Circle Monorel Cikarang Gunakan Dana JICA

Circle Monorel Cikarang Gunakan Dana JICA

Kamis, 26 February 2015 – 08:27 WIB

Reporter : bs

 

BERITABEKASI.CO, Bandung –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pemberian dukungan  penataan transportasi di tiga metropolitan. Yang menggembirakan untuk warga Kabupaten Bekasi akan ada transportasi berbasis rel,  pihak JICA sudah menawarkan untuk membangun circle monorel di kawasan Cikarang.

 

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Barat Deddy Taufik mengatakan permintaan tersebut disampaikan Pemprov Jabar yang diwakili Gubernur Ahmad Heryawan saat rapat transportasi 3 provinsi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

 

“Kami meminta pranata transportasi di 3 metropolitan di Jabar terealisasi segera,” ucapnya. .

Pemprov Jawa Barat sendiri memaparkan rencana transportasi yang diinisiasi provinsi, pusat dan pihak swasta di Metropolitan Bandung Raya, Bodebekarpur dan Cirebon Raya.

 

Di Bandung Raya, pusat sudah merencanakan akan membangun transportasi massal berbasis rel yakni backbone Barat-Timur atau Padalarang-Cicalengka. “Ini kereta rel listrik sepanjang 40 kilometer,” katanya.

 

Selain itu, ada pula Monorel Bandung Raya yang diinisiasi Pemprov Jabar yang diwakili BUMD bergandengan dengan pihak swasta Panghegar Group untuk mendirikan PT Jabar Moda Transportasi membangun 5 trase monorel yang terhubung dari Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi dan Bandung Barat.

 

Di wilayah ini juga Bandung Raya, Kementerian Perhubungan menerapkan bus rapid transit (BRT). Untuk Cirebon Bandung Raya, ada bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. []

 

Sumber:

http://beritabekasi.co/page/kanal/?id=7525&subid=1011&kanal=berita-jabar&alias=Circle%20Monorel%20Cikarang%20Gunakan%20Dana%20JICA%20&page=detil

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag | Tinggalkan komentar

Miliki Aturan ‘Banci’ Pemkab Bekasi Suburkan THM

Miliki Aturan ‘Banci’ Pemkab Bekasi Suburkan THM

Posted by Redaksi on 24/02/2015 – 3:19 in CIKARANG BEKASI | 2 Views | Leave a response

 

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta tegas terhadap pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak patuhi aturan perizinan serta peruntukannya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Intelektual Perjuangan Rakyat (SNIPER), Gunawan.

 

“Pemerintah harus berani bersikap tegas dan tidak berkompromi dengan pengusaha hiburan yang diduga banyak tidak mengantongi perizinan resmi untuk usahanya,” ujarnya, Senin (23/2).

 

Keberadaan THM di Kabupaten Bekasi, seperti di kawasan Lippo, banyak yang tidak mengantongi perizinan. Seharusnya kata dia, Pemkab tegas dan tidak berkompromi dengan pengusaha karaoke bekedok restoran dan lainnya. Menurutnya, hal itu saja yang harus dipertegas kepada pengusaha THM di Kabupaten Bekasi, kalau memang ingin menegakkan aturan yang berlaku.

 

Selama ini, keberadaan THM banyak yang berlindung dibalik nama restoran, sementara dari hiburan karaokenya tidak dilaporkan. Ini yang membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terserap seluruhnya, dikarenakan belum adanya aturan (Legal Standing) yang dibuat secara tegas oleh Pemkab Bekasi kepada pelaku usaha THM.

 

“Kebanyakan mereka (pengusaha hiburan) berlindung dibalik pajak restoran ataupun Rumah Makan, sedangkan untuk usaha karaokenya tidak dimasukan kedalam pajak ‎tambahan, dikarenakan belum adanya legal standing (kebijakan mengikat) yang dibuat oleh Pemkab Bekasi,” ucapnya.

 

Menurutnya, berdasarkan pengamatan lapangan terhadap keberadaan THM berkedok restoran, ‎menjadi lahan bancakan oknum PNS Kabupaten Bekasi. Ini jelas menjadi persoalan, ketika belum ada legal standing yang dimiliki. Dengan kata lain, ketegasan pemerintah harus berani menutup tempat usaha tetsebut tanpa kompromi.

 

“Jangan karena aturan banci seperti ini (belum jelas) namun obyeknya ditarikin terus oleh oknum, bagaimana PAD bisa bertambah jika tarikannya masuk ke kantong pribadi,”‎ pungkasnya.

 

Terpisah, Wabup Rohim Mintaredja mengakui kalau sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pemkab Bekasi dalam mengawasi pajak dinilai kurang.

 

Dikatakan Rohim, untuk menggenjot target PAD, SDM harus lebih dikuatkan lagi. Adapun kekurangan atau kecilnya PAD restoran karena hanya mengandalkan pemilik atau owner yang menyetorkan pajaknya. “Kita kan saat ini dikuatkan karena yang setor saja. Mereka (pelaku hiburan) di Kabupaten bekasi menyetor langsung. Bahkan mungkn ada yang tidak menyetor,” katanya.

 

Untuk THM seperti karaoke, ditegaskan Rohim belum memiliki payung hukum. Namun demikian, dirinya berharap setelah terpisahnya Dinas Pendapatan dan Keuangan, bisa lebih konsen atau fokus terhadap pajak atau PAD.

 

“Sekarang kan sudah terpisah, pendapatan dengan keuangan. Sekarang pendapatan harus lebih fokus kerjanya,” tegasnya.

 

Disinggung mengenai kebocoran atau dugaan masuk ke kantong oknum pejabat Pemkab Bekasi, dirinya berjanji akan mencari lebih jauh dimana kebocoran itu terjadi. Pemkab Bekasi pun akan lebih teliti untuk mencari tahu kalau memang ada penyimpangan. Untuk batasan THM sendiri, diakui Rohim tidak memiliki batasan. Akan tetapi, mengenai tempat hiburan karaoke, dirinya memastikan tempat tersebut tidak memiliki izin. Sambung Rohim, yang ada izin itu tempat makan atau restoran yang didalamnya ada hiburan karaoke. Akan tetapi pada kenyataanya, dirinya tidak menampik kalau yang ada saat ini tempat hiburan karaokenya lebih ditonjolkan.

 

“Yang ada izin restoran atau tempat makan, tapi kenyataanya sekarang malah hiburannya yang menonjol,” tandasnya. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2015/02/miliki-aturan-banci-pemkab-bekasi-suburkan-thm/

Dipublikasi di Lingkungan, Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

Gunakan Mesin Cetak, E-KTP Rampung Tahun Ini

Gunakan Mesin Cetak, E-KTP Rampung Tahun Ini

Selasa, 24 Februari 2015 | 12:20

 

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi kini sudah memiliki alat pencetakan E-KTP. Ada lima unit mesin cetak kartu identitas kependudukan dengan kapasitas 100 cetakan untuk satu mesin setiap harinya.

 

Lima unit mesin cetak E-KTP seharga Rp1,3 miliar itu untuk memaksimalkan pembuatan kartu identitas. Karena selama ini, pihak Dukcapil mengaku kerap terkendala dalam proses pencetakan yang membutuhkan waktu yang lama.

 

Kepala Bidang Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Memang Sulaiman mengatakan, proses pencetakan sendiri sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Sehingga untuk pemenuhan pelayanan E-KTP tidak lagi menunggu proses pencetakan dari Kemendagri.

 

“Dilakukan pencetakan langsung oleh Diskucapil Kabupaten Bekasi, sehingga bisa jauh lebih cepat jadinya,” katanya.

Dikatakan Meman, saat ini wajib E-KTP di Kabupaten Bekasi sebanyak 2.453.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru 14.224.000 yang sudah dicetak. Sehingga dengan adanya mesin pencetakan ditargetkan seluruh kartu identitas akan selesai dicetak pada tahun ini.

 

Terlepas dari persoalan cetak, Meman kembali mengeluhkan persoalan blangko. Karena dari pengajuan 125.000 blangko, hanya diberikan 6.160 blangko dari Kemendagri.

 

“Target penuntasan cetak E-KTP baru dan lama di tahun ini ditargetkan selesai,” tuturnya. (ian)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/02/24/gunakan-mesin-cetak-e-ktp-rampung-tahun-ini/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Isu Bupati dan BPLH Dipanggil Provinsi, Ditepis BPLH

Isu Bupati dan BPLH Dipanggil Provinsi, Ditepis BPLH

Posted by Redaksi on 24/02/2015 – 3:16 in CIKARANG BEKASI | 2 Views | Leave a response

* Terkait Dugaan Perizinan PT JSI Bermasalah

CIKARANG PUSAT – Rumor pemanggilan Bupati Bekasi berikut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi oleh Pemprov Jabar langsung ditampik pihak BPLH sendiri. Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Imam Faturochman mengaku sampai saat ini pihaknya belum dipanggil Pemprov Jabar, terkait permasalahan PT. Jui Shin Indonesia (JSI).

 

“Gak kok mas, saya belum pernah dipanggil Pemprov Jabar, terkait Jui Shin,” ungkapnya saat dihubungi via seluler, Minggu (22/2).

 

Ditanya apakah ada surat resmi terkait pemanggilan itu, dirinya mengatakan tidak ada surat seperti yang dimaksud. “Sampai sekarang, gak ada surat panggilan Pemprov kepada kami. Jadi, kabar yang mengatakan kami dipanggil Pemprov untuk membicarakan perihal Jui Shin itu tidak benar,” kata dia. Sementara, ketika dihubungi, Kaban BPLH Kabupaten Bekasi, M.A Supratman tidak menjawab panggilan seluler.

 

Kabar yang santer terdengar menyebut, belum lama ini kedua pihak tersebut dipanggil oleh Pemprov Jabar. “Saya dapat kabar, katanya BPLH dan Bupati waktu minggu kemarin juga dipanggil ke Provinsi,” ujar Sekjen DPP LSM Penjara, Ergat Bustomy.

 

Selain itu, kata dia, menurut info sementara yang dihimpun pihaknya, perizinan yang ditempuh pabrik semen di Bojongmangu itu ditolak oleh BPLHD Provinsi serta Kementrian Pekerjaan Umum (PU). “Izin yang diajukan Jui Shin Ke BPLHD Provinsi sama di Kementrian katanya ditolak,” tandasnya.

 

Seperti dikatahui, sebelumnya terkait dugaan perizinan PT JSI yang bermasalah pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melalui Komisi C, sudah melakukan sidak kelokasi perusahaan produksi semen di Bojongmangu itu. Namun sayangnya, dalam sidak para anggota dewan tidak bertemu langsung pimpinan perusahaan dan hanya mendapatkan pernyataan lisan soal izin perusahaan yang belum bisa ditunjukan dengan bukti data.

 

Hal tersebut diungkap anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno. Saat lakukan sidak ke PT Jui Shin, pihak perusahaan yang diwakili staf perusahaan dan juga Ade Simatupang selaku pimpinan perwakilan perusahaan mengatakan, perusahaan sudah kantongi izin Amdal dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Namun saat dirinya meminta ditunjukkan dokumennya, perusahaan belum bisa menunjukkan.

 

“Tapi berkasnya belum diperlihatkan, katanya dokumennya hari Senin diantar ke kantor dewan,” ucapnya. Meski akhirnya dikatahui, Senin (23/2), pihak JSI tidak dating ke DPRD.

 

Menurutnya, publik pun mengetahui kalau Bojongmangu bukanlah wilayah yang ditetapkan menjadi zona industri dan pertambangan, dalam Perda Tata Ruang yang ada. Hal tersebut yang ia pertanyakan, mengapa perizinan dikeluarkan. Dirinya pun menduga, ada upeti yang masuk ke pejabat terkait.

 

“Kita tahu bahwa Bojongmangu di Perda tata ruang bukanlah zona industri dan pertambangan. Kalau sampai perijinannya keluar, ada apa? jangan-jangan ada upeti yang masuk ke pejabat terkait,” tegasnya menduga.

 

Terpisah, Bupati Bekasi Neneng Yasin mengaku belum tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di PT. JSI yang berlokasi di wilayahnya itu. “Masalahnya dimana ya,” ujarnya sambil tertawa, saat ditemui pasca hadiri peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Bekasi, di Kantor Desa Tamansari, Kecamatan Setu, belum lama ini. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2015/02/isu-bupati-dan-bplh-dipanggil-provinsi-ditepis-bplh/

Dipublikasi di Lingkungan, Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Mayoritas Izin THM di Kawasan Lippo Diduga Bermasalah

Mayoritas Izin THM di Kawasan Lippo Diduga Bermasalah

Posted by Redaksi on 23/02/2015 – 3:17 in CIKARANG BEKASI | Views | Leave a response

 

CIKARANG SELATAN – Pasca sidak perizinan ke sejumlah sampel Tempat Hiburan Malam (THM) di sekitar Lippo Cikarang, Jum’at petang (20/2), Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Mukhtar, berencana memanggil Disparbudpora Kabupaten Bekasi untuk membicarakan persoalan tersebut.

 

Adapun hasil sidak perizinan sendiri, semua sampel dianggap tak penuhi standar perizinan yang ditetapkan. Seperti Golden Blue, SKDU kafetaria, HO tidak ada. Kemudian Vitamin, SIUP pariwisata restoran, nyatanya tempat karaoke. Lalu Javazs, izinnya sebatas rekomendasi saja. Black pearl, tempat karaoke dengan izin perdagangan barang dan jasa yang juga diketahui mengakali luas bangunan yang diklaim. Kemudian Kagoshima, balutan restoran ala Jepang sebagai kedok dance floor di lantai tiganya, serta Motel V2 yang hanya dilengkapi salinan izin rekom berbentuk scanner tertandatangan Kepala Disparbudpora kala itu.

 

Saat disinggung apakah pihaknya akan merekomendasikan untuk penyegelan ataupun penutupan THM yang ada di Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki izin, dirinya mengaku belum sampai ke arah itu.

 

“Kita belum ada arah kesana, kalau memungkinkan ya kita bisa tutup,” katanya.

 

Lebih lanjut ia menyatakan kalau pihaknya pun akan membicarakan temuan Komisi B mengenai standar perizinan yang digunakan untuk THM bersama Disparbudora. Karena, sampai dengan saat ini belum ada standar perizinan yang dikeluarkan Pemkab Bekasi.

 

“Kita akan duduk bareng, menghadapi persoalan yang ada di lapangan. Usaha yang sama namun jenis perizinan yang keluar berbeda-beda. Belum ada standar izin yang dikeluarkan oleh Pemda itu seperti apa,” ujarnya.

 

Ia menilai kalau hal itu menunjukan belum samanya visi dari pemerintah itu sendiri. Karena, berdasarkan temuan dilapangan belum ada keseragaman dalam hal mengeluarkan izin. “Kita lihat bahwa dinas terkait belum pernah mengecek ke lapangan. Apa yang ditulis di mejanya itu, tanda tangan mungkin,” tambahnya.

 

Sementara, Ketua Paguyuban Lippo, Joko mengaku telah berkoordinasi sejak lama dengan Dinas terkait seperti Disparbudpora, Satpol PP, serta Dispenda Kabupaten Bekasi. Ia sangat mendukung langkah dewan yang bermaksud keluarkan produk hukum terkait hiburan.

 

“Kami perlukan payung hukum. Sekalipun tanpa legalitas, kami ingin diresmikan,” ujarnya.

 

Ditambahkannya, hal itu sekaligus menjadi acuan pihaknya dalam pengalokasian anggaran yang dimungkinkan masuk PAD. Ia pun beberkan kalau pada tahun sebelum-sebelumnya, merasa dirugikan atas tarikan pajak, rekom perizinan, ataupun pungutan lainnya yang dirasa sangat besar dan merugikan pihak pengusaha.

 

“Masa kena pajak sampai 35%. Bahkan, THM seperti Cinderella, Monalisa, Edo, Prince, total sekitar 6 tempat lebih, kena audit pajak sampai ratusan juta. Perda belum ada tapi ada pungutan pajak,” tandasnya. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2015/02/mayoritas-izin-thm-di-kawasan-lippo-diduga-bermasalah/

Dipublikasi di Lingkungan, Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

Truk Pengangkut Rusak, Sampah Menumpuk di Pemukiman

Truk Pengangkut Rusak, Sampah Menumpuk di Pemukiman

Senin, 23 Februari 2015 — 18:25 WIB

 

BEKASI (Pos Kota) – Sudah sebulan lebih, ribuan kubik sampah di seluruh perumahan wilayah Tambun Selatan, tidak diangkut petugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP) Kabupaten Bekasi, “Sekarang sudah menjadi masalah serius, karena sampah menjadi belatung,” tutur Hermizal, pengurus RW 010 Perumahan Mangunjaya Indah I, saat dihubungin Pos Kota, kemarin.

 

Menurutnya, sampah terakhir kali diangkut awal Januari dan hingga kini belum juga diangkut, “Warga bisanya ngeluh ke pengurus RT dan RW, sedangkan kami kemana,” tuturnya. Alhasil, ada juga sampah yang di bak dibakar dan terkadang asapnya juga mengganggu pernapasan, kalau masuk rumah.

 

Warga mengaku kecewa karena dia membayar retribusi perbulannya, “Kemana saja retribusi yang diberi warga, kalau mengangkut sampah saja sampai berbulan-bulan,” cetus Ny Sukamti, yang mengaku dia terpaksa membungkus sampah rumah tangga dan membuang ke tepi kali saat berangkat kerja.

 

TRUK SAMPAH RUSAK

 

Sementara itu Unit Pelaksana Teknis Dinas  DKPP Kecamatan Tambun Selatan, Rohimi, mengatakan ada sejumlah truk sampah yang rusak, sehingga pengangkutan sampah terganggu,

 

“Ada dua yang rusak, per dan as rodanya perlu diganti,” ujarnya ketika dihubungi Pos Kota, sambil mengatakan sementara itu meminta bantuan truk ke dinas tidak ada.

 

Sedangkan Doddy Agus Suprianto, Kepala Bidang Kebersihan pada DKPP Kabupaten Bekasi, mengatakan memang ada sejumlah truk yang rusak dan ini sedang diperbaiki, “Truk yang ada di kita hanya 66 unit dan ini untuk melayani 23 kecamatan,” tandas Doddy saat dihubungi Pos Kota.

 

Dia mengaku idealnya ada 300 truk sampah yang disediakan dan ini pasti terjangkau ke sejumlah perumahan. Namun Doddy mengaku malu, jika harus minta terus, “Nggak enak kalau minta terus dikiranya kita minta anggaran melulu,” jelas Doddy.

 

Warga berharap Pemkab Bekasi mencari solusi, kalau memang truk kurang karena rusak, “Bisa saja sewa dulu atau kontrak dengan pihak lain, asal sampah warga dapat terangkut,” kata Sucipto, Ketua RT 001/010, Mangunjaya, Tambun Selatan.

 

Dia menuturkan kalau menunggu sampai truk ada, penyakit akibat sampah yang dibiarkan membusuk, akan menjadi persoalan lain, “Kalau warga sakit gara-gara sampah tidak terangkut, jadi persoalan lagi,” keluhanya. []

 

Sumber:

http://poskotanews.com/2015/02/23/truk-pengangkut-rusak-sampah-menumpuk-di-pemukiman/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag | Tinggalkan komentar

Tiap Anggota Dewan Dapat Rp30 Juta

Tiap Anggota Dewan Dapat Rp30 Juta

Selasa, 24 Februari 2015 | 06:30

 

SETIAP anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendapatkan jatah Rp30 juta di tahun ini. Anggaran tersebut untuk pelaksanaan reses jilid pertama dari masing-masing anggota dewan.

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengungkapkan, pelaksanaan reses anggota dewan saat ini dalam proses penyerapan anggaran.

 

’’Setiap anggota dewan Rp30 juta dipotong pajak. Dulu juga ada, tapi tidak diserap,” ujarnya.

 

Dikatakan Daris, anggaran puluhan juta yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi itu digunakan untuk honor bagi warga yang hadir. Meski diakui Daris anggaran tersebut belum mencukupi namun bisa membantu tugas anggota legislatif.

 

’’Kalau normalnya kita harus mengeluarkan Rp50 juta, dengan anggaran yang ada jadi membantu. Jadi,tinggal menambahkan anggaran tersebut saja,” katanya.

 

Di tahun sebelumnya pelaksanaan reses ditiadakan, sehingga alokasi anggaran pun tidak terserap. Padahal dalam reses, anggota dewan bertemu langsung dengan warga dan konstituennya untuk mendapatkan masukan terhadap pembangunan daerah.  (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/02/24/tiap-anggota-dewan-dapat-rp30-juta/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar