AP
Beberapa warga tampak mengantri di Mobil Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Keliling milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di pelataran Parkir Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Pusat pada Sabtu, 31 Maret 2018. Mobil Samsat Keliling yang disediakan oleh Pemprov Jabar ini mempermudah warga yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara cepat dan praktis.
ANANTO PRATIKNO
Pemerintah Percepat Pembangunan Depo LRT di Tambun Selatan
BEKASI – Pemerintah terus kebut pembebasan lahan guna percepatan pembangunan depo Light Rapit Transportation (LRT). Pembebasan lahan yang berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi sempat tegang lantaran masih warga menolak adanya pengukuran yang dilakukan tim pembebasan lahan gabungan BPN dan Kemenhub.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Sri Mujitomo mengungkapkan kehadirannya di Jatimulya untuk memberi semangat kepada tim diantaranya ada dari Polres Metro Bekasi, Dandim 0509, Satpol PP serta tim dari Kemenhub dan BPN Kabupaten Bekasi yang bekerja dalam rangka proses pengukuran dan pembebasan lahan untuk proyek LRT.
“Dalam rangka pembebasan tanah, domain kami (Khususnya BPN-red) mendapatkan pengawalan dari Kapolres dan Dandim serta Pemkab Bekasi,” ujarnya, Selasa (27/03)
Terang Sri, Sebetulnya perencanaan awal proyek LRT sudah dilakukan oleh Kementrian Perhubungan. Tahap berikut yang kedua, adalah persiapan dimana domainnya adalah bapak Gubernur Jawa Barat menyiapkan juga sampai menetapkan ijin lokasinya sebagai Objek, sehingga sekarang pelaksanaanya ada di kami (BPN-red) Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi diberi tugas untuk melakukan semua itu sampai terlaksana.
Sri mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kapolres Metro Bekasi dan jajaran serta Dandim 0509, serta Pemerintah Kabupaten Bekasi telah hadir bekerjasama (Tim Solid) dimana sudah mengawal dalam melaksanakan tugas lapangan dalam pendataan apakah sosialisasinya sekaligus langsung pengukuran maupun penghitungan bangunan yang ada diatas lahan ini.
“Karena secara langsung penetapan lokasi harus dilakukan oleh kita, supaya bisa terwujud bahwa kepentingan umum itu diutamakan. Suksesnya pelaksanaan pembebasan lahan, dirinya berharap ada lima pilar yang harus diwujudkan dimana yang pertama adalah perencanaan yang matang, penetapan lokasi, pelaksana yang mana menjadi tugas kami (BPN) pendataan sekaligus invetarisasinya sekaligus pengukuran nanti hitungan bangunannya dan pengantian yang namanya ganti yang wajar,” imbuhnya
Harapan BPN, tambah Sri, karena ini Undang Undang (UU) 22 tahun 2012 yang mana bukan lagi ganti rugi tetapi harus ganti untung. Sri juga meminta kepada Media untuk menjelaskan secara langsung kepada yang memerlukan tanah dan yang kena pembebasan tanahnya, jadi nanti suksesnya pelaksanaan ini bisa berjalan matang dan duitnya ada untuk pergantian untung itu.
Rencana pembangunan depo LRT ada dilahan pribadi dan Pemerintah, sedangkan masih banyak warga yang menolak seperti apa solusi yang akan di berikan BPN, menurut Sri, apabila saat pendataan kan di kasih kesempatan jadi tidak ada yang namanya tidak di kasih kesempatan dimana diumumkan lalu nanti kalau milik pribadi pasti akan dilakukan negoisasi di pengadilan. Lahan untuk pembangunan depo LRT yang akan di bebaskan di atas lahan warga kurang lebih 11 Hektar. (Tle)
Sumber:
Pengidap HIV/AIDS Di Kabupaten Bekasi Bertambah 40 %
Sabtu, 31 Maret 2018 — 15:31 WIB
BEKASI – Orang dengan mengidap HIV/AIDS (Odha) diKabupaten Bekasi jumlahnya bertambah 40 % lebih dari tahun lalu. Dari data terakhir pada 2017, terdapat 1.363 orang yang terpapar penyakit tersebut.
“Dari 2017 itu jumlahnya kumulatif. Sebelumnya ada 946 orang, kemudian bertambah 415 orang. Jadi jumlahnya di 2017 sebanyak 1.363 Odha,” kata Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Priatna Jamal.
Ribuan Odha tersebut menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi. Penularan penyakit tersebut lebih rentan terjadi di wilayah yang berdekatan dengan lokalisasi.
“Di setiap kecamatan memang ada Odha, tapi jumlahnya tidak sama. Ada yang banyak, ada yang dikit. Tapi paling banyak di Kecamatan Cibitung, Babelan dan seputar Cikarang,” ujarnya.
Priatna mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, orang yang terpapar HIV/AIDS berusia antara 4-60 tahun. Dari ribuan Odha, dominan usia 20-48 tahun.
“Jadi yang paling banyak Odha itu usia produktif. Anak-anak juga ada tapi tidak banyak,” katanya.
Sedangkan dari kasus itu juga, penyebab yang paling utama ialah melakukan hubungan seks tidak aman. Kata Priatna, itu diketahui berdasarkan hasil konseling dari orang yang terpapar HIV/AIDS.
“Seks tidak aman bukan hanya dengan pasangan yang berlainan jenis, tapi juga dengan sesama jenis. Penyebab lainnya juga ada yang karena pemakaian jarum suntik,” ungkapnya.
Bertambahnya jumlah Odha ini, kata Priatna, karena bertambahnya jumlah pelayanan. Dari sebelumnya hanya ada lima, kini sudah ada 12 pelayanan yang khusus menangani HIV/AIDS di puskesmas di Kabupaten Bekasi.
“12 pelayanan itu ada di puskesmas di Muaragembong, Cabangbungin, Sukatani, Tambelang, Cikarang, Kedungwaringin, Tarumajaya, Babelan, Tambun, Cibarusah dan di Desa Wanasari, Sirnajaya serta Cibatu,” ungkapnya.
“Dan tahun ini rencananya akan bertambah lima puskesmas lagi yang siap melayani Odha. Rencananya seperti di Desa Sukajaya, Mekarmukti dan beberapa puskesmas di Kecamatan Karangbahagia,” tutupnya. (lina/tri)
Sumber:
http://poskotanews.com/2018/03/31/pengidap-hivaids-di-kabupaten-bekasi-bertambah-40/
Dishub: Banyak Putaran Ilegal di Tambun dan Cikarang
BEKASI, DAKTA.COM – Pemerintah kabupaten bekasi mempertimbangkan akses masyarakat sehingga, belum menutup putaran ilegal (u-turn) di jalan perbatasan Kota Bekasi-Kabupaten Karawang yang diisyaratkan oleh Kementerian PUPR.
Kementrian PUPR meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi menutup putaran ilegal agar tidak terjadi kemacetan di jalan Bekasi Raya.
Namun hingga kini, pemerintah kabupaten bekasi melalui Dinas Perhubungan belum menutup putaran ilegal tersebut.
“Penutupan median jalan itu hanya bersifat situasional saja, karena dalam penutupannya tidak mudah, apalagi banyak median jalan yang dikuasai masyarakat dan menjadi akses mereka.” Kata Suhup selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi.
Pihaknya terus melalukan penyadaran bagi masyarakat untuk memutar di median jalan yang sudah ditentukan.
Suhup menambahkan, dalam penertiban median jalan ilegal itu cepat atau lambat akan dilakukan oleh forum lalu lintas Kabupaten Bekasi.
“Titik putaran ilegal paling banyak terdapat di wilayah Tambun dan Cikarang,” terang Suhup.
Hingga saat ini diakuinya meski sudah diterapkan ganjil-genap namun tidak berdampak pada kemacetan di wilayah Kabupaten Bekasi.
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afifah |
Sumber:
http://dakta.com/news/14429/dishub-banyak-putaran-ilegal-di-tambun-dan-cikarang
Proyek Fly Over Tegal Gede segera Dilanjutkan
editor: Redaksi Selasa, 27/03/2018 | 14:29 Berita Cikarang | 22 Views | Leave a response
CIKARANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin mengungkapkan soal kelanjutan Fly Over Tegal Gede akan di sambung kembali pengerjaanya. Dengan alokasi anggaran sebesar 20 miliar dalam Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) murni 2018 proyek yang sempat tertunda pada tahun 2017 dikarenakan persoalan teknis tersebut rencananya akan segera dilanjutkan melalui proses lelang yang sedang berlangsung.
“Tahun ini pembangunan fly over di lanjutkan dengan alokasi anggaran 20 miliar,” ujarnya di wawancarai, Selasa (27/03). Terang Jamaludin, kelanjutan pembangunan Fly Over kini sudah masuk proses lelang dan tinggal menunggu saja hasil pemenangnya. Jika sudah ada penetapan pemenang tidak menutup kemungkinan pekerjaan kontruksi lanjutan bisa dilaksanakan.
Fly over tegal gede sendiri, kata Jamal, kemungkinan belum bisa di pergunakan untuk melayani arus mudik mendatang. Hal itu dikatakannya karena pembangunan kelanjutan konstruksi pastinya memerlukan kecermatan dalam memasang sambungan beton rangka jembatan dan membutuhkan waktu yang lama.
“Sepertinya kalau di gunakan buat menghadapi persiapan arus mudik Fly Over tegal gede belum bisa digunakan dulu,”katanya.
Namun, Jamaludin Optimis pembangunan kelanjutan Fly Over tegal gede bisa rampung sebelum akhir tahun 2018. Hal itu bisa dilihat dengan rencana kelanjutan jalan kalimalang yang sama sama dilanjutkan proses pembangunan pengecoran betonnya yang sudah di masukan dalam daftar pelelangan.
“Tentunya jalan kalimalang kita juga ingin selesai sebelum akhir 2018, kalau sudah dua jalur pastinya jalan kalimalang tidak lagi bakal sering macet kalo udah di rapihkan dan di beton semua,” pungkasnya.(jie)
Sumber:
http://beritabekasi.co.id/2018/03/proyek-fly-over-tegal-gede-segera-dilanjutkan/
Gedung Pemkab Bekasi Akan Dibangun 16 Lantai
Jumat, 2 Maret 2018 — 8:43 WIB
BEKASI – Pemerintah Kabupaten berencana membangun gedung sebagai pusat pemerintahan tahun ini. Rencana gedung yang dibangun tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp200 miliar.
Pembangunan gedung tersebut cukup mendesak, lantaran kantor yang ada saat ini tidak refresentatif melayani masyarakat.
“Sekarang satu gedung ini diisi oleh dua sampai tiga organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga pelayanan tidak maksimal,” kata Jamaluddin Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
Kata Jamal, begitu panggilan akrabnya, saat ini ruangan kerja staf dari sejumlah OPD saling berhimpitan dengan pegawai lain. “Tidak hanya itu satu OPD saja. Itu dinas Ketahanan Pangan saat ini masihbmenumpang tempat dengan Dinas Lingkungan Hidup,” jelas dia.
Anggarannya nanti kata Jamal,bisa dilanjutkan kembali ditahun berikutnya.
Rencananya pembangunan tersebut mampu menampung 165 kendaraan roda empat. Pada gedung baru nanti, 10 OPD akan ditempatkan.
Adapun yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PUPR , Badan Perdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Rakyat dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(lina/sir)
Sumber:
http://poskotanews.com/2018/03/02/gedung-pemkab-bekasi-akan-dibangun-16-lantai/
DMI Siap Fasilitasi Pembuatan IMB untuk Masjid
Kamis, 01/03/2018 10:21 WIB
BEKASI_DAKTACOM: Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bekasi akan membantu memfasilitasi masjid yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan bersertifikat.
Ketua DMI Kabupaten Bekasi, Mahmudin Al Hafidz mengatakan untuk masjid yang sudah berdiri, rata-rata hanya izin operasional dari Kantor Kementrian Agama itupun hanya berupa piagam, jika dilihat ijin tersebut masih belum dilengkapi IMB dan sertifikat tanahnya.
Dari perkembangan penolakan pendirian dari rumah ibadah agama lain yang tidak lengkap perizinannya maka sedianya kelengkapan izin masjid harus dilakukan oleh umat islam.
Sepengetahuannya, banyak masjid khususnya di kampung-kampung belum lengkap perizinannya dan bersertifikat.
Untuk jumlah masjid dan musholah yang ada di kabupaten Bekasi sebanyak 1600 lokasi, pihaknya pun tidak bisa mengontrol keberadaannya karena dalam pendiriannya pengurus masjid ada yang melapor kepada MUI, Kepala Desa atau Kementrian Agama.
Idealnya setiap pendirian masjid dilaporkan ke DMI, sehingga pihak DMI dapat membantu dan mengusulkan kepada instansi terkait jika perizinannya belum lengkap. Misalnya masjid yang belum ada Izin Mendirikan Bangunan bisa dibantu kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah, selain itu jika masjid belum memiliki sertifikat tanah dan hanya bersertifikat wakaf akan difasilitasi ke Badan Pertanahan.
Mahmudin, yang sempat mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Bekasi pada Pilkada 2017 lalu menambahkan, sebenarnya DMI Pusat dan DMI Provinsi Jawa Barat memiliki program untuk membantu pengurus masjid dalam pensertifikatan masjid dan izin lainnya.
Namun hingga saat ini DMI Kabupaten Bekasi belum diperintahkan, apalagi harus ada koordinasi dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan.
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Dakta Administrator |
Sumber:
http://dakta.com/news/14111/dmi-siap-fasilitasi-pembuatan-imb-untuk-masjid
