Waspada Pegawai Pajak Ilegal Kontrakan

Waspada Pegawai Pajak Ilegal Kontrakan

Rabu, 24 Februari 2016 | 10:38 WIB

 

WASPADA mafia pajak kontrakan 50 pintu bertebaran. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada aturan mengenai pajak pendapatan daerah yang mengacu pada usaha kontrakan.

 

Salah seorang pemilik kontrakan di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Ateng Soleh (42) mengaku,  tiap bulan selalu ada orang berpakaian rapi mengatas namakan agen pajak kontrakan mendatanginya.

 

“Saya sudah dua kali didatangi orang pajak, dan harus mengurus perpajakan kontrakan,” katanya, Selasa (23/2).

 

Lelaki yang memiliki 51 pintu kontrakan ini menyatakan, sampai saat ini belum tau pasti mengenai adanya pajak kontrakan yang ditetapkan.

 

“Pada saat membangun, saya memang melengkapi izin membangun kontrakan ke pemerintah,” lanjutnya.

 

Menanggapi hal tersebut, kepala Desa Tambun, Jaut Sarjawinata menjelaskan mengenai belum adanya aturan pajak kontrakan. Kata dia, kontrakan di atas 50 pintu belum diatur secara pasti dalam pajak penghasilan daerah.

 

“Sampai saat ini belum ada kontrakan yang bayar pajak lantaran belum ada perda yang mengatur penarikan pajak bagi kontrakan. Bahkan, dalam aturan  juga, belum ada,” tegasnya.

 

Kata dia, kalaupun mau dilakukan penarikan pajak maka harus sudah ada perdanya terlebih dahulu, karena Perdes tak kuat dalam mengatur hal tersebut.

 

“Kalaupun sudah ada, pihak desa membantu dalam mensoialisasikannya dahulu,” jelasnya.

 

Kendati demikian, kata Jaut, terkait kontrakan yang melebihi 50 pintu, Memang harus ada perda yang mengatur, apalagi di kawasan Tambun Selatan banyak kontrakan yang melebihi 50 pintu, bahkan ada yang sampai 100 pintu.

 

Terpisah, Kasi PMD Kecamatan Tambun Selatan, Teddy Kusnandar mengatakan, menurutnya kontrakan yang saat ini melebihi 50 pintu memang potensial untuk diperdakan.

 

“Itu sudah menjadi usaha besar. Namun untuk mengaturnya, kita belum memiliki  perda dan memang saat ini belum ada,” bebernya.

 

Jika melihat banyaknya pengusaha kontrakan di kawasan Tambun Selatan. Masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah bos kontrakan, bila ada perda maka setiap pengeluaran dan lainnya langsung diatur dengan jelas.

 

“Dalam penggunaan air, hingga denah yang dijadikan kontrakan. Itu sangat potensial kalo dimasukan pajak,” tukasnya.

 

Hingga saat ini, tiap pengusaha kontarakan memang memperkaya dirinya dengan memperbanyak kontrakan. Selain belum ada aturan pajak, dalam tarif tiap ruangan kontrakan bisa menjadi acuan dalam membayar pajak.

 

“Apakah pemilik usaha kontrakan memiliki NPWP atau tidak. Padahal, kontrakannya melebihi 50 pintu,” pungkas Teddy. (dan)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/02/24/waspada-pegawai-pajak-ilegal-kontrakan/

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Dunia Usaha dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s