Tuntutan Pekerja PT BSM Digugurkan PHI

Tuntutan Pekerja PT BSM Digugurkan PHI

Sabtu, 2 April 2016 | 06:31 WIB

 

TUNTUTAN 42 pekerja PT Batara Sura Mulia (BSM) digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa Barat. Alasannya karena tuntutan puluhan pekerja tersebut tidak mendasar.

 

Puluhan pekerja perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan itu tidak terima kebijakan efisiensi pascamogok nasional selama empat hari, pada November tahun lalu. Pekerja juga menganggap kalau perusahaan sudah melakukan pelanggaran karena kegiatan mogok nasional justru berujung pada pemecatan.

 

“Jadi penggugat menyatakan mogok kerja itu adalah sah. Ternyata setelah dilihat dari dasar hukum dan fakta-fakta lainnya mogok kerja itu tidak sah. Sehingga gugatan para penggugat itu ditolak seluruhnya,” ujar Hakim Anggota PHI Bandung, Tony Suryana saat dihubungi Radar Bekasi.

 

Dari persoalan ini, sambung Tony, ada dua yang menjadi pokok persoalan. Yaitu ada atau tidaknya pelanggaran hak pekerja serta sah atau tidaknya kegiatan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja.

“Ada dua pokok persoalan saja. Yaitu adanya pelanggaran hak pekerja dan sah atau tidak sah mogok kerja itu,” katanya.

 

“Penggugat sih bilang sah. Tapi faktanya tidak sah. Kenapa tidak sah penggugat menyatakan adanya perundingan. Sementara dari Kepmenakertrans 232 Tahun 2013 hasil perundingan itu dinyatakan sah manakala oleh kedua belah pihak dilakukan. Tapi ini tak ada (perundingannya) jadi dinyatakan gagal. Sehingga di Pasal 4 Kepmen 232 bahwa itu adalah pokok kerja. Itu saja persoalannya,” sambungnya.

 

Sementara itu, Legal Officer PT BSM, Salahudin Gafar, mengatakan kalau saat ini yang terpenting ialah kembali kepada pokok awal persoalan dari masalah tersebut.

 

“Sebenarnya kita ini berbicara efisiensi ya mekanisme ada. Efisensi itu tidak dimaknai bahwa perusahaan harus bangkrut dulu. Tapi ketika perusahaan sehat pun boleh efisiensi itu. Karena ada proses yang tidak efisien maka harus diefisiensikan,” tuturnya.

 

Pada persoalan ini, kata dia, kasusnya harus berdiri sendiri. Namun para pekerja menganggap efisiensi ini menjadi alasan untuk melakukan mogok, dan membuat tenda dengan membentangkan spanduk penolakan.

 

“Itu kita lihat arahnya sudah melakukan boikot. Tiga minggu (tak bekerja) tentunya bagi perusahaan banyak kehilangan hal kan. Kita rugi Rp15 miliar,” ucapnya.

 

“Misalnya jika bicara ada yang dipersilakan, mekanismenya udah diatur yaitu dibawa ke mediasi. Ini (putusan) jadi pembelajaran semua pihak. Bahwa majelis hakim dalam perkara ini intinya kalau mau mogok kerja harus jelas persoalan yang diperselisihkan,” lanjutnya.

Salahudin juga mengingatkan agar pekerja yang melakukan mogok kerja harus memberitahukan sebelumnya. Dan, jika perlu dilakukan mediasi terlebih dulu sebelum beraksi di jalanan.

 

“Gak boleh dengan alasan tak terima efisiensi kemudian mogok. Karena mogok itu harus diberitahukan beberapa waktu sebelumnya, harus ada mediasi dan lainnya. Ini kan jadi salah kaprah,” ungkapnya. (dho/pms)

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/04/02/tuntutan-pekerja-pt-bsm-digugurkan-phi/

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s