5 Bulan Aksi di Depan Pabrik, Tuntutan Buruh PT Lee Max Tak Kunjung Dijawab

5 Bulan Aksi di Depan Pabrik, Tuntutan Buruh PT Lee Max Tak Kunjung Dijawab

Senin, 20 April 2015 | 16:25

 

SEKITAR 5 bulan sudah sejak November 2014 lalu, aksi mogok kerja buruh PT Lee Max Industrial di Jalan Akasia II Blok AE nomor 49 A, Kawasan Industri Delta Silicon I, Kecamatan Cikarang Selatan masih berlangsung, Senin (20/4).

 

Buruh yang tergabung dengan Front Solidaritas Buruh Bekasi (FSBB) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi, karena perusahaan pembuat lensa tersebut dinilai melanggar hak buruh seperti ketenagakerjaan dan hak untuk menunaikan ibadah.

 

“Tidak mendapat tunjangan kesehatan, tidak ada waktu sholat, tidak diperbolehkan berserikat,” jelas salah satu buruh, Sule (26) .

 

Sule menjelaskan, aset perusahaan berupa mesin pembuat lensa juga sudah disegel buruh dan kelak digunakan untuk menggaji karyawan.

 

” PT ini udah gak produksi dari bulan November 2014. Aset juga udah di segel semua sama buruh. Biar nanti aset PT itu bisa dipakai untuk menggaji karyawan, ” ungkapnya kepada GoBekasi.co.id, Senin (20/04)..

 

Sule berharap agar buruh nantinya dipekerjakan kembali. Buruh yang sudah diberhentikan itu berharap dipekerjakan kembali dengan mempertimbangkan hak-hak tersebut.

 

“Kalau tidak, perusahaan harus membayar ganti rugi berupa gaji pokok sisa kontrak yang masih berlaku,” tambah Sule.

 

Para buruh terpantau masih terus melakukan aksi mendirikan tenda untuk menginap yang letaknya persis di depan perusahaan. (Cr22).

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/04/20/5-bulan-aksi-di-depan-pabrik-tuntutan-buruh-pt-lee-max-tak-kunjung-dijawab/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag | Tinggalkan komentar

Pemkab Dianggap Hambat Kegiatan DPRD

Pemkab Dianggap Hambat Kegiatan DPRD

Selasa, 21 April 2015 | 08:14

 

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi dianggap menghambat kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pasalnya, hingga kini petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) untuk kegiatan tersebut belum dikeluarkan.

 

Menurut kabar yang dihimpun dari para anggota dewan, idealnya pelaksanaan reses dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Namun kenyataannya, hingga kini reses belum bisa dilakukan.

 

“Perbup-nya belum selesai, juklaknya. Jadi kita menunggu perbup-nya selesai untuk menyerap anggaran reses ,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris.

 

Dikatakan Daris, setiap anggota dewan mendapat jatah Rp30 juta untuk sekali kegiatan reses. Sementara di tahun ini, seluruh wakil rakyat itu mendapat anggaran Rp90 juta untuk tiga kali reses.

 

Upaya agar perbup segera dikeluarkan, kata Daris, sudah dilakukan. Bahkan pihaknya mengaku sudah menyampaikan surat ke Pemerintah Kabupaten Bekasi agar juklak dan juknis reses segera dikeluarkan.

 

“Ternyata tidak selesai, belum selesai sampai dengan sekarang. Jadi kita belum bisa serap. Bahkan kita panggil Sekwannya agar selesai, tapi mungkin masih ada yang dikaji barangkali,” katanya.

 

Sementara untuk menemui masyarakat dan konstituennya, sambung Daris, beberapa anggota dewan terpaksa menggunakan anggaran pribadi. Karena anggaran reses yang sudah dialokasikan di tahun ini belum bisa diserap. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/04/21/pemkab-dianggap-hambat-kegiatan-dprd/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar

Ilegal tapi Dipungut Pajak

Ilegal tapi Dipungut Pajak

Selasa, 21 April 2015 | 10:17

 

SEJUMLAH Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bekasi selama ini tetap dipungut pajak. Padahal, pemerintah daerah belum mengeluarkan perda yang mengatur tentang tempat hiburan tersebut.

Bahkan, pajak dari THM itu juga tidak bisa dipastikan masuk ke kas daerah. Hal itu dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar. Kata dia, pungutan pajak itu berdasarkan keterangan dinas terkait.

 

“Melihatnya per kegiatan, setiap kegiatan diwajibkan terkena pajak menurut dinas,” katanya.

 

Kata Mulyana, pajak yang diterapkan dinas terkait tidak lagi melihat status legal atau tidaknya THM. Namun yang menjadi dasar dari pungutan tersebut yakni adanya kegiatan usaha.

“Ada kegiatannya ditagih pajaknya,” ujarnya.

 

Disinggung soal aliran pajak THM tersebut, Mulyana mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya mengatakan akan membuat perda tentang THM agar pajak dari tempat hiburan malam masuk ke kas daerah.

 

“Nah makanya, perdanya kan ini mau kita susun. Penegasannya di perda, kadang-kadang kita kan salah persepsi juga,” tambahnya.

 

Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga kini belum memiliki perda yang mengatur tentang THM. Sehingga THM yang kini beroperasi pun dianggap ilegal. Meski demikian, dinas terkait tetap memungut pajak dari jenis usaha ilegal tersebut. Alhasil, pungutan dari THM pun seolah menjadi pungutan liar yang menguap.

 

Diketahui bahwa, revisi Perda Pariwisata merupakan salah satu dari 26 Prolegda yang diagendakan di tahun ini. Dalam revisi perda itu salah satunya membahas soal THM. (neo)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/04/21/ilegal-tapi-dipungut-pajak/

Dipublikasi di Dunia Usaha | Tag | Tinggalkan komentar

Gara-gara Beton Pembatas, Pedagang Pasar Lemah Abang Serbu Dishub

Gara-gara Beton Pembatas, Pedagang Pasar Lemah Abang Serbu Dishub

Senin, 20 April 2015 | 13:57

 

KESAL karena bukaan (turn around,red) jalan di depan Pasar Lemahabang ditutup beton pembatas, puluhan pedagang serbu kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Jalan Industri, Kecamatan Cikarang Utara, Senin (20/4). Pedagang merasa , penutupan jalan  mempengaruhi omset karena menurun drastis.

 

Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Lemahabang, Tati (34), mengatakan penutupan bukaan di median sangat merugikan dia dan pedagang lain.

 

“Kalau bukaan ditutup, orang jadi tidak bisa nyebrang ke Pasar Lemahabang, orang kan jadi milih Pasar Cikarang. Pendapatan kita yang satu hari Rp5 juta jadi Rp1 sampai Rp2 juta, Pak. Kita kan mau bayar segala macam tagihan,” katanya kepada GoBekasi.co.id, Senin (20/4).

 

Para pedagang mengatakan, akan menunggu pihak Dinas Perhubungan yang akan berkoordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama sepekan, agar beton pembatas diangkat dan putaran kembali dibuka. (Dam)

 

Sumber:

http://www.gobekasi.co.id/2015/04/20/gara-gara-beton-pembatas-pedagang-pasar-lemah-abang-serbu-dishub/

Dipublikasi di Lalu Lintas, Sosial | Tag | Tinggalkan komentar

Tanda-tanda yang Jadi Pertanda di Sekitar Kita (63)

Tanda-tanda yang menjadi pertanda yang ada di sekitar kita, pada edisi yang ke enampuluhtiga.

 

Di tengah-tengah rerumputan hijau pula, tersembul sebuah benda bulat berbahan seperti logam, dengan baluran wara kuning yang menyala-nyala, kuning yang menyilaukan mata siapa saja yang memandangnya, dan juga terlihat seperti benda asing dari luar angkasa.

???????????????????????????????

 

Entah mengapa tanda ini berbentuk aneh seperti ini, dan ada kode dengan huruf TB serta angka 04. Tanda apakah gerangan?

???????????????????????????????

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag , | Tinggalkan komentar

Agustus, Commuter Line Sampai Stasiun Tambun

Agustus, Commuter Line Sampai Stasiun Tambun

Senin, 20 April 2015 | 04:11 WIB

 

TEMPO.CO, Bekasi – Kereta Rel Listrik Commuter Line direncanakan beroperasi hingga Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi pada Agustus 2015. “Kalau menunggu infrastuktur selesai semua, terlalu lama,” kata Kepala Stasiun Bekasi, Rohman, Minggu 19 April 2015.

Infrastuktur yang dimaksud Rohman ialah pembangunan double-double track. Menurut dia, pembangunan fisik di bagian bawah tersebut memakan waktu cukup lama, atau baru selesai digarap pada 2018. “Sementara kebutuhan Commuter Line mendesak,” kata Rohman.

Dia mencontohkan, salah satunya pembuatan jembatan yang memakan waktu cukup lama. Sepanjang Stasiun Bekasi hingga Stasiun Cikarang, terdapat tiga sungai yang harus dibuat jembatan. Antara lain, di Kali Bekasi, Tambun, dan Cikarang. “Dipakai lintasan yang ada dulu,” kata dia.

Adapun infrastuktur listrik aliran atas, dari Stasiun Bekasi hingga ke Cikarang hampir rampung dikerjakan atau mencapai 80 persen. Dengan begitu, sudah bisa dipakai untuk kereta rel listrik. “Sementara sampai Tambun dulu, untuk ke Cikarang menyusul, tergantung kesiapan infrastukturnya,” kata dia.

Rohman mengatakan, pertimbangan pengoperasian hingga Stasiun Tambun karena jumlah penumpang di stasiun tersebut cukup banyak. Setiap pagi, rata-rata mencapai 1.400 penumpang. “Selama ini mereka menggunakan KRD (Kereta Rel Diesel) kalau pagi,” kata Rohman.

Rohman menambahkan, lantaran DDT belum rampung, maka dipastikan ada singgungan dengan kereta jarak jauh. Tapi, dengan jadwal yang ada saat ini yaitu sebelum pukul 05.00 kereta jarak jauh sudah masuk ke Jakarta, maka dipastikan singgungan hanya sedikit.

Jika KRL sudah bisa beroperasi sampai ke Stasiun Tambun, diyakini bisa mengurangi kepadatan penumpang di Stasiun Bekasi. Sebab, para penumpang di Stasiun Bekasi bukan hanya masyarakat Kota Bekasi saja. “Warga di Tambun dan sekitarnya lebih dekat naik KRL,” kata dia.

ADI WARSONO

 

Sumber:

http://www.tempo.co/read/news/2015/04/20/083658976/Agustus-Commuter-Line-Sampai-Stasiun-Tambun

Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag | Tinggalkan komentar

Halo… Ini Kabupaten Bekasi, Ada Uang, Ada Pelayanan

Halo… Ini Kabupaten Bekasi, Ada Uang, Ada Pelayanan

Saturday, 18 April 2015 05:47 red

 

CIKARANG – Layanan buruk pemerintahan di Kabupaten Bekasi bukan cerita baru. Di masa pemerintahan Bupati Neneng Hasanah Yasin ini menjadi pemandangan sehari-hari. Warga makin sering menumpahkan persoalannya di media massa karena merasa tidak ada jalan lain untuk mengadu.

 

Seorang guru yang berurusan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengatakan, perlu waktu berminggu-minggu agar berkasnya diproses. Demikian dikeluhkan seorang warga di media social, baru-baru ini.

 

Guru dari Tambun Selatan itu mengaku begitu kecewa ketika mengetahui setelah dua minggu berkasnya belum diproses dengan dalih yang tidak jelas.

 

Diduga tidak adanya proses yang baik dari tidak memberi sejumlah uang pada petugas di sana. “Yang begitu sudah jadi kebiasaan, jadi jangan harap kalau urusan tanpa ‘itu’ akan cepat selesai,” komentar guru lain.

 

Bukan hanya di Dinas Pendidikan, urusan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun sama. Berkas-berkas yang masuk ternyata hanya didiamkan sekian minggu tanpa kejelasan.

 

“Setelah kita datang marah-marah karena merasa dicuekin oleh aparat BKD, baru mendadak diproses. Kan aneh. Urusan beres karena kita sebagai warga udah kesal dengan layanan yang begitu buruk,” ujar salah seorang korban kepada sebuah LSM di bilangan Cikarang Pusat.

 

Sudah bukan rahasia lagi di kantor yang satu atap dengan Kantor Bupati Bekasi itu semua urusan ‘berbau’ uang. Tahun lalu, kepada media ini, seorang korban mengaku, untuk pemrosesan lebih lanjut selembar berkas harus memberi uang ke petugas tertentu. Tidak dijelaskan besaran dana siluman itu, namun itu sudah jadi ‘tradisi’ di sini.

 

Seorang kasubag di BKD menjelaskan, tidak kunjungnya diproses surat dari pengadu lebih pada keinginan Pemkab Bekasi untuk tidak mudah memutasi orang ke luar wilayah. Hal yang sama juga dikatakan oleh pejabat penting di Dinas Pendidikan.

 

“Kita kekurangan tenaga pendidik PNS, jadi kita nggak mau mempermudah guru yang ada di sini untuk keluar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rohim. (BP01)

 

Sumber:

http://bekasipos.com/index.php/metro-bekasi/city-news/2295.html?task=view

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag | Tinggalkan komentar