Dikeluhkan, Pelayanan Pembuatan KK di Kabupaten Bekasi

Dikeluhkan, Pelayanan Pembuatan KK di Kabupaten Bekasi

Senin, 16 November 2015 — 18:22 WIB

 

BEKASI (Pos Kota) – Baru sepekan kebijakan kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, menerapkan sistem tandatangan basah di Kartu Keluarga (KK). Senin (16/11) menuai protes dari sejumlah pemohon.

 

“Dua hari lalu kartu keluarga saya dijanjiin hari Senin, tetapi sekarang malah belum kelar, katanya kepala dinas tidak masuk, sakit,” ujar Muhroni, 34, warga Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Babelan, dengan nada sewot.

 

Petugas pelayanan di loket tidak dapat menjawab, “Saya hanya pelayanan, kalau memang belum rampung apa yang masu saya berikan. Semuanya kebijakan pimpinan,” kata Saodah, satu petugas pelayanan, sambil mengatakan saat ini dia sering kena semprot warga.

 

Warga saat ini kebingungan dengan proses pembuatan KK di Disdukcapil Kabupaten Bekasi, “Ini urgen, untuk pembuatan BPJS. Karena KK-nya belum masuk nama anak, saya mengurus ke sini, dengan harapan hari ini juga kelar,” lanjut Muhroni, sambil mengatakan, nyatanya dua kali ke Pemkab belum juga rampung.

 

Ayah dua anak karyawan swasta ini mengaku dia terpaksa mengurus sendiri, supaya tidak mengeluarkan biaya banyak, “Saya hanya cuti saja dengan harapan cuti habis urusan rampung,” keluhnya, sambil mengatakan ternyata biaya malah lebih besar untuk ongkos dari Babelan ke Pemkab saja sudah lebih dari Rp 100 ribu.

 

Sementara itu Neman, Kabid Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi menuturkan, kebijakan itu diambil oleh kepala dinas, karena sesuai dengan aturan, “Ini sesuai aturan, sehingga tanda tangan di KK, harus langsung (basah), bukan cap lagi,” katanya.

 

Menyikapi itu, Chalim Sobri, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Icmi Bekasi, menyebutkan mestinya program Presiden Jokowi soal Revolusi Mental ditera[lam, “Ubah urusan yang menyulitkan masyarakat,” katanya.

 

Dia juga meminta Disdukcapil memberitahu standar pelayanan, “Tulis dengan hurup besar, berapa lama pengurusan surat pindah, KTP dan KK, supaya, warga tidak bolak-balik ,” katanya.

 

Chalim juga mengatakan percuma saja ada Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) yang ada di tiap kecamatan, “Buat apa ada Paten, kalau urusannya kembali ke Pemkab, bubarin aja,” ujarnya. (saban/d)

 

Sumber:

http://poskotanews.com/2015/11/16/dikeluhkan-pelayanan-pembuatan-kk-di-kabupaten-bekasi/

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Pemerintahan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s