Tarumajaya dan Babelan Akan Disulap Jadi Kawasan Industri

Tarumajaya dan Babelan Akan Disulap Jadi Kawasan Industri

Tuesday 06 June 2017 18:42

 

Sabekasi.com, Babelan – Wilayah Kecamatan Tarumajaya dan Babelan rencananya akan dibangun menjadi kawasan industri baru. Hal ini merupakan imbas dari disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa waktu lalu.

 

Ketua Pansus RDTR DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan, Raperda RDTR Wilayah I dan IV yang sudah disahkan DPRD Kabupaten Bekasi tersebut saat ini tengah menunggu hasil evaluasi dari Pemprov Jawa Barat. Jika sudah disetujui, maka Perda tersebut akan segera dilaksanakan.

 

“Pembentukan Kecamatan Tarumajaya dan Babelan, nantinya akan seperti Cikarang Selatan. Ini diperuntukkan penambahan pembangunan pabrik dan salah satu cara mengurangi angka pengangguran,” terang Taih, Selasa (6/6).

 

Pembukaan kawasan industri baru, lanjut Taih, sebagai salah satu cara Pemkab Bekasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan dengan pemerataan tenaga kerja. “RDTR ini diharapkan masyarakat jauh lebih dapat memanfaatkan keadaan serta dapat menjadikan jalan guna menunjang perekonomian,” katanya.

 

Ia menambahkan, penambahan kawasan industri ini telah dilakukan melalui kajian menyeluruh. Penambahan ini telah melalui pembahasan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dari hasil kajian, Tarumajaya dan Babelan terpilih karena lokasinya yang dianggap strategis.

 

Selain itu, kedua wilayah itu juga merupakan daerah terluar Kabupaten Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jakarta Utara. Sehingga penempatan kawasan industri di Tarumajaya dinilai dapat memperpendek biaya distribusi.

 

“Kami juga pastikan dalam aturannya, keberadaan kawasan nantinya jangan sampai merusak lingkungan, apalagi dekat dengan pantai. Tapi kalau dilihat, di Bali itu terdapat industri-industri yang dekat dengan laut tapi kelestarian alamnya tetap terjaga. Maka ini pun harus diterapkan di Tarumajaya,” urai Taih. (Rsp)

 

Sumber:

http://sabekasi.com/news/detail/3/2204/Tarumajaya-dan-Babelan-Akan-Disulap-Jadi-Kawasan-Industri

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Pemkab Bekasi Akan Daftarkan Seluruh Warganya Menjadi Peserta JKN-KIS

Pemkab Bekasi Akan Daftarkan Seluruh Warganya Menjadi Peserta JKN-KIS

 

BEKASI – Sebagai upaya mewujudkan cakupan semesta dalam bidang Jaminan Kesehatan (Universal Healty Coverage) khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi siap bersinergi dalam hal percepatan perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

 

Secara bertahap paling lambat tanggal 1 Januari 2019 mendatang, seluruh warga Kabupaten Bekasi tanpa kecuali akan memiliki jaminan kesehatan dengan terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sesuai segmen kepesertaannya.

 

“Saat ini program JKN-KIS, merupakan Progam Jaminan Kesehatan yang jumlah pesertanya terbesar di dunia, yaitu mencapai 177 juta jiwa (data per 1 Juni 2017),” beber Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang, dr. Nur Indah Yuliaty dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di ballroom Hotel Sakura Park, Selasa (13/06).

 

Di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai data per 31 Mei 2017, lanjut Nur Indah, jumlah penduduk yang telah menjadi peserta JKN-KIS adalah sebanyak 2.124.465 jiwa.

 

“Kami sangat mengapresiasikan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap implementasi program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, terutama dalam perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Saat ini, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang telah bekerja sama dengan 144 FKTP dan 26 rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan,” katanya.

 

Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemkab Bekasi.

 

“Perjanjian kerjasama ini memberikan kemudahan kepada BPJS Kesehatan untuk pemanfaatan penduduk Kabupaten Bekasi melalui pertukaran data dan informasi dengan menggunakan jaringan komunikasi, sehingga dapat mewujudkan guna memperluas cakupan kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (fjr)

 

Sumber:

http://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/06/14/pemkab-bekasi-akan-daftarkan-seluruh-warganya-menjadi-peserta-jkn-kis/

Dipublikasi di Sosial, Pemerintahan | Tag , | Meninggalkan komentar

Pembagian Takjil Gratis di Masjid Al Mukarromah

IMG_9938-1 (640)

AP

 

Para warga tampak berjajar rapi dengan makanan takjil di depan masing-masing sambil menunggu berkumandangnya adzan maghrib di Masjid Al Mukarromah, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Sabtu, 10 Juni 2017. Setiap hari selama Bulan Ramadhan, pengurus Masjid menyediakan makanan takjil kepada seluruh jama’ah untuk berbuka puasa. Makanan takjil yang sederhana diberikan secara cuma-cuma ini biasanya terdiri dari sepotong buah segar, air minum dalam kemasan gelas, dan nasi bungkus sekedarnya. Sebelum bedug maghrib tiba, jama’ah yang hadir sudah berbaris rapi dan berdo’a bersama-sama dengan dipimpin oleh Pengurus Masjid.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Sosial | Tag , , | Meninggalkan komentar

Ratusan Pengembang di Bekasi Belum Serahkan Fasos -Fasum

Ratusan Pengembang di Bekasi Belum Serahkan Fasos -Fasum

Rabu, 14 Juni 2017 — 7:17 WIB

 

BEKASI (Pos Kota) – Masih banyak pengembang perumahan belum menyerahkan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dari 264 pengembang perumahan, baru 52 pengembang yang sudah menyerahkannya.

 

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jamaludin.

 

“Pengembang perumahan ada di 264 lokasi menyebar di 16 kecamatan, yang baru serahkan 52 pengembang,” kata Jamaludin.

 

Dijelaskan Jamaludin, pihaknya kesulitan menagih dari pengembang untuk menyerahkan fasos dan fasum. Beberapa penyebabnya, kata dia, banyak pengembang yang telah meninggalkan Kabupaten Bekasi setelah proyeknya selesai dibangun. Penyebab lainnya, tidak ada peraturan daerah yang tegas memberi sanksi pengembang yang membandel.

 

“Karena mereka yang tidak ada lagi di tempat kami sulit mengejarnya. Jadi banyak pengembang yang sudah tidak tinggal di sini,” kata dia.

 

Jamaludin mengaku telah berulang kali berkomunikasi dengan pengembang yang masih berada di Kabupaten Bekasi. Hanya saja, upaya tersebut tidak maksimal. “Sekarang kami sudah pro aktif, pengembang kita undang agar sekarang faso fasum itu diserahkan. Itu sudah ada progres namun kami tetap harus memiliki payung hukum yang lebih jelas dan tegas untuk menindak para pengembang ini,” ucapnya.

 

Lebih lanjut dikatakan Jamaludin, Pemkab kini tengah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang fasos fasum. Dalam regulasi tersebut nantinya diatur kewajiban pengembang memberikan fasilitas untuk kepentingan termasuk sanksi bagi yang melanggar.

 

Sebetulnya sekarang kita sudah proaktif, semua pengembang sudah kita undang untuk segera menyerahkan dan itu sudah ada progresnya. Biar lebih mantap lagi maka akan kita perdakan supaya dalam mengambil sikap ada payung hukumnya.

 

“Ini terus kami ajukan dan sebenarnya sudah masuk dalam program legislatif daerah tahun ini. Sekarang kami dorong untuk kajian teknisnya sebelum nantinya dibahas di jajaran legislatif. Kami harap tahun ini perdanya selesai sehingga bisa langsung diberlakukan tahun depan,” kata dia.(lina)

 

Sumber:

http://poskotanews.com/2017/06/14/ratusan-pengembang-di-bekasi-belum-serahkan-fasos-fasum/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag , | Meninggalkan komentar

Pemkab Bekasi Diminta Tegas Sikapi Kota Meikarta

Pemkab Bekasi Diminta Tegas Sikapi Kota Meikarta

Rabu, 14/06/2017 06:30 WIB

 

CIKARANG_DAKTACOM: Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Ulas Krimonologi Rakyat Bekasi (UKIR) mendesak pemerintah daerah tegas terhadap proses pembangunan kota Meikarta Lippo Cikarang karena tidak memiliki izin.

 

Hal itu disampaikan ketua LSM UKIR, Nurjaya saat melakukan audiensi dengan komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (13/6).

 

Menurutnya, banyak dampak yang terjadi akibat dibangunnya kota Meikarta seperti pencemaran lingkungan, maupun kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dengan pendatang serta tidak melibatkan pekerja lokal dalam pembangunannya.

 

Untuk itu pihaknya meminta ketegasan dari pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP, untuk menindak dan menghentikan proses pembangunan karena tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB).

 

Nurjaya menambahkan, bersama dengan ormas lain, pihaknya berencana menggelar diskusi terkait dengan keberadaan mega proyek tersebut.

 

Dalam diskusi itu nantinya akan memaparkan apa yang menjadi keuntungan dan kerugian yang dialami masyarakat dari segi sosial dan budaya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Dharmansyah mengatakan sebagai legislatif pihaknya hanya memfasilitasi keinginan dari masyarakat, apabila memang dalam proses perijinannya belum dilakulan maka PT. Lippo Group harus ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Azeza Ibrahim

 

Sumber:

http://dakta.com/news/9474/pemkab-bekasi-diminta-tegas-sikapi-kota-meikarta

Dipublikasi di Dunia Usaha, Pembangunan | Tag , , | Meninggalkan komentar

IMB Gedung Pemkab Bekasi Tak Jelas

IMB Gedung Pemkab Bekasi Tak Jelas

Selasa, 13 Juni 2017 | 21:13 WIB

 

PERDA Nomor 10 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku untuk seluruh bangunan, baik swasta maupun negara. Jika ada gedung milik negara yang tidak ber-IMB, maka wajib ditindak.

 

Demikian dikatakan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor. Kata dia, jika bangunan negara tidak memiliki IMB maka harus dibongkar, setelah sebelumnya diberikan surat peringatan.

 

”Perda tidak ada bedanya. Tapi untuk bangunan gedung di lingkungan pemda setahu saya sudah memiliki (IMB), namun secara global,” ujarnya.

 

Sementara Kepala Bidang Penegakkan Perda pada Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ida Nurhayadi, justru memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, perda tersebut tidak berlaku untuk bangunan negara.

 

”Kalau perda tentang IMB itu setahu saya untuk bangunan swasta memang diberlakukan. Namun untuk gedung pemerintah saya tidak bisa menjawab,” katanya.

 

”Coba ditanyakan dengan Bidang Perizinan, mungkin sebagai dinas teknis mengetahuinya. Dan, kalau kita juga sebelum bertindak terlebih dulu ada permohonan dari dinas teknis sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan,” lanjutnya.

 

Terpisah Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang pada Dinas Penaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Deni, mengatakan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak semuanya memiliki IMB.

 

”Belum semuanya ada IMB-nya, kalau saya sama sifatnya administrasi. Kalau ada berkas masuk pasti kami proses, apalagi ini gedung pemerintah,” ucapnya.

 

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, membantah kalau gedung Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memiliki IMB.

 

”Salah itu si Andu (Kasi Pembangunan). Ada kok seluruhnya IMB kantor pemda,” singkatnya seraya mengatakan akan menyiapkan bukti administrasinya saat ditanya soal bukti kepemilikan IMB. (and/pj/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/06/13/imb-gedung-pemkab-bekasi-tak-jelas/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag , , | Meninggalkan komentar

Dukung Commuter Line, Pemkab Bekasi Siap Bangun Underpass

Dukung Commuter Line, Pemkab Bekasi Siap Bangun Underpass

Rabu, 14/06/2017 09:30 WIB

 

CIKARANG_DAKTACOM: Pemerintah kabupaten Bekasi tengah mengkaji pembuatan underpass dan fly over di beberapa titik untuk mendukung pengoperasian kereta listrik comutter line hingga ke stasiun Cikarang di tahun 2018 mendatang.

 

Kabid infrastruktur dan fisik Bappeda Kabupaten Bekasi, E.Y Taufik mengatakan tahun 2018, rencananya kereta listrik comutter line sudah sampai ke Cikarang, dengan adanya sarana transportasi itu tentunya dapat mempermudah sarana transportasi bagi masyarakat.

 

Dengan adanya rencana tersebut, sebagai pemerintah daerah pihaknya menyiapkan sarana termasuk menutup perlintasan rel kereta api dengan membangun underpass ataupun fly over mengingat tingginya intensitas kereta api apabila telah diterapkannya double double track.

 

“Sejauh ini baru stasiun Tambun yang sudah dibuatkan underpass, untuk perlintasan lainnya masih dikaji untuk pembebasan lahannya,” ujarnya pada Rabu (14/6).

 

Sementara untuk stasiun, saat ini tengah direvitalisasi diantaranya stasiun Tambun, stasiun Cibitung dan stasiun Cikarang.

 

E.Y Taufik menambahkan, apabila sudah beroperasi, comutter line itu akan melayani sedikitnya 20 ribu warga kabupaten Bekasi pengguna transportasi kereta api.

Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Azeza Ibrahim

 

Sumber:

http://dakta.com/news/9480/dukung-commuter-line-pemkab-bekasi-siap-bangun-underpass

Dipublikasi di Fasilitas Umum, Pembangunan | Tag , , | Meninggalkan komentar