Kabupaten Bekasi Butuh Pengadilan Hubungan Industrial

Kabupaten Bekasi Butuh Pengadilan Hubungan Industrial

Selasa, 10 Mei 2016 | 18:29 WIB

 

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno, mengatakan, untuk menyikapi permasalahan perburuhan yang ada perlu lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Perda Penyelengaraan Ketenagakerjaan.

 

“Karena apa? Ada hal-hal spesifik yang mungkin dianggap multitafsir bagi para pihak entah dari pekerja atau pengusaha terutama di pasal-pasal ketentuan peraturan perundangan. Kita kan punya local wisdom yang bisa kita tempuh yaitu dengan membuat perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan,” ungkap Nyumarno kepada gobekasi.co.id, Selasa (10/5/2016).

 

Lanjutnya, di Kabupaten Bekasi pernah ada perda serupa, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang kesejahteraan pekerja, namun menurutnya perda itu telah usang.

 

“Perda itu sebisa mungkin harusnya digagas ulang untuk dibuat aturan yang lebih makro, termasuk dimasukkan local wisdom, contoh tentang pekerja lokal solusinya seperti apa harusnya tertuang di perda itu nantinya. Saya dorong kawan di Badang Legislasi segera mungkin. Ini kan sudah jadi prioritas, minimal setelah Lebaran bisa dibahas,” jelas aktivis buruh ini.

 

Mengenai PHI, benang merah buntunya permasalahan perburuhan yang tak kunjung selesai di Kabupaten Bekasi lantaran jarak PHI yang jauh, di Bandung. Sehingga menyulitkan pihak yang berselisih.

 

“Kalau kawan buruh berselisih kan dimediasi Disnaker, setelah mediasi kan keluar anjuran. Setelah anjuran harus diputuskan di PHI. Nah, ini PHI-nya jauh, adanya di Bandung. ini kan menyusahkan kawan-kawan buruh. Belum waktu, terus biaya yang dikeluarkan” ucap Nyumarno.

 

“Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industry terpadat sudah layak memiliki PHI sendiri. Saya juga mendesak Pemkab agar peka apa problemnya tidak segera lahirnya PHI di Kabupaten Bekasi,” sambungnya.

 

Setelah mengunjungi Mahkamah Agung, Nyumarnom mengatakan perangkat hakim dari MA telah siap. Menurutnya faktor belum adanya PHI karena belum adanya pengadilan negeri. Ia pun turut mendesak pihak yang berkepentingan, dalam hal ini, Komisi I duduk bersama penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, untuk membicarakan mengenai pengadilan negeri.

 

“Menurut saya perlu. Itu syarat utama agar kita dapat buat PHI di sini. Juga, warga sini kalau ada kasus pidana-perdata masih disibukkan sidang di Pengadilan Negeri Bekasi (di Kota Bekasi, red). Di sini ada ruangan pengadilan, tapi cuma numpang sidang, hakimnya dari sana. Ini kan tidak efektif,” tutupnya. [dam/adv/gob]

 

Sumber:

http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/05/10/kabupaten-bekasi-butuh-pengadilan-hubungan-industrial/

Pos ini dipublikasikan di Ketenagakerjaan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s