Mempergunakan Layanan BPJS di Faskes Tingkat Pertama

IMG_3933-1 (640)

AP

Seorang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperlihatkan kartu kepesertaannya pada saat mengantri untuk mengambil obat setelah diperiksa oleh dokter umum di salah satu Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada 26 Agustus 2015. Di Faskes ini, peserta tersebut membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari mulai mendaftar sampai menerima obat dengan jenis keluhan penyakit di sekitar mulut. Ada tiga macam obat yang diterima oleh peserta, yaitu obat penghilang rasa nyeri, antibiotik, dan anti radang tenggorokan. Semua jasa pemeriksaan dan obat tidak dikenakan biaya apapun.

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Sosial | Tag | Meninggalkan komentar

Menteri Saleh Resmikan Pabrik Bumbu Masak Unilever Seniai Rp 820 Miliar

Menteri Saleh Resmikan Pabrik Bumbu Masak Unilever Seniai Rp 820 Miliar

Created on Wednesday, 26 August 2015 09:16

Jakarta, GATRAnews – Menteri Perindustrian Saleh Husin meresmikan pabrik bumbu masak PT Unilever Indonesia Tbk di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (25/8). Pabrik dengan luas bangunan 63.000 meter persegi ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 miliar pieces per tahun untuk produk Royco dan Bango. Nilai investasi pembangunan pabrik tersebut sebesar Rp 820 miliar dan merupakan bagian dari total investasi Unilever selama lima tahun terakhir yang mencapai Rp 8,5 triliun.

Saleh mengharapkan pabrik baru ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia serta kedepannya mampu menguasai pasar ekspor ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Afrika. “Saya mengharapkan agar industri makanan dan minuma terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami  terus mendorong pengembangan dan pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional,” katanya.

Pada semester I tahun 2015, pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional mencapai 8,46%. Capaian itu lebih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri non migas pada periode yang sama sebesar 5,26%.

“Selain itu, sektor industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 31,20% terhadap PDB industri pengolahan non migas, sedangkan industri non migas berkontribusi sebesar 86,89% terhadap industri pengolahan atau sebesar 21.02% terhadap PDB Nasional,” kata Saleh.

Kontribusi lainnya juga dapat dilihat dari nilai ekspor produk makanan dan minuman pada Mei 2015 yang mencapai US$ 2.263,1 juta. Ini naik 4,05% jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada Mei 2014 sebesar US$ 2.175,0 juta.

“Hal tersebut menunjukkan sektor industri makanan dan minuman mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” kata Saleh.

Saat ini terdapat 94 unit usaha industri kecap dan 56 unit usaha bumbu masak skala menengah-besar dengan nilai produksi pada tahun 2014 mencapai Rp 7,1 triliun (kecap) dan Rp. 7,2 triliun (bumbu masak), serta menyerap tenaga kerja sebanyak 8.500 orang untuk industri kecap dan 9.700 orang untuk industri bumbu masak. Sementara itu, produk savoury (non MSG) pasarnya tumbuh sekitar 9-10%.

Ekspor Bumbu Masak Meningkat

Selanjutnya, ekspor produk kecap dan bumbu masak mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 ekspor kecap sebesar US$ 14,2 juta dan pada periode bulan Januari-Juni 2015 ekspor kecap mencapai US$ 7,6 juta. Sedangkan, ekspor bumbu masak pada tahun 2014 sebesar US$ 6,2 juta dan pada periode semester I tahun 2015 ekspor bumbu masak mencapai US$ 3,4 juta.

“Pembukaan pabrik baru di Jababeka ini menandakan peningkatkan kuantitas produknya terutama untuk bumbu masak guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga dunia,” kata Saleh.

Saleh juga berharap industri mamin terus melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan mutu, peningkatan produktivitas dan efisiensi di seluruh rangkaian proses produksi. Sehingga industri makanan dan minuman nasional dapat bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. “Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, seyogyanya memiliki industri dalam negeri yang memiliki daya saing tinggi agar tidak sekedar menjadi pasar negara-negara tetangga,” katanya.

Reporter: Januar Rizki

Editor: Dani Hamdani

Sumber:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/industri/162335-menteri-saleh-resmikan-pabrik-bumbu-masak-unilever-seniai-rp-820-miliar.html

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Meninggalkan komentar

DPRD Kabupaten Bekasi Usulkan 2,5% APBD untuk Keagamaan

DPRD Kabupaten Bekasi Usulkan 2,5% APBD untuk Keagamaan

Kamis, 27/08/2015 09:35 WIB

CIKARANG_DAKTACOM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk menganggarkan 2,5 persen dari Anggaran Belanja Daerah (APBD) untuk operasional kegiatan keagamaan.

Angggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kholik mengatakan pada Kamis (27/8), dengan dialokasikannya minimal 2,5 persen anggaran APBD untuk operasional keagaaman hal itu bisa mendukung aktivitas keagamaan.

Menurutnya, selama ini anggaran untuk keagamaan masih sangat minim, meski ada dari pemerintah daerah, sifatnya hanya berupa hibah dan tidak mencukupi untuk biaya operasional. Selain itu honor marbot dan pengurus majelis ta’lim selama ini banyak dikeluhkan karena masih minim.

DPRD Kabupaten Bekasi sudah membuat naskah Akademik terkait Perda ini dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bekasi yang agamis melalui penguatan ketaqwaan.

Pria yang kerap disapa Iik ini menambahkan, perda inisiatif ini juga diminta disepakati oleh semua partai terutama mereka yang peduli akan keagamaan.

Nantinya bila perda sudah disepakati, semua unsur organisasi keagamaan lainnya bisa berkumpul untuk pemanfaatan anggaran, terkait apa dan siapa saja yang berhak untuk menerimanya. []

Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Azeza Ibrahim

Sumber:

http://dakta.com/news/2492/dprd-kabupaten-bekasi-usulkan-25-apbd-untuk-keagamaan

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Meninggalkan komentar

ICW Minta BPK Audit BUMD Migas di Bekasi

ICW Minta BPK Audit BUMD Migas di Bekasi

Abdullah M Surjaya

Jum’at, 28 Agustus 2015 − 08:03 WIB

BEKASI – Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Karena, hingga sekarang audit terhadap badan usaha migas itu hanya dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk perusahaan.

“Kalau kepemilikan saham itu masih milik Kabupaten Bekasi, yah seharusnya BPK melakukan pemeriksaan,” kata Lais Abid, anggota Badan Pekerja, ICW saat dihubungi, Kamis (27/8/2015) kemarin.

Sebelumnya, pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perusahaan gas daerah yakni PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukan penurunan setoran kas daerah.

Pasalnya, hampir tiap tahun setoran ke kas daerah mengalami penurunan Rp7 miliar. Tahun 2013 lalu sebesar Rp37 miliar, dan tahun 2014 menjadi Rp30 miliar.

Lais menambahkan, sejauh ini BPK hanya melakukan pemeriksaan secara random di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sehingga, untuk pemeriksaan keuangan hanya dibarengi dengan pemeriksaan laporan daerah. “Karena dilakukan pemeriksaannya secara menyeluruh tidak secara khusus,” ujarnya.

Menurutnya, kinerja dua lembaga seperti auditor independen dan BPK sama saja. Hanya saja yang membedakan, kinerja lembaga independen itu diperkirakan menggunakan biaya untuk memakai jasa akuntan tersebut.

“Kalau pakai akuntan itu kan sifatnya memakai jasa, jadi ada kemungkinan mengeluarkan biaya,” ucapnya. Berbeda apabila, PT BBWM itu adalah miliki perusahaan koorporasi. Menurut Lais, perusahaan BUMD yang sudah berbagi saham kepemilikan bisa saja menggunakan jasa akuntan publik.

“Tapi kalau masih semuanya milik Kabupaten Bekasi sudah harus memakai BPK untuk melakukan audit keuangan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV, DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengaku, kalau sejauh ini PT BBWM selaku pengelola gas di Kabupaten Bekasi hanya diaudit oleh tim independen. “Seharusnya BPK, agar lebih transparan,” imbuhnya.

Nyumarno menambahkan, badan usaha migas itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Sehingga, secara otomatis pernah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. “Jadi mereka yang memakai uang rakyat, harus lebih terbuka,” timpalnya.

Sebelumnya, Direktur Utama, PT BBWM Prananto Sukodjatmoko mengaku, faktor penyusutan setoran kas daerah itu disebabkan karena faktor pasar.

Di mana saat itu, harga gas pemerintah lebih murah ketimbang harga jual PGN. “Jadi serapannya menjadi berkurang,” katanya.

Prananto menambahkan, untuk pengauditan keuangan pihaknya memang memakai Badan independen akuntan.

“Karena kita posisinya perusahaan persero, jadi pakai badan independen, bukan BPK,” tandasnya. []

Sumber:

http://metro.sindonews.com/read/1037869/171/icw-minta-bpk-audit-bumd-migas-di-bekasi-1440702551

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Meninggalkan komentar

Oknum Kades Sukadanau Obral Cap Stempel

Oknum Kades Sukadanau Obral Cap Stempel

By admin –

28 Agustus 2015

Tahtabekasi.com-Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) menyesalkan oknum Kepala Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat yang mengobralkan cap stempel Desa kepada orang lain diluar pemerintahan desa. Hal itu berkaitan dengan penyerahan kuasa cap stempel kepada Abdul Malik.

Koordinator LP3D, Rahmat Effendi mengatakan, surat kuasa khusus yang dikeluarkan dengan nomor : …/Pem/VII/2015 tentang penerbitan surat kuasa khusus untuk pengelolaan limbah B3, Non B3, tenaga kerja dan CSR Perusahaan dalam wilayah Desa Sukadanau, yang bertanda tangan Parta bin Ipung, sebagai Kepala Desa.

“Kami menyesalkan tindakan Kepala Desa Sukadanau yang memberikan cap stempel Desa Sukadanau untuk kepentingan orang diluar pemerintahan desa,” ujarnya kepada Tahtabekasi.com, Kamis (27/8) kemarin.

Ia mengatakan, surat kuasa khusus itu diberikan kepada Abdul Malik selaku salahsatu Ketua harian Koperasi dan surat tersebut sebagai bahan pendukung untuk dipergunakan ataupun diberikan karena kedekatan emosi keluarga, yakni kepala desa sebagai keponakannya. Dengan hal itu, dalam isi surat tersebut dijelaskan Kepala Desa menyerahkan sepenuhnya,

“Seharusnya Kepala Desa memperdayakan BUMDes ataupun Koperasi Unit Desa, bukan menyerahkan cap stempel digunakan oleh oranglain meskipun itu keluarga sendiri. Karena kalau begitu ada terindikasi tindakan KKN-nya,” cetusnya.

Masih kata Rachmat, surat tersebut ditanda tangani sejak tertanggal 21 Juli lalu dengan cap stempel materai dan menggunakan kop surat Desa Sukadanau. Sehingga pihaknya berharap ada tindakan dari BPMPD Kabupaten Bekasi ataupun pihak berwenang menindak tegas ulah Kepala Desa tersebut.

“Kami dari LP3D telah melakukan upaya untuk mengkonfirmasi terkait beredarnya isi surat tersebut terhadap kepala desa, untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa (BPMPD) agar mempertanyakan kebenaran surat itu,” tukasnya. (Moz)

Sumber:

http://tahtabekasi.com/oknum-kades-sukadanau-obral-cap-stempel/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Meninggalkan komentar

Burangkeng Terancam Penyakit

Burangkeng Terancam Penyakit

27 Agustus 2015

PROGRAM Gerakan Masyarakat Bersih dan Sehat (Gema Sihat) rutin dilakukan di semua kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Bekasi. Sayangnya, program tersebut berbanding terbalik dengan keadaan sejumlah masyarakat yang ada di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.

Kondisi desa yang kali ini dikepung sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan TPS liar membuah sejumlah masyarakat dihantui berbagai macam penyakit.

Menurut salah seorang warga, Yadi (38) mengatakan, dirinya merasa resah dan khawatir akibat banyaknya TPS liar dan TPS burangkeng yang kapasitasnya sudah tidak tertampung.

“Kalau lihat yang lain itu kayanya bagus, tapi ini tempat kita itu malah jadi takut sarang penyakit,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Burangkeng, Nemin mengatakan adanya penerapan sistem sanitary landfill yang harus diterapkan. Jadi, bukan sistem open dumping dan bukan asal membuang sampah.

Selain itu, kata dia, alat berat yang dibutuhkan untuk mengelola TPA juga tidak tersedia. “Alatnya itu tidak jelas, sepertinya pemda itu menyewa, kan mendingan beli saja,” ujarnya.

Dia berharap, Pemda Kabupaten Bekasi segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan sampah di TPA Burangkeng. (put)

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/08/27/burangkeng-terancam-penyakit/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Meninggalkan komentar

September, WNA Ilegal di Bekasi Ditertibkan

September, WNA Ilegal di Bekasi Ditertibkan

Abdullah M Surjaya

Kamis, 27 Agustus 2015 − 23:39 WIB

BEKASI – Pemkab Bekasi akan menertibkan Warga Negara Asing (WNA) ilegal di wilayah tersebut. Diduga masih ada ratusan ekspatriat yang bekerja di Kawasan Industri tidak tercatat dalam administrasi kependudukan pemerintah setempat.

”Kami duga banyak WNA yang berkeliaran di Bekasi, tapi tidak tercatat oleh kami, dan mereka ilegal,” ungkap Kabid Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Meman Sulaeman, Kamis (27/8/2015).

Meman mengaku, berdasarkan data saat ini jumlah warga asing yang ada di wilayahnya mencapai 3.200 orang. Kebanyakan WNA tersebut bekerja di kawasan industri dan mencatatkan keberadaanya kepada pemerintah.

Meman menuturkan, pihaknya sekarang ini hanya menunggu laporan dari Human Resource Development (HRD) di perusahaan masing-masing. Sebab, mayoritas warga asing yang ada di Kabupaten Bekasi merupakan pekerja di perusahaan sebagai tenaga ahli disetiap perusahaan industri.

“September nanti kita akan kumpulkan seluruh HRD perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk meminta data WNA yang bekerja di perusahaan mereka. Langkah lain, kita akan door to door mendatangi langsung ke perusahaan-perusahaan untuk mengecek identitas warga asing tersebut,” ujarnya.

Meman menjelaskan, jumlah warga asing di Kabupaten Bekasi setiap tahun mengalami perubahan. (whb) Sumber:

http://metro.sindonews.com/read/1037821/171/september-wna-ilegal-di-bekasi-ditertibkan-1440685161

Dipublikasi di Sosial | Tag | Meninggalkan komentar