Keceriaan HUT Kemerdekaan RI ke-72

AP

 

Para kru pesawat pengebom tampak berpose di depan hasil karya warganya di jalan kompleks perumahan di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 17 Agustus 2017. Hampir seluruh warga di lingkungan Rukun Warga tersebut turun ke jalan dengan hasil kreasi terbaiknya dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72.

 

Panitia mensyaratkan masing-masing RT (Rukun Tetangga) untuk membuat miniatur pesawat tempur sebagai maskot dari setiap tim. Maskot yang dibuat dalam waktu berminggu-minggu ini kemudian diarak bersamaan dengan karnaval sepeda hias berkeliling kompleks.

 

 

ANANTO PRATIKNO

YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta

YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta

 

BEKASI – Meikarta, seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia. Promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta.

 

Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persen isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh, dari media cetak bersangkutan.

 

“Dengan nilai nominal yang relatif terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian ataupun pemesanan,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (17/08).

 

Kendati Wagub Provinsi Jabar, Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin. “Toh promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya,” ucap Tulus.

 

Boleh saja pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah ‘Pre-Project Selling’. Namun, praktik semacam itu pada akhirnya konsumen berada dalam posisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan.

 

Padahal pemasaran yang dilakukan tersebut, diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas kepastian peruntukkan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan gedung, perizinan, dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran.

 

Menurut data YLKI, sistem ‘Pre-Project Selling’ dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari. “Terbukti sejak 2014-2016, kami (YLKI-red) menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut, akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi,” katanya.

 

“Bahkan 2015, sekitar 40% pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya Pre-Project Selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas, benar dan jujur, pembangunan bermasalah, realisasi fasum/fasos, unit berubah dari yang ditawarkan,” bebernya.

 

Praktik semacam itulah yang menyerimpung komedian tunggal Mukhadly alias Acho. “Janji dan promosi pengembang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” tambahnya.

 

Maka dari itu, untuk menghindari terulangnya kasus Acho dengan skala yang lebih luas, berikut ini catatan YLKI terkait Pre-Project Selling, baik yang dilakukan Meikarta atau pengembang lain.

 

“Kami mengimbau masyarakat menunda pemesanan dan membeli unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinan dan legalitasnya. Jangan tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/fasos yang ditawarkan oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” kata Tulus.

 

Kemudian, YLKI mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhinya. “Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi IMB, padahal yang terjadi sebenarnya adalah baru pada tahap proses permohonan pengajuan IMB saja,” tukasnya.

 

Yang terakhir, mendorong Pemerintah menindak tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan terbukti merugikan konsumen. Siapapun pengembangnya. (fjr)

 

Sumber:

http://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/08/18/ylki-minta-konsumen-tunda-pembelian-apartemen-kota-meikarta/

99.300 Unit Apartemen di Meikarta Terjual

99.300 Unit Apartemen di Meikarta Terjual

Jumat, 18 Agustus 2017 | 09:07 WIB

 

PRESIDEN Direktur Meikarta, Ketut Budi Wijaya, menyampaikan, apartemen di Meikarta sudah terjual sebanyak 99.300 unit. Hal tersebut ia sampaikan di sela acara Grand Launching Meikarta di Maxx Box Lippo Cikarang, Kamis (17/8/2017). Ia mengatakan, animo masyarakat untuk membeli hunian vertikal pada mega proyek tersebut cukup tinggi, terbukti dari pencapaian penjualan.

 

“Pemesanan sudah 99.300 unit atau hampir 100 ribu unit. Ini respon yang sangat menggembirakan,” kata Ketut.

 

Pada tahap awal, sebanyak 225 ribu unit apartemen akan dibangun oleh pengembang Lippo Group ini. Ketut berharap, komposisi pembeli didominasi oleh orang pertama.

 

“Kita berharap 60-70 persen dibeli end user,” ujarnya.

 

Soal perizinan, jelas Ketut, perizinan pembangunan dilakukan secara bertahap. Dari total lahan yang akan dibangun seluas 500 hektar ditahap pertama, pihaknya telah mengantongi izin pembangunan seluas 84 hektar.

 

“Perizinnya kami minta blok per blok, tahap ber tahap. Kami jual yang 84 hektar dulu,” jelas dia.

 

Penyerahan unit apartemen pada tahap pertama akan dilakukan pada akhir tahun depan. Mengenai isu negatif yang menimpa pembangunan mega proyek ini ternyata tidak membuat konsumennya khawatir. Raimon (39) misalnya, mengaku tetap percaya dengan nama besar developer tersebut.

 

“Saya yakin dengan Lippo Grup sebagai pengembang besar, tidak mungkin mengabaikan izin. Ini kan pengembang besar, kalau mereka mengabaikan izin proyeknya dimana-dimana bakal jelek juga,” ungkap dia dilokasi.

 

Warga Jakarta ini merupakan salah satu dari konsumen yang membeli apartemen besutan Lippo Group tersebut. Raimon mengungkapkan telah memesan 1 unit apartemen tipe dua kamar seharga Rp250 jutaan tersebut. Rencananya, ia akan mengivestasikan apartemen itu jika telah berdiri nanti. Ia yakin, hal itu akan menjadi prospek yang cukup menjanjikan mengingat banyaknya area komersial serta adanya lembaga penddikan dimega proyek tersebut.

 

“Mau buat sewa, pasti akan laku sekali. Kalau buat tinggal enggaklah, saya ingin di Jakarta saja dekat tempat kerja,” tukasnya. (lea/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/08/18/99-300-unit-apartemen-di-meikarta-terjual/

Akhir Bulan Ini, Tol Cawang – Bekasi Barat Berlakukan Sistem Ganjil Genap

Mulai Pukul 06:00 – 09:00 Wib

Akhir Bulan Ini, Tol Cawang – Bekasi Barat Berlakukan Sistem Ganjil Genap

Rabu, 16 Agustus 2017 — 8:39 WIB

 

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah akan menerapkan pemberlakukan ganjil-genap di tol Jakarta – Bekasi Barat dan sebaliknya yang rencananya mulai akhir bulan Agustus 2017 ini mulai pukul 06:00 hingga 09:00 wib.

 

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono membenarkan adanya rencana penerapan ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek akan dimulai dari Tol Bekasi Barat hingga keluar Tol Semanggi.

 

Diberlakukanya sistem ganjil-genap, kata Bambang guna mengurangi kepadatan arus lalulintas di tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya yang setiap harinya ada sekitar 40 ribu kendaraan dan diharapkan pemberlakukan sistem baru nanti aka nada pengurangan sekitar 50 persen kemacetan.

 

“Kita mendorong supaya orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi jadi naik angkutan umum,” ujar Bambang. “Sistemnya sama halnya dengan penerapan ganjil-genap yang sudah dilakukan di Semanggi hingga Thamrin.”

 

Menurutnya pemberlakuan sistem ganjil-genap pada jam-jam sibuk pukul 6 sampai pukul 9, hanya boleh (mobil) ganjil atau genap sesuai dengan tanggal kalender.

 

Dikatakan Bambang, kemacetan pada jalan Tol Jakarta-Cikampek sekarang bertambah disebabkan antara lain adanya pembangunan infrastruktur seperti MRT, LRT, dan Tol Jakarta-Cikampek Elevated. “Adanya pembangunan itu membuat sebagian ruas jalan terpakai, kemudian daya tampung jalan berkurang yang menyebabkan kemacetan,” ujar Bambang.

 

Saat ini BPTJ tengah melakukan sosialisasi dan akan melanjutkan sosialisasi perihal penerapan ganjil-genap di Tol Bekasi Barat hingga Semanggi.

 

Terkait banyaknya keluhan masyarakat soal kemacetan di tol terebut, Bambang menegaskan penerapan ganjil-genap di Tol Bekasi Barat hingga Semanggi akan dilakukan secepatnya yang diperkirakan diterapkan pada akhir Agustus 2017 dan Permenhubnya segera terbit.

 

Untuk mengatasi pengendara yang hanya memiliki nomor ganjil atau genap saja dan berharap beralih ke kendaraan umum, pihak BPJT sudah menyiapkan 60 unit bus tambahan agar para penumpang bisa menggunakan bus dengan kapasitas lebih banyak.

 

(dwi/sir)

 

Sumber:

http://poskotanews.com/2017/08/16/akhir-bulan-ini-tol-cawang-bekasi-barat-berlakukan-sistem-ganjil-genap/

Satpol PP Sudah Minta Pengusaha THM Tutup Sendiri

Satpol PP Sudah Minta Pengusaha THM Tutup Sendiri

Selasa, 15 Agustus 2017 | 15:58 WIB

 

KEPALA Seksi Pembinaan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Sukrisyono menerangkan, terkait masalah penutupan THM perlu ada tahapan, mulai dari pemberian surat peringatan.

 

”Kami sudah layangkan surat kepada para pengusaha THM untuk melakukan menutup sendiri. Karena dalam proses penutupan paksa, itu perlu ada proses administrasi yang harus ditempuh,” kilahnya.

 

Namun, ketika Radar Bekasi (Grup gobekasi.co.id) menyambangi kantor Kepala Satpol PP Sahat MBJ Nahor dan ingin mengkonfirmasi terkait ketidakhadiran dalam pertemuan tersebut, yang bersangkutan tidak ada di ruang kerjanya.

(and/pj/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/08/15/satpol-pp-sudah-minta-pengusaha-thm-tutup-sendiri/

Uji Coba Jembatan Penghubung Kawasan Industri MM-2100 dan EJIP

AP

 

Beberapa kendaraan tampak melintas di atas jembatan yang membentang di atas Sungai Cikarang, yang menghubungkan antara dua Kawasan Industri besar, MM-2100 dan EJIP di Kabupaten Bekasi pada Rabu, 09 Agustus 2017. Berdasarkan informasi yang disosialisasikan melalui spanduk, jembatan ini diujicobakan pada tanggal 09 Agustus 2017 mulai pukul 10.00 hingga 18.00. Kemudian uji coba akan dilanjutkan kembali pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2017 mulai pukul 06.00 hingga 18.00.

 

Dalam masa uji coba ini, hanya kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan kecil roda empat dengan ukuran tinggi maksimal 2.1 meter yang diperbolehkan untuk melintas. Dengan dibukanya akses jembatan penghubung ini, maka pengguna yang biasa beraktifitas dari Kawasan Industri MM-2100 ke Kawasan EJIP atau sebaliknya, mampu menghemat jarak tempu hingga 15 kilometer. Apabila sebelumnya harus melalui Jalan Tol Jakarta Cikampek dan kemudian disambung dengan melintasi jalan arteri yang padat sepanjang kurang lebih 20 kilometer, kini jarak sejauh itu dapat ditempuh hanya dalam jarak 5 kilometer saja.

 

Perkembangan Jembatan Penghubung yang berada di titik -6.317833, 107.112860 atau koordinat 6°19’04.2″S 107°06’46.3″E ini, bisa dilihat dalam catatan di SINI, di SINI, dan di SINI.

 

 

ANANTO PRATIKNO

 

Puluhan Buruh Demo di Kawasan Gobel Cibitung

Buruh Bekasi: Catatan Pelanggaran PT Padama Bahtera Labelindo

Thursday 03 August 2017 14:50

1145 Kali Dibaca

 

Sabekasi.com, Cibitung – Ketidakadilan masih terus dirasakan buruh Bekasi. Perlakuan sewenang-wenang, tak sesuai perundang-undangan yang berlaku, masih banyak dilakukan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini.

 

PT Padama Bahtera Labelindo salah satunya. Buruh Bekasi yang tegabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Gobel, Cibitung, itu.

 

Kepada Sabekasi.com, Ketua Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Bekasi Amier Mahfouzh mengatakan pihaknya mencatat ada 10 pelanggaran yang telah dilakukan Padama. Berikut adalah daftarnya.

 

1. Status pekerja tidak sesuai dengan ketentuan UU 13/2003. Pekerja dengan masa kerja 3 hingga 8 tahun masih berstatus sebagai karyawan kontrak.
2. Perusahaan melakuan PHK secara sepihak terhadap Ketua PUK SPAI FSMI PT Padama Bahtera Labelindo, 7 orang pengurus, dan 24 anggota serikat pekerja di perusahaan tersebut. Ironisnya, PHK ini dilakukan hanya secara lisan.
3. Adanya pemotongan upah yang diindikasikan sebagai iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kartu BPJS Kesehatan tidak atif. Selain itu, sebagaian karyawan tidak didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Adanya penundaan upah oleh perusahaan apabila pekerja dianggap melakukan kesalahan.
5. Adanya pemotongan upah ketika pekerja tidak masuk bekerja. Meskipun pekerja beralasan sakit dan dibuktikan dengan suarat keterangan dokter.
6. Tidak adanya hak cuti bagi pekerja bilamana tidak masuk kerja dikarenakan kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang. Upah pekerja tetap dipotong meskipun karyawan menikah dan keluarga karyawan meninggal.
7. Selama training 3 bulan baru mendapatkan upah setelah masa training dinyatakan lulus oleh pihak perusahaan.
8. Tidak adanya tempat untuk sarana ibadah (mushola/masjid)
9. Tidak disediakan baju seragam.
10. Jam kerja tidak sesuai dengan UU 13/2013. Meskipun buruh bekerja lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, tidak dibayarkan upah lemburnya.Keberpihakan Pemerintah DipertanyakanLangkah-langkah organisasi FSPMI dalam upaya menyelesaikan masalah ini telah ditempuh panjang. Amier mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Pengawas Ketenagakerjaan.”Sudah dilakukan sidak (inspeksi mendadak) oleh pengawas ke perusahaan. Tapi tidak ada tindaklanjut atau langkah turunan pasca sidak itu,” terang Amier.Tak hanya itu, Amier mengatakan pihaknya juga sudah dua kali melayangkan somasi ke perusahaan. Di antaranya yang dikirim tanggal 24 Juli 2017. “Kita tembuskan juga surat itu ke Disnaker Kabupaten Bekasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, dan Kapolrestro Kabupaten Bekasi,” katanya.Dalam surat somasi tersebut, Amier menjelaskan pihaknya meminta agar perusahaan menanggapi dan bersedia menyelesaikan permasalahan. Karena FSPMI menilai ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan dan sebagian berdimensi pidana.”Sayangnya, somasi ini tidak ditanggapi positif,” Amier menyayangkan.Pilihan Aksi MassaAbsennya tindaklanjut Pengawas Ketenagakerjaan sebagai representasi pemerintah dan tak ada respon positif terhadap somasi yang dilayangkan ke Padama membuat buruh tak punya banyak pilihan dalam memperjuangkan keadilan. Sehingga, aksi massa pun mau tak mau dikatakan Amier harus dilakukan.”Tidak ada pilihan lain. Kami bergerak melalui aksi massa untuk menuntut pihak pengusaha Padama segera memberikan hak-hak kaum buruh,” tegas Amier.Hari ini, Kamis (3/8), sekitar seribu buruh yang tergabung di FSPMI melakukan aksi di Padama.  Amier mengatakan aksi ini akan dilakukan hingga sore hari. “Untuk hari ini sampai sekitar jam 5 sore ini lah,” katanya saat dihubungi Sabekasi.com.Meski demikan, ia memastikan aksi tak hanya akan dilakukan hari ini saja. FSPMI dikatakannya akan terus melakukan aksi sampai hak-hak buruh diberikan. “Terus. Kita akan terus aksi. Pokoknya sampai keadilan dan hukum ditegakkan,” tandasnya. (Sab)

 

Sumber:

http://sabekasi.com/news/detail/5/2303/Buruh-Bekasi:-Catatan-Pelanggaran-PT-Padama-Bahtera-Labelindo

 

 

Puluhan Buruh Demo di Kawasan Gobel Cibitung

Kamis, 3 Agustus 2017 | 13:36 WIB

 

PULUHAN buruh Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berdemonstrasi di PT Padama Bahtera Labelindo, Kawasan Industri Gobel, Cikarang Barat, Kamis (3/8/2017) pagi.

 

Sebanyak 173 polisi dari jajaran Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat diturunkan untuk mengamankan kegiatan tersebut.

 

Kepala Bagian Operasi Kabag Ops Polres Metro Bekasi AKBP Reynold E.P. Hutagalung, menjelaskan, pihaknya mempersilakan bagi yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum.

 

“Tetapi jangan sampai menganggu ketertiban umum masyarakat, seperti melursak fasilitas umum dan menganggu kelancaran arus lalu-lintas,” tuturnya.

 

Menurut informasi, demonstrasi di depat perusahaan tersebut karena ada dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. (lea/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/08/03/puluhan-buruh-demo-di-kawasan-gobel-cibitung/