sejumlah investor, kami putuskan untuk meninjau langsung proyek-proyek yang akan dibangun,” ujar Takashi. (oke)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/09/30/investor-jepang-tinjau-prospek-bisnis-di-lippo-cikarang/

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Dana Penyertaan Modal BUMD Kab Bekasi Menguap

Dana Penyertaan Modal BUMD Kab Bekasi Menguap

Senin, 29 September 2014 – 00:18 WIB

Reporter : tohom

 

Beritabekasi.co, Kota Bekasi, Penyertaan dana Pemkab Bekasi kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernilai milyaran disinyalir menguap tak jelas dan dipertanyakan penggunaannya.

 

Penyertaan modal Rp.2,4 milliar pertahun yang dianggarkan dari tahun 2010 hinggga 2012 melalui anggaran pendapatan belanja (APBD) pemerintah kabupaten Bekasi (Pemkab) PT. Bumi Bekasi Jaya (BBJ) anak perusahaan dari Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) melalui Surat Keputusan Bupati Bekasi tanggal 1 November 2010 No:500/Kep.286.admerk/2010 tanggal 1 November tidak bisa dipertanggung sampai saat ini ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya kepada BeritaBekasi.CO

 

Menurut sumber, PT BBJ yang bergerak dalam bidang properti, energy, sumber daya mineral, jalan tol, telekomunikasi dan kawasan industri yang juga anak perusahaan BBWM tersebut tidak bisa menunjukan nilai ekuitas sejak berdiri dan sampai bubarnya perusahaan tersebut tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas kepada DPRD dan masyarakat Kabupaten Bekasi hingga saat ini.

 

“Total penyertaan modal yang digelontorkan dari kas pemerintah kabupaten Bekasi senilai Rp 7,2 Miliar,dari tahun 2010 hingga 2013 sampai saat ini tidak ada itikad baik PT.BBJ dan BBWM dalam pertanggung jawabannya seperti hilang ditelan bumi,”tegas sumber.

 

 

Sumber juga mempertanyakan sikap anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2009-2014 yang sampai sekarang tidak melakukan pemanggilan kepada eksekutif dibawah kepemimpinan Neneng selaku orang nomor satu di Kabupaten Bekasi?

 

“Hasil audit BPK RI Provinsi Jawa Barat tahun 2014 dalam laporan kegiatan dan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Neneng  tahun 2013 dipertanyakan?,”ungkap sumber.

 

Sumber juga menjelaskan,BPK mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Neneng bisa mempertangung jawabkan investasi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) BBWM.

 

“BPK juga memerintahkan Pemkab Bekasi untuk menunjuk Konsultan Audit Independen,karena ketidak jelasan keberadaan para pengurus,kepala dan keberadaan kantor BBJ yang sampai saat tidak diketahui dimana yang semula bertempat di Jalan Celebration Boulevard Blok AA.12 No 1 Grand Wisata Tambun Selatan,”tutup sumber.

 

Sampai berita ini diturunkan belum ada pihak Pemkab Bekasi dan PT BBJ yang terkonfirmasi. []

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6696&subid=1&kanal=bekasi&alias=Dana%20Penyertaan%20Modal%20BUMD%20Kab%20Bekasi%20Menguap&page=detil

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Diduga Mark Up Anggaran, Dewan Segera Panggil Kadis DPPK

Diduga Mark Up Anggaran, Dewan Segera Panggil Kadis DPPK

Posted by admin on 29/09/2014 – 1:06 pm in CIKARANG BEKASI | 3 Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Salah satu fungsi Dewan yakni pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Hal inilah yang mendasari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi asal partai Gerindra, Daris, untuk melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah aparatur eksekutif di Kabupaten Bekasi.

 

“Kemarin kami (fraksi Gerindra) telah panggil Disnaker atas bermacam permasalahan terkait ketenagakerjaan. Rencananya, kami juga akan panggil Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DPPK), Abdurrofik untuk klarifikasi ke kami,” terangnya via seluler, Minggu (28/9).

 

Dikatakan Daris, atas pemberitaan yang dimuat di sejumlah media belum lama ini, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana kebenarannya. Untuk itu, dirinya berniat memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskannya.

 

“Rencananya kami akan undang Kadis beserta bawahannya, tujuannya untuk klarifikasi, menjelaskan terkait dugaan mark up yang tengah santer diberitakan,” ujarnya.

 

Disinggung langkah selanjutnya, Daris enggan melangkah lebih jauh. Dalam hal ini, dirinya baru akan mengundang Dinas yang bersangkutan untuk menjelaskan perihal dugaan penyelewengan dana APBD Kabupaten Bekasi tersebut, apakah benar apa yang santer disuarakan berbagai media.

 

“Saya belum bisa ngomong banyak, kita lihat dulu hasil pertemuan kita nanti, baru selanjutnya tentukan langkah selanjutnya,” tandasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, diduga bermasalah, realisasi kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Peternakan, Pertanian, dan Kelautan (DPPK) Kabupaten Bekasi tahun 2013 dipertanyakan. Pasalnya, pagu sebesar Rp. 662.637.900 dinilai terlalu besar hanya untuk administasi intern dinas.

 

“Anggaran sebesar itu patut dipertanyakan. Banyak kegiatan dinas di luar yang telah terindikasi korupsi, namun untuk intern sendiri jarang ada yang tersentuh. Untuk itu kami pertanyakan, buat apa anggaran sebesar itu,” terang Ketua DPC LSM Korek Distrik Kabupaten/Kota Bekasi, Ahmad Nurjaya.

 

Dibeberkannya, merespon hal itu, pihaknya sudah mengirimkan surat konfirmasi berisi permintaan audiensi ke dinas terkait agar menjawab dugaan pihaknya. Melalui surat resmi bernomor 22/DPC-BKS/LSM KOREK/K/IX/2014, dirinya mengklaim sudah mengajukannya. Kendati demikian, jawaban yang diterima pihaknya dirasa belum menjawab pertanyaan pihaknya.

 

“Kami minta audiensi malah dikasih lembaran dokumen negara berisi realisasi kegiatannya. Itu tidak menjawab pertanyaan kami, soalnya dinas tidak memaparkannya secara detail. Yang kedua, jawaban berbentuk dokumen itu pertanda mereka takut untuk audiensi dengan kami, gak elegan sama sekali. Itu tidak sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kayanya musti dilaporin ke Ombudsman. Masa dokumen negara disebar-sebarin,” kesalnya.

 

Dipaparkan pada lembaran laporan realisasi kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2013 yang dikirim dinas kepada pihaknya, untuk program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, anggaran yang terserap sebesar Rp. 587.196.833. Terlebih, dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan saja, seperti penyedia jasa dan bahan administrasi perkantoran, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar/dalam daerah, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan pemeliharaan RPH, Puskeswan, pasar hewan IIPI dan speedboat, serta penyusunan dokumen perencanaan kegiatan DPPK tahun anggaran 2014.

 

“Rahasia dinas kok dibocor-bocorin. Memangnya kami tidak tahu esensinya. Kami minta detailnya, bukan hanya lembaran seperti itu,” jelasnya.

 

Pihaknya berharap, dinas terkait memenuhi permintaannya, bersedia gelar audiensi bersama masyarakat. Pasalnya, bagaimanapun juga anggaran tersebut bersumber dari rakyat, uang rakyat. Tidak boleh digunakan secara asal-asalan, terlebih dihambur-hamburkan tidak jelas, untuk kepentingan intern dinas.

 

“Kalau benar dugaan kami, selayaknya penegak hukum segera tindaklanjuti. Ini uang negara, bukan intern dinas mereka,”tandasnya. (ZAL)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/09/diduga-mark-up-anggaran-dewan-segera-panggil-kadis-dppk/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Musyawarah Apindo Bekasi Kisruh

Musyawarah Apindo Bekasi Kisruh

Minggu, 28 September 2014 – 17:53 WIB

Reporter : wtk

 

Beritabekasi.co, Cikarang, Musyawarah Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (Muskab Apindo) Kabupaten Bekasi di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang, Kamis (25/9) lalu dituding sebagian anggotanya menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

 

Pada Muskab VII 2014 itu, H.Sutomo  dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Apindo Kabupaten Bekasi periode 2014-2019. Satu kadidat calon Ketua Apindo Kabupaten Bekasi lainnya yakni Deddy Harsono mengundurkan diri sebelum acara pemilihan Ketua Apindo Kabupaten Bekasi dimulai.

 

Salahudin Gaffar, anggota presidium mengatakan bahwa sesuai Anggaran Dasar, musyawarah sah bila dihadiri lebih setengah jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.

 

“Jumlah anggota Apindo Kabupaten Bekasi 367, tapi yang hadir 137. Di awal persidangan, saya sudah minta diverifikasi dulu, ternyata tidak dilakukan, malah diabaikan dan acara terus dijalankan,” tuturnya saat jumpa pers, Minggu (28/9/2014).

 

Karena tidak diberikan hasil verifikasi jumlah peserta yang diundang dan anggota yang hadir, Salahudin mengundurkan diri dari anggota presidium.

 

Salahudin menambahkan bahwa atas hasil Muskab yang terkesan dipaksakan itu ada sejumlah masukan dari beberapa anggota. Beberapa masukan itu antara lain akan segera dibuat surat keberatan ke Dewan Pimpinan Nasional Apindo.

 

“Ada juga anggota yang sudah menyatakan akan menarik diri dari keanggotaan, dan ada pula yang tidak akan mundur tapi mereka tidak akan membayar iuran,” tandasnya.

 

Mangasi Simanjuntak, anggota Apindo lainnya menyebutkan bahwa sesuai BabX, pasal 29 ayat (2) Pengambilan Keputusan organisasi adalah sah apabila disetujui setengah jumlah anggota yang hadir.

 

“Kalau ditinjau yuridis formalnya, pada saat terakhir Muskab, anggota yang tersisa tinggal sekitar 60 orang dari 137 anggota yang diundang. Itu malah Ketua dipilih secara aklamasi, mestinya kan pesertanya dijaring lagi dari awal agar terpenuhi syarat kuorum,” terangnya.

 

Mangasi yang mengaku Ketua Tim Advokasi Apindo Kabupaten Bekasi kepengurusan lama menyatakan penyelenggaraan Muskab itu sudah tidak fair sejak dari awal.

 

“Saya nggak diundang, saya kesana sendiri dengan membawa surat kuasa. Padahal di buku panduan Apindo itu sudah ada nama-nama anggota. Artinya apa, ini memang disengaja, tidak semua anggota diundang,” imbuhnya.

 

Deddy Harsono, kandidat Ketua Apindo Kabupaten Bekasi mengaku memilih mengundurkan diri karena dia menilai Muskab VII Apindo Kabupaten Bekasi kurang fair dan tidak prosedural.

 

“Kenapa saya mundur dari pencalonan?

Itu karena nurani saya tergerak, nurani saya terganggu. Saat saya hadir, saya lihat ada sandiwara besar, tidak ada unsur demokratis. Kami disajikan drama yang kasar, dan terlalu dipaksakan,” ujarnya.

 

Sebagai salah satu Ketua Dewan Pengupahan Nasional Apindo Pusat, Deddy Harsono menyatakan akan menginformasikan kejadian itu ke Dewan Pimpinan Nasional Pusat. “Jangan sampai di pusat kepengurusan bagus, di daerah ambradul,” imbuhnya.

 

Menurut Deddy, hak DPN memutuskan apakah akan menerima Muskab VII Apindo Kabupaten Bekasi atau tidak. “Saya hanya memberikan pesan moral.

Kita tidak bicara menang kalah,siapapun pemenangnya, silakan. Asal prosesnya transparan, dan sesuai mekanisme organisasi, harus didukung. Kalau pun Muskab VII dibatalkan, saya nggak akan mau dicalonkan lagi,” pungkasnya.

 

Hingga berita ini selesai ditulis, Warta Kota belum mendapatkan tanggapan dari H. Sutomo yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Apindo Kabupaten Bekasi pada Muskab VII 2014 itu. Pesan singkat yang dikirimkan Warta Kota tidak dibalas. Panggilan lewat telepon seluler juga tidak diangkat. []

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=6692&subid=1&kanal=bekasi&alias=Musyawarah%20Apindo%20Bekasi%20Kisruh&page=detil

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

Sampah ‘Numpuk’ di Kali Busa 5 Tahun Tak Diangkut

Sampah ‘Numpuk’ di Kali Busa 5 Tahun Tak Diangkut

Jum, 26 September 2014 | 16:12 WIB

 

WARGA Kampung Bendungan, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi  mengeluhkan belum adanya perhatian dari pemerintah terkait sampah yang menumpuk di badan Kali Busa.

 

Sampah yang menutupi hampir seluruh badan sungai itu sudah lebih dari 5 tahun dibiarkan begitu saja.

 

Salah satu warga sekitar,Bimo (38) mengatakan, sampah menumpuk sudah dibiarkan sejak lama dan mengeluarkan bau tak sedap terutama  malam hari.

 

Bila hujan turun wilayah sekitar akan terendam banjir.  “Bau banget,tadinya warga berniat bergotong royong tapi tidak memiliki alat dan sarana pengangkut sampah,kita juga sudah memberitahukan ke kantor kepala desa tapi belum ada respon,” katanya kepada GoBekasi,Jumat (26/9).

 

Warga lain di RT 01 RW 03 Nurhasan (45) berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengangkut dan membersihkan kali dari sampah.

 

“Saya berharap ada perhatian husus dari pemerintah setempat untuk mengangkut sampah-sampah itu takutnya menimbulkan penyakit dan banjir,” harapnya.

 

Pantauan GoBekasi, hampir sepanjang badan suangai tertutup sampah, aliran airpun akhirnya terhalang. (Sar)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co/2014/09/26/sampah-numpuk-di-kali-busa-5-tahun-tak-diangkut/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar