Bupati: Jalur Kalimalang Bisa Jadi Jalan Protokol

Bupati: Jalur Kalimalang Bisa Jadi Jalan Protokol

Senin, 16/10/2017 08:30 WIB

 

CIKARANG_DAKTACOM: Pemerintah Kabupaten Bekasi kesulitan menentukan titik jalan protokol karena semrawutnya tata ruang yang ada di wilayahnya. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengakui, Kabupaten Bekasi tidak seperti daerah lain yang memiliki halaman depan dan jalur protokol.

 

“Jika dilihat semestinya jalan pilar Cikarang Utara menjadi halaman depan Kabupaten Bekasi, namun kondisinya sudah semrawut,” ujarnya pada Senin (16/10)

 

Oleh karena itu pihaknya tidak memiliki jalur utama sebagai ikon Kabupaten Bekasi.

 

Meski tidak memiliki jalan protokol, namun pihaknya menginginkan agar taman dibangun di tiap kecamatan supaya menjadi tempat masyarakat berrekreasi.

 

Neneng menambahkan, jika 2 jalur di jalan kalimalang yang menghubungkan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang selesai dibangun bisa dijadikan sebagai jalan protokol.

 

Namun pengerjaannya saat ini masih terhambat karena beberapa faktor diantaranya proses ganti rugi lahan yang tersendat.

 

Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Azeza Ibrahim

 

Sumber:

http://dakta.com/news/11696/bupati-jalur-kalimalang-bisa-jadi-jalan-protokol

Iklan
Dipublikasi di Fasilitas Umum | Tag , , , | Meninggalkan komentar

6 Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi Ini Tak Boleh Diganggu

6 Cagar Budaya di Kabupaten Bekasi Ini Tak Boleh Diganggu

Senin, 16 Oktober 2017 | 10:47 WIB

 

BALAI Pelestarian Cagar Budaya Serang Wilayah Kerja Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud menetapkan enam peninggalan sejarah di Kabupaten Bekasi sebagai cagar budaya.

 

Keenam cagar budaya itu, yakni Pendopo Cikarang (kantor bekas kewedanan Cikarang Utara), rumah bersejarah yang kini menjadi asrama Polsek Cikarang 1 dan rumah bersejarah yang kini menjadi asrama Polsek Cikarang 2.

 

Kemudian Saung Ranggon di Cikedokan Cikarang Barat, Gedung Juang 45 di Tambun Selatan dan bangunan bersejarah yang kini digunakan Dinas Pemadam Kebakaran di Tambun Selatan. Ke enam cagar budaya tersebut berjenis bangunan.

 

Kepala Bidang Budaya pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bekasi, Suwartika. menjelaskan, penetapan cagar budaya memberi garansi tersendiri atas keaslian peninggalan bersejarah tersebut. Adapun peninggalan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, tidak boleh diubah apalagi dihancurkan.

 

Terhadap cagar budaya yang dimaksud, setiap orang dilarang melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif.

 

“Bahkan untuk pemugaran atau perbaikan maupun pemeliharaan, harus didampingi para ahli. Tujuannya jelas, agar keaslian situs tersebut dapat terjaga. Cagar budaya pun dilarang dipindahkan dan atau dipisahkan dari titik awalnya tanpa izin,” terang Suwartika.

 

Lanjutnya, pelestarian cagar budaya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Setiap orang yang merusak cagar budaya diancam pidana penjaran maksimal 15 tahun dan/atau denda Rp5 miliar.

 

Regulasi tentang cagar budaya ini pun terbilang ketat, bahkan setiap orang yang tidak melaporkan adanya cagar budaya dapat dinyatakan melanggar Undang-undang. Di sisi lain, setiap orang yang melakukan pencarian cagar budaya tanpa izin pun terancam pidana.

 

(dho/pj/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/10/16/6-cagar-budaya-di-kabupaten-bekasi-ini-tak-boleh-diganggu/

Dipublikasi di Lingkungan, Sosial | Tag , | Meninggalkan komentar

Sejumlah Perusahaan Kerap Cemari Kali CBL, Pemkab Bekasi Cuek

Sejumlah Perusahaan Kerap Cemari Kali CBL, Pemkab Bekasi Cuek

Sabtu, 14 Oktober 2017 | 10:33 WIB

 

ELEMEN masyarakat peduli lingkungan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi cuek terhadap limbah sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan dan Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Lingkungan (Gempal), Ribah Setiawan mengkritisi ketidak pedulian Pemkab Bekasi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

 

Menurut dia, banyaknya busa-busa dan warna air yang sangat hitam pekat di Kali CBL, menjadi salah satu bukti ketidak pedulian DLH terhadap lingkungan. Kata Ribah, ketidak pedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) di DLH terhadap lingkungan yang tercemar limbah, itu sama saja mereka memakan gaji buta.

 

”Kami sudah beberapa kali melakukan investigasi di lapangan, termasuk observasi, dan hasil nya juga sudah diberikan kepada DLH untuk ditindaklanjuti. Namun hingga saat tidak ada reaksi. Karena selama ini kami melihat, sejumlah perusahaan selalu membuang limbah ke kali tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu,” sesalnya.

 

Ribah menambahkan, adanya permasalahan ini menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat demi lingkungan yang bersih dan sehat.

 

”Kami berharap, ini menjadi perhatian Pemkab Bekasi untuk kepentingan lingkungan yang lebih baik. Karena hal ini menjadi masa depan masyarakat di Kabupaten Bekasi,” terangnya.

 

Sementara, Anggota Gerakan Untuk Lingkungan (Gunting), Ahmad Nuriman menjelaskan, banyaknya limbah di Kali CBL harus menjadi perhatian semua stakeholder. Kata dia, pemerintah dan penegak hukum jangan sampai kalah dengan perusahaan nakal yang mencemari lingkungan.

 

”Kalau tidak ada yang peduli pada lingkungan, mau seperti apa masa depan bangsa ini dan alam di Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (and/pj/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/10/14/sejumlah-perusahaan-kerap-cemari-kali-cbl-pemkab-bekasi-cuek/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag , , | Meninggalkan komentar

Stasiun Cikarang

IMG_2829-1 (640)

AP

 

Suasana di depan pintu masuk Stasiun Cikarang yang berada di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tampak lengang sebagaimana terlihat pada Minggu sore, 15 Oktober 2017. Stasiun yang selesai direvitalisasi dengan bantuan dana dari ODA Jepang ini mulai resmi digunakan pada 8 Oktober 2017. Proyek elektrifikasi perkeretaapian dan “Double Double Track” ini, sebagai tanda persahabatan dan kerjasama antara Jepang dan Indonesia.

 

Menurut informasi yang tersedia di dekat loket pembelian tiket, jadwal keberangkatan Kereta Rangkaian Listrik (KRL) yang terangkai dengan jaringan Commuterline Jabodetabek ini mulai pukul 04:40 WIB. Keberangkatan terakhir dari stasiun yang terletak di titik -6.255334, 107.145153 dan koordinat 6°15’19.2″S 107°08’42.6″E ini ditetapkan pada pukul 20:52.

 

ANANTO PRATIKNO

Dipublikasi di Fasilitas Umum, Lalu Lintas | Tag , , | Meninggalkan komentar

Ini Alasan Perusahaan Minim Serap Tenaga Kerja Asal Kabupaten Bekasi

Jumat, 13 Oktober 2017 | 09:09 WIB

 

PERAN Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi dinilai masih belum maksimal untuk membantu tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, masih banyak sistem percaloan dan rekruitmen, sehingga harus ada pembenahan.

 

Ketua Forum Komunikasi HRD Ejip, Yosminaldi menyarankan Disnaker harus sering berkomunikasi dengan HRD dan para manajer perusahaan di kawasan industri dalam perekrutan tenaga kerja, sebab Disnaker yang memiliki peran sebagai mediator belum optimal.

 

“Selama ini perusahan yang ingin merekrut tenaga kerja sering tidak jelas, perusahan sering mengunakan jasa orang-orang yang dikenal, baik itu dari sumber resmi maupun tidak. Dan ini perlu dibenahi, makanya banyak pihak yang bermain,” ujarnya.

 

Menurut Yosminaldi, Disnaker harus mengkoordinasikan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi, sehingga tidak ada lagi praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja. Apalagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta pihak perusahaan agar penyerapan 30 persen dari tenaga kerja lokal.

 

“Kami bukan tidak mau merekrut tenaga kerja lokal, tapi data dari empiris yang kami punya, kualitas tenaga kerja lokal masih kalah bersaing dengan dari daerah lain. Makanya, ini Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah. Misalnya dalam perekrutan tenaga kerja 100 orang, kami utamakan ring satu itu dari tenaga kerja lokal, tapi hasilnya cuma 20 orang yang memenuhi syarat, makanya dicari ring dua dari wilayah lain,” terang Yosminaldi.

 

Dari pengalaman HRD dan manajer di perusahaan, lanjutnya, banyak mencari lulusan dari daerah yang kualitasnya lebih baik. Tetapi hal ini tidak akan terjadi bila kualitas tenaga kerja lokal bisa memadai, sebab jika merekrut dari daerah lain, pasti ada biaya yang dikeluarkan.

 

“Jadi kalau masyarakat Bekasi punya kualitas baik, ngapain kami cari jauh jauh ke daerah lain. Yang menjadi kendala biasanya warga lokal daya juang nya rendah dan pola pikir itu yang perlu dirubah,” imbuhnya.

 

Dia berharap, dengan adanya Peraturan daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang dibuat oleh DPRD bisa merubah kualitas dan sklil dari warga lokal. Sebab, dalam Perda itu juga diatur adanya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja, termasuk juga sekolah berbasis industri.

 

(dho/pj/gob)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/10/13/ini-alasan-perusahaan-minim-serap-tenaga-kerja-asal-kabupaten-bekasi/

Dipublikasi di Ketenagakerjaan | Tag , | Meninggalkan komentar

Angkutan Online di Bekasi Tidak Dilarang Seperti di Jawa Barat

Angkutan Online di Bekasi Tidak Dilarang Seperti di Jawa Barat

Jumat, 13 Oktober 2017 — 6:06 WIB

 

BEKASI (Pos Kota) -Keberadaan angkutan yang berbasih online di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat ini belum dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Padahal sudah ada peraturan dari Pemprov Jawa Barat yang melarang beroperasinya angkutan tersebut.

 

Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan selama ini keberadaan angkutan online dan konvensional di wilayahnya itu tidak bersinggungan. “Oleh karena itu, kita berharap situasi itu dapat terus berjalan,” ujarnya.

 

Untuk pelarangan angkutan online belum dilakukan dan masih melihat seperti apa aturan tersebut dari Pemprov Jabar.

 

Beberapa waktu lalu pihaknya juga sempat menggelar pertemuan dan dihasilkan poin kesepakatan diantara keduanya.

 

Terkait dengan keberadaan angkutan online, Suhup mengaku akan berkonsultasi ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

 

Karena badan tersebut merupakan kepanjangan dari Kemenhub yang mengatur mengenai persoalan angkutan khususnya yang berada di Jabodetabek.(lina)

 

Sumber:

http://poskotanews.com/2017/10/13/angkuta-online-di-bekasi-tidak-dilarang-seperti-di-jawa-barat/

Dipublikasi di Lingkungan | Tag , , | Meninggalkan komentar

DPRD Kabupaten Bekasi Usul Pemilihan BPD Dilakukan Secara Langsung

DPRD Kabupaten Bekasi Usul Pemilihan BPD Dilakukan Secara Langsung

admin 19 jam ago

 

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  –  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah mengusulkan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 153 Desa yang dilakukan pada bulan Februari 2018 mendatang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi-potensi pergesekan yang terjadi saat prosesi pemilihan nanti.

 

“Hari ini kan tugas dan fungsi BPD itu berat karena harus mengawasi yang namanya penggunaan ADD dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya tiap tahun semakin meningkat. Sementara disisi lain, kesejahteraan dan tunjangan BPD makin kesini makin bertambah juga sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak masyarakat yang berminat menjadi BPD,” ucap Yudhi, Senin (12/10).

 

Oleh karena itu, sambungnya, harus dibuat regulasi baru dalam pemilihan BPD yang bisa diimplentasikan tanpa adanya gesekan-gesekan di masyarakat. “Kalau dulu mekanismenya pemilihannya sudah ada, yakni melalui keterwakilan tokoh masyarakat di tiap desa tetapi karena calon-calonnya sedikit akhirnya banyak juga yang dipilih secara aklamasi,” ucapnya.

 

Untuk itu, ia mengusulkan agar dalam regulasi yang saat ini tengah dibahas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Forum BPD Kabupaten Bekasi serta stake holder lainnya, pemilihan BPD di tiap desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

 

“Ini kan potensi pergesekannya tiggi sehingga ini yang perlu diantisipasi bersama makanya kedepan regulasinya harus dituangkan juga ke dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah-red),” kata Yudhi.

 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui DPMPD bersama APDESI dan Forum BPD Kecamatan Se Kabupaten Bekasi saat ini tengah menggodok draft tata cara pemilihan BPD.

 

“Untuk regulasi yang baru masih dirapatkan dengan Apdesi dan Ketua Forum BPD. Regulasi tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk Perda,” kata Kepala DPMPD Kabupaten Bekasi, Abdillah.

 

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan apakah di dalam regulasi yang baru Pemilihan BPD akan dipilih langsung oleh masyarakat atau tidak. Pihaknya pun mengaku akan mendengarkan dari berbagai pihak bagaimana baiknya regulasi tersebut.

 

Yang pasti, kata dia, dalam pelaksanaan pemilihan Ketua BPD tidak ada bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Semua biaya, akan dibebankan kepada Pemerintah Desa dan masing-masing calon lembaga desa yang bertugas mengontrol pemerintahan desa tersebut. (BC)

 

Sumber:

https://beritacikarang.com/dprd-kabupaten-bekasi-usul-pemilihan-bpd-dilakukan-secara-langsung/

Dipublikasi di Pemerintahan | Tag , , | Meninggalkan komentar