Sengketa Tanah Desa, Kalah PTUN Kades Banding Ke MA

Sengketa Tanah Desa, Kalah PTUN Kades Banding Ke MA

Mei 9, 2016

 

Tahtabekasi.com-Lahan Kantor Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, kurang lebih seluas 2375 meter persegi yang digugat oleh ahli waris Ibi Siri melalui Hasyim dan tergugat Pemkab Bekasi yang diwakili Desa Setiamekar, akan melakukan banding ke Mahkamah Agung. Dikarenakan, tergugat kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sertifikat hak tanah.

 

Kepala Desa Setiamekar, Suryadi mengatakan, sebagai bukti kepemilikan terhadap lahan yang kini menjadi sengketa itu, pemerintah daerah memiliki bukti berupa sertifikat hak tanah atas lahan Kantor Desa Setiamekar, peta rincikan dan juga Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

 

“Nama perdata, soal putusan-putusan itu masih ada lanjutan (banding) dan saya katakan itu (Pemerintah Kabupaten Bekasi) tidak ada kalah (atas putusan PTUN),” ujarnya saat diwawancarai Tahtabekasi.com, beberapa waktu lalu.

 

“Didalam peta rincikan tahun 1993 itu betul betul tertulis Kantor Kepala Desa, kemudian di SPPT itu bernama Ibi Siri,” sambungnya.

 

Suryadi, mengaku bingung dengan gugatan yang dilayangkan ahli waris, karena setelah sekitar 32 tahun lamanya di atas lahan tersebut dibangun kantor desa. Ahli waris mengajukan gugatan sejak Tahun 2014, padahal dalam DHKP tidak ada nama Ibi Siri, melainkan nama yang ada ialah Imam Fatturohman.

 

“Ada perbedaan nama di SPPT penggugat ini kan jadi rancu. Dan penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi, ditolak dia. Makanya melakukan banding ke PTUN,” jelasnya.

 

“Mereka (penggugat) punya bukti pembayaran SPPT. Dan yang saya lihat SPPT dia ada 2 nama. Terus saya tanya sama staff saya, bisa gak dalam satu SPPT ada 2 nama? Dan dijawab belum ada kaya begitu,” tambahnya.

 

Masih kata Kades, bahwa penggugat yang ditolak di Pengadilan Negeri Bekasi atas hak sertifikat tanah, melakukan banding ke PTUN. Dengan hal itu, membuktikan dalam urusan Perdata tidak ada yang kalah untuk urusan gugat menggugat. Dijelaskan dia, bahwa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang dimiliki penggugat ada kerancuan.

 

“Kenapa ketika saat zaman saya, Haji Suryadi (menjadi kadesnya) yang digugat. Ahli waris Ibi Siri melalui Hasyim itu pernah jadi kepala desa,” tambahnya.

 

“Haji Hasyim pernah jadi kades, kalo orang tua dia (Hasyim) sebagai pemilik, kenapa tidak dari dulu (saat masih kades, red) tidak tingkat status kepemilikannya,” pungkasnya. (ndi)

 

Sumber:

http://tahtabekasi.com/sengketa-tanah-desa-kalah-ptun-kades-banding-ke-ma/

Pos ini dipublikasikan di Sosial dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s