Pemkab Bekasi Takut Tutup THM…???

Pemkab Bekasi Takut Tutup THM…???

Posted by Redaksi on 23/03/2015 – 4:54 in CIKARANG BEKASI | Views | Leave a response

*Perda Tak Gol, PAD Tetap Jadi PAJ

 

CIKARANG PUSAT – Sejatinya, setiap kegiatan usaha apapun yang memiliki dampak luas, terlebih ekses negatif terhadap masyarakat, harusnya diatur oleh regulasi. Sebaliknya, di Kabupaten Bekasi justru malah dibiarkan dengan ketidakjelasan aturannya. Sebut saja Tempat Hiburan Malam (THM), jika memang Pemkab Bekasi tak inginkan ada regulasi, seyogyanya kegiatan usaha sejenis itu ditutup saja.

 

“Keberadaan THM saat ini hanya menjadi obyek bancakan oknum pejabat Pemda bermental kleptokrat, nyatanya THM sudah sejak lama hingga kini tetap beroperasi. Yang ada, PAD berubah menjadi Pendapatan Asli PeJabat (PAJ).Kalau Pemkab Bekasi tak kunjung memiliki Perda THM atau Pemkab tidak menutup THM,” ungkap Ketua Umum Sniper, Gunawan, Minggu (22/3).

 

Menurutnya, jika Pemkab Bekasi benar-benar bertanggungjawab terhadap masyarakatnya, mereka harusnya segera membuat Perda. Di sisi lain, sebelum regulasi itu ada, tutup THM. Pasalnya, jika dikelola secara benar dan transparan, dengan berlandaskan payung hukum yang jelas, asupan PAD dari THM tiap tahunnya sangatlah besar. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi, malah justru diduga lebih banyak menguap.

 

“Sekarang nguapnya ke mereka (oknum pejabat kleptokrat), karena nggak ada Perda. Kecuali THM ditutup, tapi mereka nggak akan berani tutup, kan mereka terima setorannya. Kalo Perda ada, nggak bisa ‘maen’ lagi mereka,” ketusnya.

 

Padahal kata dia, dengan adanya regulasi, tiga komponen sekaligus akan terakomodir. Pertama, Pemkab Bekasi bisa menggali potensi PAD dari sektor pajak daerah. Kedua, adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Tak seperti yang mereka keluhkan selama ini, banyaknya pungutan yang harus mereka setor lantaran belum adanya kejelasan regulasi yang mengikat. Terakhir, terakomodirnya dua kalangan masyarakat, baik ekspatriat maupun masyarakat agamis. Adanya regulasi dapat mengatur secara teknis kegiatan usaha seperti itu.

 

Masih kata dia, solusi terbaik untuk menertibkan sekaligus kendalikan THM adalah Bupati Bekasi selaku pimpinan tertinggi segera turun tangan. Sebab, dinas-dinas terkait telah gagal jalankan tugas pokok dan fungsinya. “Bupati harus turun tangan, karena para OPD terkait telah gagal dalam menjalankan tufoksinya di bidang kepariwisataan,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi Mulyana Muhtar mendesak pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera lakukan penutupan terhadap THM, sebelum Perda inisiatif THM disahkan. Pihaknya mengaku tak memiliki kewenangan untuk menutup, dikarenakan tugas dan fungsi pihaknya sebatas pengawas eksekutif.

 

“Ya kalau sudah seperti itu, seharusnya ditutup saja sama Satpol PP daripada selama ini hanya menguntungkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

 

Menurutnya, sudah jelas itu melanggar aturan. Pemkab Bekasi, melalui Satpol PP segera melakukan penertiban terhadap restoran atau cafeteria dan juga tempat-tempat karaoke tersebut. Kalau terus dibiarkan, kata dia, akan semakin menambah masalah kedepannya.

 

“Penutupan tersebut dalam rangka penertiban. Komisi B akan membahas soal aturannya. Nantinya, kita akan coba rumuskan Perdanya, sebab dulu katanya pernah dibahas namun tidak ada kelanjutannya,” tutupnya.

 

Terpisah, Kabid Pariwisata Kabupaten Bekasi, Donny Sirait mengaku, sejak 2014 lalu pihaknya sudah tidak berikan rekomendasi perpanjangan izin usaha restoran dan cafeteria. Bahkan, pihaknya mengklaim sudah keluarkan surat edaran penutupan bagi seluruh usaha restoran dan cafeteria yang sudah menyalahi aturan. Pasalnya, kata dia, saat ini tempat-tempat usaha seperti karaoke itu jelas tidak ada izin.

“Izin mereka sudah tidak kita perpanjang lagi, sedangkan tempat karaoke jelas tidak ada izin. Kalau ada pihak desa atau kecamatan memberikan izin, ini kan jadi pertanyaan besar bagi kita, sebab sampai saat ini belum ada Perda yang mengaturnya,” katanya.

 

Saat pihaknya mengedarkan surat pemberitahuan penutupan tersebut, lanjutnya, salah satu stafnya mengaku pernah dimarahi oleh oknum preman yang membekingi salah satu THM yang ada di Lippo Cikarang. Ini jelas bahwa selama ini restoran, cafe, dan karaoke di sana telah dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

“Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan beberapa pihak instansi terkait, khususnya Satpol PP untuk melakukan penindakan langsung terhadap tempat usaha tersebut, tapi hingga kini tidak ada upaya apapun. Kan sudah jelas kalau kita sudah tidak memberikan rekomendasi perpanjangannya, yang berarti usaha-usaha tersebut ilegal, seharusnya Satpol PP segera melakukan penertiban,” pungkasnya. (ONE)

 

Sumber:

http://bekasiekspresnews.co.id/2015/03/pemkab-bekasi-takut-tutup-thm/

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Dunia Usaha dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s