BPN Kabupaten Bekasi Genjot Sertifikasi Lewat Prona

BPN Kabupaten Bekasi Genjot Sertifikasi Lewat Prona

May 11, 2016

 

Bekasi, Bekasiurbancity.com – Agar mempermudah warga dalam mengurus kepemilikan tanah, maka kantor Pertanahan Kabupaten (BPN) Bekasi terus menggenjot sertifikasi lahan milik warga melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

 

Saat ini BPN Kabupaten Bekasi telah memproses sebanyak 2.300 bidang milik warga untuk segera dilegasilasi atau sertifikasi dari sedikitnya 5.000 bidang yang telah diprogramkan.

 

Dilansir dari tribunews.com, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dirwan Andi Dachri, menjelaskan, program pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang selama ini lahannya belum memiliki sertifikat.

 

Tahun ini, lanjut Dirwan, pihaknya telah menyediakan sedikitnya 5.000 sertifikat untuk Prona, Pertanian maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat.

 

“Sasaran program ini adalah tanah warga belum memiliki sertifikat maupun tanah pertanian maupun tanah yang di atasnya ada usaha kecil menengah,” kata Dirwan pada Selasa (10/05/2016).

 

Menurut dia, setidaknya ada 30 desa di 15 Kecamatan di Kabupaten Bekasi yang mendapat jatah Prona. Beberapa desa itu antara lain, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin; Desa Medal Krisna, Desa Karang Indah, Desa Sukabungah, Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu; Desa Mekarwangi, Desa Gandamekar, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat dan desa-desa lainnya.

 

Dirwan menargetkan, pensertifikatan lahan tersebut rampung pada Juni mendatang. Sehingga, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) bisa memberikan sertifikat itu langsung kepada pemilik lahan.

 

Menurut dia, setiap bidang tanah memiliki luas berbeda-beda, mulai dari 100 hingga 1000 meter persegi. “Selain petani, ada pengusaha usaha kecil menengah,” kata dia.

 

Saat ini, kata dia, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meredistribusikan lahan kepada masyarakat petani melalui Program Nasional (Prona) Reforma Agraria di wilayah I Jawa Barat, meliputi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

 

Berdasarkan data diperoleh, Kabupaten Cianjur (Prona, Redist, Nelayan dan UKM) jumlah bidang yang didistribusikan sebanyak 6.950 bidang dengan luas 2.085 hektare, Kota Depok 200 bidang dengan luas 4 hektare, Kota Bogor (Prona) 200 bidang tanah seluas 5 hektare, kemudian Kabupaten Bogor (Prona) 3.700 bidang seluas 1.100 hektare, Kabupaten Sukabumi (Prona, Redist, dan UKM sebanyak 5.350 bidang seluas 1.600 Hektare, Kota sukabumi (prona) sebanyak 1.048 bidang luas 20 Hektare.

 

Sekedar informasi, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Ketetapan MPR Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Aturan tersebut diperbarui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. []

 

Sumber:

http://www.bekasiurbancity.com/bpn-kabupaten-bekasi-genjot-sertifikasi-lewat-prona/

Pos ini dipublikasikan di Pemerintahan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s