E-Samsat Mudahkan Wajib Pajak

E-Samsat Mudahkan Wajib Pajak

Rabu, 4 Mei 2016 | 07:30 WIB

 

KINI tak perlu rumit apa lagi antre untuk membayar pajak kendaraan, pasalnya Samsat Kabupaten Bekasi telah memberikan pelayanan E-Samsat di sejumlah wilayah.

 

Perwakilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samsat Kabupaten Bekasi, Luftansa mengatakan, wajib pajak kendaraan bermotor tidak perlu ribet membayar pajak dan tidak harus selalu datang ke kantor Samsat.

“Sejak awal peluncuran di provinsi kita memang sudah kerjasama dengan Bank Jabar. Nah sekarang kan gencar buat di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya kepada Radar Bekasi.

 

Menurutnya, hanya dengan menuliskan e-samsat lalu nomer rangka dan no Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kirim ke 08112119211. Setelah mengirimkan data, nantinya akan mendapatkan balesan untuk ke tahap selanjutnya.

 

Setelah itu, struk pembayaran dapat di-fotocopy dan nantinya diserahkan dan tukarkan struk dengan notius pajak. “Caranya sekarang lebih mudah dan menghemat waktu dengan e-samsat,” pungkasnya. (put)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/05/04/e-samsat-mudahkan-wajib-pajak/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Meninggalkan komentar

Pembuatan e-KTP di Kecamatan Terkendala, Mesin Sering Ngadat

Pembuatan e-KTP di Kecamatan Terkendala, Mesin Sering Ngadat

Selasa, 3 Mei 2016 — 20:57 WIB

 

BEKASI (Pos Kota) – Pencetakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang sudah dilakukan di kecamatan Kabupaten Bekasi masih terkendala  dengan sering ngadatnya mesin cetak, selaian it banyak operatornya belum terviasan menggunakan mesin cetak ini.

 

“Memang perlu latihan, nanti juga terbiasa,” ujar Hilman, satu teknisi pada bagian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Selasa (3/5).

 

Menurutnya, sejak diberlakukannya pencetakan e-KTP di tiap kecamatan, kendala  utamanya ruangan yang harus bertemperatur stabil dan  voltage listrik yang sesuai dengan kebutuhan mesin cetak. “Kalau tidak stabil, e-KTP akan rusak dan datanya tidak tercetak,” ujarnya.

 

Sementara itu,   sejak dimulainya proses pencetakan e-KTP di tiap kecamatan, banyak pihak kecamatan memulangkan mesin terutama server dan CPU lantaran sering ngadat, “Baru dipakai ngeprint sekali sudah ngadat,” ujar Ujang, operator pencetakan di Kecamatan Muaragembong.

 

Sedangkan  beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi yang penduduknya lebih banyak dibandingkan lainnya seperti di Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat dan Cikarang Utara, membutuhkan  lebih banyak keping e-KTP.

 

Misalnya, di Kecamatan Tambun Selatan, setiap hari warga yang melakukan perekaman lebih  100 orang, “Otomatis kebutuhanny lebih  100 keping, sedangkan kami hanya dijatah hanya 100 keping” ujar Ahmad Syabani, Kasi Kependukan Kecamatan Tambun Selatan.

 

Hingga hari kedua pencetakan KTP-el di Kecamatan Tambun Selatan, masih berkisar antara 30 -50 keping dan ini dinilai masih taraf percobaan, “Mudah-mudahan ke depannya dapat ditambah jumlah jatah untuk kecamatan ini,” harap Ismet, sambil berharap keping yang rusak sedikit. (saban/iw)

 

Sumber:

http://poskotanews.com/2016/05/03/pembuatan-e-ktp-di-kecamatan-terkendala-mesin-sering-ngadat/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Meninggalkan komentar

Jelang PPDB Online, LP3D Pertanyakan Kinerja Disdik Kabupaten Bekasi

Jelang PPDB Online, LP3D Pertanyakan Kinerja Disdik Kabupaten Bekasi

Selasa, 3 Mei 2016

 

BERITACIKARANG.COM, TAMBUN SELATAN – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, terkait keseriusan untuk persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bekasi. Pasalanya, PPDB Online sudah diambang pintu dan Disdik masih jalan ditempat.

 

“Kami dari LP3D mempertanyakan keseriusan atau kinerja Dinas Pendidikan yang sampai saat ini belum melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait,” kata Dewan Pembina LP3D, Jonly Nahampun.

 

Jonly mengatakan, pelaksanaan PPDB Online akan mengalami kekisruhan dan berdampak bagi siswa-siswi Kabupaten Bekasi. Hal itu disebabkan adanya suasana Tahun Politik menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi 2017. Kendati demikian, saran Jonly, Disdik sudah harus memulai langkah awal seperti jejak pendapat.

 

“Kami khawatir di suasana politik ini akan berdampak dan bisa terjadi kekisruhan. Sehingga Disdik sudah harus mengambil langkah awal terhadap DPRD, Dispora, Diskominfo, Komite Sekolah, KONI dan termasuk penegak hukum,” imbuhnya.

 

Menurut Pria asal Tambun Selatan tersebut, bahwa penerimaan siswa baru di Sekolah dengan melakukan hal serupa dengan sebelumnya yakni PPDB Online, tentu harus dengan kajian yang akurat dan system yang lebih fleksibel lagi. Agar, para orangtua murid yang mendaftarkan anaknya dapat mudah mengakses untuk masuk ke sekolah tertentu.

 

“Yang saya katakan sudah jelas, penerimaan siswa baru tahun ini sangat rawan. Karena Tahun ini adalah sudah mulai memanas dengan Tahun politik,” katanya.

 

“Jangan sampai gara-gara setitik, menjadi makanan para politik. Jadi sudah harus disiapkan untuk pelaksanaan PPDB Online secara akurat,” tegasnya.

 

Ketua Komisariat Universitas Bhayangkara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, Tjandara Tjipto Ningrum mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus segera duduk bersama dengan instansi terkait, untuk pembahasan teknis pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2016/2017. Sehingga, PSB yang akan datang tidak ada lagi masalah.

 

“Jika ada koordinasi dari Dinas Pendidikan dengan DPRD, dan instansi lain, yang kami yakini dari GMNI, kemungkinan tidak akan ada lagi masalah untuk PSB yang akan mendatang,” ujarnya singkat. (*)

 

Sumber:

http://beritacikarang.com/jelang-ppdb-online-lp3d-pertanyakan-kinerja-disdik-kabupaten-bekasi/

Dipublikasi di Pendidikan | Tag | Meninggalkan komentar

Sensus Ekonomi di Kabupaten Bekasi Terkendala Industri Nakal

Sensus Ekonomi di Kabupaten Bekasi Terkendala Industri Nakal

Selasa, 3 Mei 2016 | 14:50 WIB

 

SENSUS ekonomi 2016 terkendala banyaknya industri nakal yang enggan memberikan data.  Para pengusaha ketakutan ‘dapur’ perusahaannya diketahui publik setelah disensus. Kondisi ini membuat program sensus ekonomi terhambat. Padahal, sensus dilakukan sebagai dasar pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis di bidang perekonomian.

 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Heri Wijaya saat menemui Wakil Bupati Rohim Mintareja di rumah dinasnya di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Senin (2/5/2016).

 

“Kendala kami, BPS, dalam melakukan survei-survei yang berkenaan dengan unit usaha di kawasan undistri itu tidak kurang-kurang. Mereka (industri) itu seringkali menolak. Bahkan sudah kami jelaskan tentang undang-undang yang menaungi kami melakukan survei, tetapi masih ada dan terbilang cukup banyak perusahaan yang belum kondusif. Belum bekerja sama dengan baik untuk memberikan datanya,” kata dia.

 

Banyaknya perusahaan yang enggan memberikan data menjadi kendala utama. Seperti diketahui, fokus sensus ekonomi di Kabupaten Bekasi terletak di sektor industri. Karena di Kabupaten Bekasi, kawasan industri terbesar di Indonesia itu berada.

 

Heri mengatakan, penolakan industri memberikan data karena mereka khawatir data kerahasiaan milik mereka bakal diketahui orang banyak. Padahal tidak akan ada data yang bakal dieskpos secara personel ke publik. Penjelasan mengenai hal tersebut pun, lanjut Heri, telah disosialisasikan kepada para pengusaha melalui himpunan mereka. Namun, para pengusaha itu tetap menolak pendataan sehingga menghambat sensus.

 

“Untuk perusahaan sudah kami sampaikan di forum-forum sosialisasi mereka, jadi kami yakinkan. Yang dikhawatirkan mereka itu keterjaminan data mereka, itu yang kami tekankan, kami jamin. Jadi kami tegaskan, data individu mereka tidak akan diekspos secara indivdiu mereka, yang kami ekspos itu secara agregasi kumpulan mereka. Dari jumlah, dari prosentase dan sebagainya,” kata dia. [dam/gob]

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/05/03/sensus-ekonomi-di-kabupaten-bekasi-terkendala-industri-nakal/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Meninggalkan komentar

PKS Jabar Rekomendasikan Dua Nama Jadi Calon Bupati Bekasi

PKS Jabar Rekomendasikan Dua Nama Jadi Calon Bupati Bekasi

Monday 02 May 2016 17:14

 

Sabekasi.com, Tambun Selatan – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat resmi merekomendasikan dua nama kadernya untuk dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi 2017 mendatang.

 

Menurut keterangan Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu, kedua nama yang direkomendasikan itu adalah Bupati Kabupaten Bekasi periode 2007 – 2012 Saadudin dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Syamsuk Falah.

 

Diakui Syaikhu, saat ini kedua nama itu telah direkomendasikan pihaknya kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS untuk segera diputuskan. “Kita sudah usulkan calonnya ke DPP untuk diputuskan,” ujarnya kepada awak media.

 

Dijelaskan Syaikhu, rekomendasi kedua nama bakal calon itu merupakan hasil dari proses penjaringan internal yang ketat. Sebelumnya ada 18 nama yang masuk dalam penjaringan. Namun akhirnya dikerucutkan menjadi dua nama.

 

“Kita sudah saring dari 18 nama, kemudian dikerucutkan ke sembilan nama dan sekarang sudah dua nama,” kata Syaikhu.

 

Selain itu, kedua nama yang direkomendasikan juga telah lolos uji publik internal partai. “Mereka (Saadudin dan Syamsul Falah) telah mendapat support dari publik, atas pertimbangan itu DPW mengajukan namanya ke DPP untuk diputuskan,” sambung pria yang juga menjabat Wakil Wali Kota Bekasi itu.

 

Dengan diusulkannya dua nama itu, Syaikhu berharap agar DPP PKS segera memutuskan siapa kader yang bakal diusung dalam Pilkada nanti. “Mudah-mudahan segera diputuskan yang terbaik untuk maju Pilkada Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Prw)

 

Sumber:

http://sabekasi.com/news/detail/2/728/PKS-Jabar-Rekomendasikan-Dua-Nama-Jadi-Calon-Bupati-Bekasi

Dipublikasi di Politik | Tag | Meninggalkan komentar

Tidak Ada Payung Hukum, Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Kian Menyusut

Tidak Ada Payung Hukum, Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Kian Menyusut

Senin, 2 Mei 2016

 

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bekasi menyesalkan tidak adanya regulasi yang mengatur lahan abadi. Padahal rancangan peraturan daerah telah diajukan sejak sepuluh tahun lalu. Ketiadaan payung hukum membuat lahan pertanian di Kabupaten Bekasi kian menyusut.

 

Wakil Ketua HKTI Kabupaten Bekasi Asep Wawan mengatakan, raperda lahan abadi sudah diajukan sejak 2006 lalu. Berdasarkan data HKTI, 54.000 hektar sawah masuk dalam lahan abadi yang direkomendasikan. Hanya saja, hingga kini raperda tersebut tak kunjung selesai. Padahal, lanjut dia, sekitar tahun 2011-2012, raperda lahan abadi sudah dimasukan dalam prioritas legislatif daerah.

 

“Sudah ada wacana di dewan, lahannya 53.000 hektar, bahkan 2011-2012 sudah masuk di prolegda mau diperdakan tapi sampai sekarang tidak ada,” kata dia.

 

Menurut Asep, luas lahan abadi yang diajukan itu kemudian menyusut pada 2013 menjadi hanya 35.000 hektar. “Bahkan saya dengar dari Bu Bupati yang akan diperdakan jadi lahan abadi itu 25.000 hektar, tambah susut. Itu saya dengar saat Bu Bupati berpidato di salah satu acara,” kata dia.

 

Diungkapkan Asep, jika hanya 25.000 hektar yang diamankan dikhawatirkan Kabupaten Bekasi bakal kekurangan pasokan beras. Jangankan untuk dikirim ke daerah lain, bahkan untuk kebutuhan daerah pun sulit tercukupi.

 

“Sekarang saja kalau 35.000 hektar, nanti tahun 2018 Kabupaten Bekasi bakal kekurangan 18.000 ton. Itu berbahaya. Padahal Kabupaten Bekasi salah satu daerah yang produksi padinya tinggi, seperti Karawang,” kata dia.

 

Dia berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Hingga kini, kata Asep, pemerintah hanya fokus pada industri sedangkan sektor agraris kurang diperhatikan. “Saya dari Sukatani, takutnya nanti daerah saya jadi Sukakavling,” kata dia. (DB)

 

Sumber:

http://beritacikarang.com/tidak-ada-payung-hukum-lahan-pertanian-di-kabupaten-bekasi-kian-menyusut/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Meninggalkan komentar

Kantor Koperasi di Cikarang Timur Dibobol Maling, Satpam Disiksa dan Diancam Senpi

Kantor Koperasi di Cikarang Timur Dibobol Maling, Satpam Disiksa dan Diancam Senpi

Senin, 2 Mei 2016 | 16:27 WIB

 

KANTOR Koperasi Dwi Tunggal di Kampung Ciranggon RT 003 RW 01, Desa Cipayung, Cikarang Timur, disambangi sekelompok pencuri, Senin (2/5/2016) pukul 03.00 WIB. Pencuri menggondol komputer dan barang lainnya.

 

Kepala Subbag Humas Polresta Bekas Kabupaten Ajun Komisaris Endang Longla, mengatakan, pada saat satpam bernama Sumarna selesai kontrol gedung bagian samping dan belakang, ia masuk ke pos keamanan.

 

Tiba-tiba ia dipukul lalu didorong sehingga terjatuh. Korban diancam menggunakan senjata api. Wajah korban ditutupi lakban, lalu ditendang. Kedua tangan dan kakinya juga diikat menggunakan kain.

 

“Mulut satpam juga dilakban sambil dikalungi celurit. Lalu, korban digorong ke dalam kantor koperasi. Ia disuruh menunjukkan brankas, akan tetapi tidak ketemu. Para pelaku terus memukul korban sambil mengancam,” ungkapnya.

 

Menurut informasi, leher korban dan kaki kanannya diinjak para pelaku agar menunjukkan lokasi brankas yang mereka incar. Sambil mengancam, mereka mengobrak-abrik isi kantor untuk mencari sendiri brankas.

 

“Karena brankasnya tidak ketemu, para pelaku mengambil 4 unit komputer beserta printer, 2 ponsel dan uang tunai Rp1 juta rupiah milik korban,” jelasnya.

 

Polisi masih mendalami kasus ini. Dari pernyataan saksi mata, diketahui pelaku berjumlah kurang-lebih 4 orang. Menggunakan minibus tanpa pelat nomor. Mereka membawa celurit, linggi dan diduga senjata api. [dam/gob]

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/05/02/kantor-koperasi-di-cikarang-timur-dibobol-maling-satpam-disiksa-dan-diancam-senpi/

Dipublikasi di Krimimalitas | Tag | Meninggalkan komentar