Dewan Pertanyakan Validitas Jumlah TKA Kabupaten Bekasi

Data TKA Minim, Dewan Nilai Disnaker Tak Logis

Posted by Redaksi on 30/03/2015 – 8:39 in CIKARANG BEKASI | 1 View | Leave a response

CIKARANG PUSAT – Daerah kawasan industri dengan konsentrasi 4000 lebih perusahaan, menjadikan Kabupaten Bekasi masuk kategori wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi. Melalui regulasi yang telah ditetapkan, banyak kans yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Salah satunya, income yang dihasilkan lewat Perda retribusi Izin Memperpanjang Tenaga kerja Asing (IMTA).

 

Kendati begitu, hingga kini Disnaker Kabupaten Bekasi dinilai belum mampu optimalkan PAD dari sektor tersebut. Hal itu terlihat dari data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terkumpul. Pasalnya, data yang dimiliki Disnaker menyebut jumlah TKA di wilayahnya saat ini hanya berjumlah 2100 orang. Anggota Komisi D pada DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, pertanyakan validitas data Disnaker.

 

“Sangat tidak rasional jika jumlah TKA di Kabupaten Bekasi hanya 2100 orang,” ungkap Nyumarno, Minggu (29/3).

 

Ia berasumsi, jika perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menggunakan TKA sekitar 60% perusahaan, maka ada sekitar 2400 perusahaan menggunakan TKA. Jika satu perusahaan memiliki dua saja TKA, kata dia, seharusnya ada sekitar 4800 TKA.

 

“Katakanlah jika kita asumsikan perusahaan PMA yang menggunakan TKA sekitar 60 persen perusahaan di Kabupaten Bekasi, maka ada sekitar 2400 perusahaan menggunakan TKA. Jika satu perusahaan menggunakan 2 TKA saja, seharusnya ada sekitar 4800 TKA,” bebernya.

 

Menurutnya, data yang dipunyai Disnaker saat ini, sebanyak 2100 TKA, masih sangat jauh dari jumlah sebenarnya TKA di Kabupaten Bekasi. Padahal, satu perusahaan saja bisa pekerjakan 12 sampai 30 TKA lebih, seperti misalnya PT. Toshiba atau Epson.

 

Masih kata dia, pihaknya menghimbau agar Disnaker lebih meningkatkan kinerjanya, terutama terkait pendataan TKA. Caranya, dengan monitoring TKA secara intens dan berkala ditiap perusahaan, serta ketegasan aturan bagi TKA yang terbukti melanggar. Sebab hal itu berdampak langsung bagi PAD sektor retribusi IMTA. Jika kini yang terhitung 2100 TKA bisa menghasilkan PAD Rp. 25 miliar, apalagi dengan jumlah yang ditafsir pihaknya yakni 4800 TKA, bisa dua kali lipatnya.

 

“Kalikan saja 100 dolar tiap bulan per TKA. Untuk itu, saya minta Disnaker maksimalkan kinerjanya. Diharapkan, pendapatan daerah melalui Retribusi IMTA bisa melonjak di angka Rp. 57 sampai Rp. 60 miliar di 2015 ini,” tukasnya.

 

Ia pun mendesak agar Disnaker segera aktifkan Sistem Pengawasan Orang Asing (Sipora) seperti yang diamanatkan dalam Perda IMTA. Koordinasi dengan melibatkan pihak terkait seperti Kepolisian, Imigrasi, Disdukcapil dan Kejaksaan sangat diperlukan, sehingga dengan begitu jumlah TKA yang ada di Kabupaten Bekasi dapat terdata dengan baik. Tentunya, sambung dia, dengan demikian Retribusi dari IMTA yang masuk ke PAD akan lebih maksimal.

 

“Sebagaimana amanah Perda IMTA, wadah Sipora tersebut berisikan Disnaker, Imigrasi, Dukcapil, Kepolisian dan Kejaksaan yang harus kolektif kolegia bersama-sama memantau perizinan, meningkatkan retribusi IMTA, Monitoring TKA di perusahaan, dan melakukan penegakan hukum bagi pelanggarnya,” pungkasnya.

 

Disinggung dugaan adanya tindak pidana korupsi di Disnaker, terkait dugaan laporan fiktif TKA, pihaknya mengaku belum berfikir ke arah itu. “Kalau kami tidak sejauh itu pikiran kami sampai saat ini. Apalagi terkait adanya retribusi yang diduga masuk ke kantong oknum,” tandasnya. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2015/03/data-tka-minim-dewan-nilai-disnaker-tak-logis/

 

 

Dewan Pertanyakan Validitas Jumlah TKA Kabupaten

Senin, 30 Maret 2015 | 13:42

 

ANGGOTA Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno, mempertanyakan jumlah pasti Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Bekasi.

 

Sebab, dari 4 ribu lebih perusahaan di kawasan Industri, Dinas Tenga Kerja (Disnaker) mengklaim jumlah TKA saat ini hanya 2100 orang saja.

 

“Sangat tidak rasional jika jumlah TKA di Kabupaten Bekasi hanya 2100 orang,” ujarnya saat dikonfimasi Gobekasi, Senin (30/3).

 

Menurut dia, jika perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar 60 persen perusahaan, maka 40 persen sisanya adalah Perusahaan Modal Dalam Negeri.

 

“Maka dapat kita asumsikan tidak kurang dari 2400 perusahaan PMA di Kabupaten Bekasi menggunakan TKA. Coba bayangkan, jika satu perusahaan menggunakan 2 TKA saja, seharusnya ada sekitar 4800 TKA,” tutunya.

 

Atas dasar persoalan itulah, dirinya meminta agar Disnaker segera mengklarifikasi masalah jumlah TKA di Kabuaten Bekasi. Terlebih, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini cukup besar. (dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/03/30/dewan-pertanyakan-validitas-jumlah-tka-kabupaten/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag , | Tinggalkan komentar

Perda Investasi Harus Dirampungkan

Perda Investasi Harus Dirampungkan

Senin, 30 Maret 2015 | 11:26

 

KISRUH antara petani Desa Sukamahi dengan pihak pengembang Deltamas beberapa pekan lalu, berujung pada wacana dewan untuk membuat Rancangan Perda investasi. Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Fatma Hanum. “Makanya dewan berencana membuat Perda investasi di Kabupaten Bekasi,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Radar Bekasi.

 

Dengan Perda itu kata Fatma, nantinya ada aturan main yang memperjelas batas antara pengusaha dengan masyarakat Bekasi. Minimal ada hak-hak masyarakat yang tidak dilanggar atau dirugikan oelh pihak perusahaan.

 

Selain itu, dia juga mengaku heran dengan Kabupaten Bekasi yang belum memiliki Perda Investasi. Pasalnya di beberapa daerah seperti di Bojonegoro sudah memiliki Perda Investasi. “Padahal di Bojonegoro itu investasinya mencapai Rp23 triliun, sementara di Kabupaten Bekasi yang mencapai ratusan triliun kok belum memiliki Perda tersebut,” herannya.

 

Oleh karena itu, Fatma bakal memperjuangkan adanya Perda tersebut pada tahun ini. Menurut dia, Perda yang mengatur iklim investasi di Kabupaten Bekasi sangat penting, khususnya untuk pemasukan Pemkab Bekasi dan masyarakat sendiri. “Rencananya Perda ini akan kita gulirkan pada tahun ini, agar ada kepastian hukum iklim investasi di Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (dho)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/03/30/perda-investasi-harus-dirampungkan/

Dipublikasi di Dunia Usaha, Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Ada Oknum Pengaruhi Ormas Tolak Perda THM

Ada Oknum Pengaruhi Ormas Tolak Perda THM

Posted by Redaksi on 30/03/2015 – 12:26 in CIKARANG BEKASI | Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Di tengah upaya legislatif Kabupaten Bekasi godok Perda inisiatif Tempat Hiburan Malam (THM), rupanya ada sekelompok oknum yang tidak kehendaki Perda itu disahkan. Bahkan, menurut info dari sumber yang enggan disebut namanya mengaku, oknum-oknum itu kini tengah lakukan lobbi-lobbi kepada sejumlah pihak yang berpotensi mampu gagalkan Perda THM, seperti kala sebelumnya.

 

“Iya mas, saya tahu sendiri, mereka lagi lobbi-lobbi biar Perdanya nggak gol,” ujarnya, Minggu (29/3).

 

Sejumlah pihak yang tengah dilobbi, kata dia, adalah organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan. Pasalnya, ormas islam dianggap kuat bargaining untuk lakukan penolakan terhadap Perda itu.

 

“Ormas-ormas islam yang lagi diracuni agar menolak Perda. Mereka (oknum) itu pengaruhi ormas dengan cara pemaparan sisi buruk THM, melanggar ajaran agama,” kata dia.

 

Masih kata dia, untuk itu dirinya berharap agar legislatif maupun eksekutif Kabupaten Bekasi segera bahas langkah preventifnya. Caranya, lakukan pendekatan kepada ormas-ormas tersebut, sembari beri penjelasan logis terhadap manfaat Perda THM, terutama dari aspek PAD yang dapat diraup.

 

“Lakukan pendekatan ke ormas islam, tokoh masyarakat lokal. Kalau tidak, bisa jadi usulan Perda gagal, seperti yang sudah-sudah. Sebelum Perda disahkan, tutup aja dulu THM nya,” tandasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, setiap kegiatan usaha apapun yang memiliki dampak luas, terlebih ekses negatif terhadap masyarakat, harusnya diatur oleh regulasi. Sebaliknya, di Kabupaten Bekasi justru malah dibiarkan dengan ketidakjelasan aturannya. Sebut saja Tempat Hiburan Malam (THM), jika memang Pemkab Bekasi tak inginkan ada regulasi, seyogyanya kegiatan usaha sejenis itu ditutup saja.

 

“Keberadaan THM saat ini hanya menjadi obyek bancakan oknum pejabat Pemda bermental kleptokrat, nyatanya THM sudah sejak lama hingga kini tetap beroperasi. Yang ada, PAD berubah menjadi Pendapatan Asli peJabat (PAJ), kalau Pemkab Bekasi tak kunjung memiliki Perda THM atau Pemkab tidak menutup THM,” ungkap Ketua Umum Sniper, Gunawan.

 

Menurutnya, jika Pemkab Bekasi benar-benar bertanggungjawab terhadap masyarakatnya, mereka harusnya segera membuat Perda. Di sisi lain, sebelum regulasi itu ada, tutup THM. Pasalnya, jika dikelola secara benar dan transparan, dengan berlandaskan payung hukum yang jelas, asupan PAD dari THM tiap tahunnya sangatlah besar. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi, malah justru diduga lebih banyak menguap.

 

“Sekarang nguapnya ke mereka (oknum pejabat kleptokrat), karena gak ada Perda. Kecuali THM ditutup, tapi mereka gak akan berani tutup, kan mereka terima setorannya. Kalo Perda ada, gak bisa ‘maen’ lagi mereka,” ketusnya.

 

Padahal kata dia, dengan adanya regulasi, tiga komponen sealigus akan terakomodir. Pertama, Pemkab Bekasi bisa menggali potensi PAD dari sektor pajak daerah. Kedua, adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Tak seperti yang mereka keluhkan selama ini, banyaknya pungutan yang harus mereka setor lantaran belum adanya kejelasan regulasi yang mengikat. Terakhir, terakomodirnya dua kalangan masyarakat, baik ekspatriat maupun masyarakat agamis. Adanya regulasi dapat mengatur secara teknis kegiatan usaha seperti itu.

 

Masih kata dia, solusi terbaik untuk menertibkan sekaligus kendalikan THM adalah Bupati Bekasi selaku pimpinan tertinggi segera turun tangan. Sebab, dinas-dinas terkait telah gagal jalankan tugas pokok dan fungsinya. “Bupati harus turun tangan, karena para OPD terkait telah gagal dalam menjalankan tufoksinya di bidang kepariwisataan,” tandasnya.

 

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi Mulyana Muhtar mendesak pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera lakukan penutupan terhadap THM, sebelum Perda inisiatif THM disahkan. Pihaknya mengaku tak memiliki kewenangan untuk menutup, dikarenakan tugas dan fungsi pihaknya sebatas pengawas eksekutif.

 

“Ya kalau sudah seperti itu, seharusnya ditutup saja sama Satpol PP daripada selama ini hanya menguntungkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

 

Menurutnya, sudah jelas itu melanggar aturan. Pemkab Bekasi, melalui Satpol PP segera melakukan penertiban terhadap restoran atau cafeteria dan juga tempat-tempat karaoke tersebut. Kalau terus dibiarkan, kata dia, akan semakin menambah masalah kedepannya.

 

“Penutupan tersebut dalam rangka penertiban. Komisi B akan membahas soal aturannya. Nantinya, kita akan coba rumuskan Perdanya, sebab dulu katanya pernah dibahas namun tidak ada kelanjutannya,” tutupnya.

 

Terpisah, Kabid Pariwisata Kabupaten Bekasi, Donny Sirait mengaku, sejak 2014 lalu pihaknya sudah tidak berikan rekomendasi perpanjangan izin usaha restoran dan cafeteria. Bahkan, pihaknya mengklaim sudah keluarkan surat edaran penutupan bagi seluruh usaha restoran dan cafeteria yang sudah menyalahi aturan. Pasalnya, kata dia, saat ini tempat-tempat usaha seperti karaoke itu jelas tidak ada izin.

“Izin mereka sudah tidak kita perpanjang lagi, sedangkan tempat karaoke jelas tidak ada izin. Kalau ada pihak desa atau kecamatan memberikan izin, ini kan jadi pertanyaan besar bagi kita, sebab sampai saat ini belum ada Perda yang mengaturnya,” katanya.

 

Saat pihaknya mengedarkan surat pemberitahuan penutupan tersebut, lanjutnya, salah satu stafnya mengaku pernah dimarahi oleh oknum preman yang membekingi salah satu THM yang ada di Lippo Cikarang. Ini jelas bahwa selama ini restoran, cafe, dan karaoke disana telah dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

“Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan beberapa pihak instansi terkait, khususnya Satpol PP untuk melakukan penindakan langsung terhadap tempat usaha tersebut, tapi hingga kini tidak ada upaya apapun. Kan sudah jelas kalau kita sudah tidak memberikan rekomendasi perpanjangannya, yang berarti usaha-usaha tersebut ilegal, seharusnya Satpol PP segera melakukan penertiban,” pungkasnya. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2015/03/ada-oknum-pengaruhi-ormas-tolak-perda-thm/

Dipublikasi di Lingkungan, Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Hendak Gagalkan Curanmor, 2 Warga Cibarusah Ditembak Maling

Hendak Gagalkan Curanmor, 2 Warga Cibarusah Ditembak Maling

Senin, 30 Maret 2015 | 20:45

 

SEORANG warga Kampung Limo, Desa Cibarusah Jaya, Cibarusah menjadi korban penembakan setelah berusaha menggagalkan pencurian dilakukan sekelompok perampok, Senin (30/3).​ Adalah Supriyana (51) yang memergoki pelaku saat hendak mengambil motor Yamaha Vixion bernopol B 5728 ZU. Apes, pemergokan Supriyana berbuah ancaman senjata api rakitan dari pelaku.​

 

Hal tersebut membuat Supriyana nekat dan melawan sehingga pelaku menembakkan timah panas hingga menembus paha korban. Keributan membuat tetangga Supriyana beradatangan​, namun mereka tidak berkutik di bawah ancaman senpi pelaku.

 

Kasubbag Humas Polresta Bekasi Kabupaten, Iptu Makmur, membenarkan kejadian tersebut. Bahkan, ada 1 orang tetangga Supriyana yang terkena tembak pada bagian lengan saat hendak menolong.

 

“Iya, ada kejadian tersebut. Polsek Cibarusah sedang mendalami,” singkatnya kepada GoBekasi.co.id, Senin (30/3).

 

Menurut keterangannya, pelaku berjumlah 4 orang dan 2 orang diantaranya memegang senpi rakitan. Motor korban kini berada di Mapolsek Cibarusah untuk diamankan. (dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/03/30/hendak-gagalkan-curanmor-2-warga-cibarusah-ditembak-maling/

Dipublikasi di Krimimalitas | Tag | Tinggalkan komentar

Pemkab Diduga Endapkan Ratusan Juta dari Pajak Rekanan

Pemkab Diduga Endapkan Ratusan Juta dari Pajak Rekanan

Senin, 30 Maret 2015 | 17:40

 

DINAS Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi, diduga endapkan atau parkirkan uang pajak dari pengasilan potongan pajak 10 persen (PPN) rekanan. Pasalnya, sejumlah rekanan plat merah itu banyak mengeluh terkait bukti setoran pajak tersebut.

 

Ketua DKD Komite Nasional Penyelamatan Aset Negara (Komnas PAN) Saman Hudi di Cikarang mengatakan, banyak rekanan pemerintah daerah yang belum menerima Tanda Lunas Pajak dari perpajakan sehingga mereka mengalami keterlambatan mendapatkan bukti setoran pajak tersebut.

 

“Pemotongan langsung dari kontrak kerja, dananya tetap redi di Bank Jabar. Mestinya, dana potongan 10 persen itu langsung disetorkan keperpajakan daerah, tapi prakteknya hari ini rekanan banyak belum menerima dari kantor perpajakan Pratama atau Madia,” bebernya kepada GoBekasi, Senin (30/3).

 

Menurutnya, setiap pajak yang dipotong logikanya harus disetor ke pihak perpajakan di mana Dinas Pendapatan Daerah harus merekomendasikan nama-nama perusahaan (kontraktor) yang pajaknya sudah dipotong untuk disetor PPN nya ke Pratama dan direkomendasikan ke Bank Jabar,”  tambahnya.

Berdasarkan data Saman Hudi, di tahun 2013 saja, anggaran belanja langsung barang dan jasa senilai Rp800 milyar atau Rp804.806.977.568.

 

Artinya dari 10 persen dari nilai itu bisa mecapai Rp8 miliar. Jika misalnya dana Rp8 miliar selama 1 bulan mendapat bunga 1 persen saja maka nilainya Rp80 juta.

 

“Kisaran yang diendapkan selama tiga bulan (bulan Maret) adalah senilai Rp240 juta. Artinya, dari pendapatan daerah terkait kebijakan umum pengelolaan daerah dana ini tidak dimasukan ke pendapatan daerah,” katanya.

 

Dengan begitu, Saman meminta transparasi dinas terkait tentang pengelolaan kas daerah. Pasalnya, dengan adanya keterlambatan ini maka kas penerimaan negara juga terhambat.  (Dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/03/30/pemkab-diduga-endapkan-ratusan-juta-dari-pajak-rekanan/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Tanda-tanda yang Jadi Pertanda di Sekitar Kita (62)

Tanda-tanda yang menjadi pertanda edisi keenampuluh dua. Berdiri menancap di pinggiran jalan kampung di antara rumput yang hijau, berbahan cor beton yang kokoh dengan warna cat yang sudah terlihat agak kusam.

???????????????????????????????

 

Ada ukiran huruf-huruf dan angka-angka berwarna merah di sana. Huruf K dan M serta angka 0 dan 3, huruf dan angka apakah gerangan? Mengapa hanya huruf dan angka saja yang diberikan warna merah? Kira-kira apa maksudnya?

???????????????????????????????

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag , | Tinggalkan komentar

Komisi III DPR RI Usulkan Perda Perlindungan Nama Geografis

Komisi III DPR RI Usulkan Perda Perlindungan Nama Geografis

Jumat, 27 Maret 2015 | 11:31

 

ANGGOTA Komisi III DPR-RI Daeng Muhammad, mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Bekasi membuat Peraturan Daerah (Perda) perlindungan nama geografis.

 

Menurutnya, Perda tersebut dibutuhkan untuk melestarikan nama-nama kampung dan desa yang sudah diekspansi.

 

“Saya akan dorong DPRD untuk membuat perda itu. Saya rasa perda itu perlu, misalnya nama Lemahabang yang sekarang sudah menjadi Cikarang Timur,” ujarnya kepada Gobekasi, Jumat (27/3).

 

Senada dikatakan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi Iswandi Ichsan. Adanya Perda perlindungan nama geografis diharapkan melindungi nama kampung, walaupun fisiknya telah menjadi perumahan maupun daerah industri.

 

Ia mencontohkan, kampung beserta namanya yang hilang adalah Kampung Babakan yang menjadi Lippo Cikarang.

 

“Mana tahu orang kalau dulunya Lippo Cikarang itu ada kampung namanya Babakan?” tuturnya (dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/03/27/komisi-iii-dpr-ri-usulkan-perda-perlindungan-nama-geografis/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar