KPUD Ubah Aturan Syarat Dukungan Calon Independen

KPUD Ubah Aturan Syarat Dukungan Calon Independen

Wednesday 01 June 2016 18:07

 

Sabekasi.com, Kedungwaringin – Menyikapi banyak pertanyaan publik atas pemberitaan media tentang syarat penggunaan KTP elektronik, KPU Kabupaten Bekasi melakukan revisi syarat dokumen dukungan calon independen Pilkada Kabupaten Bekasi 2017.

 

Berdasarkan siaran pers yang diterima Sabekasi.com, KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan konsultasi dengan KPU Jawa Barat mengenai syarat dokumen dukungan untuk calon independen Pilkada Kab. Bekasi 2017.

 

“Pada hari ini, saya sampaikan kepada publik (masyarakat) Kabupaten Bekasi bahwa KPU Kab. Bekasi telah melakukan konsultasi hukum kepada KPU Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 mengenai hal tersebut,” ujar Idham dalam siaran persnya.

 

Berdasarkan hasil konsultasi hukum tersebut, pihaknya menegaskan komitmen kepatuhan hukum bahwa dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Bekasi 2017. Dan sepenuhnya merujuk pada dan mengimplemantasikan semua regulasi/kebijakan tentang penyelenggaraan Pilkada yang dikeluarkan oleh KPU RI, khususnya PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Dalam peraturan KPU tersebut ditegaskan khususnya pasal 14 ayat 1 dan 4 berbunyi: (1)”Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan”; dan (4) “Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Kartu Tanda Penduduk b. Kartu keluarga berlaku untuk satu (1) pendukung; c. Paspor; atau d. Identitas lain”.

 

Seperti diketahui, sebelumnya Idham menyatakan bahwa hanya KTP-el yang diperbolehkan sebagai syarat dukungan untuk calon independen. Dimana, ia merujuk pada ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden RI nomor 112 tahun 2013 yang menyebutkan batas berlakunya KTP Non Elektronik hingga 31 Desember 2014.

 

Hal tersebut lantas menuai kritik dari pihak Obom Tabroni, sebagai bakal calon Bupati Bekasi 2017 dari jalur independen.

 

“Jika ada pernyataan/komentar yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Kedepan, saya sebagai penyelenggara pemilu/pilkada akan sepenuhnya berkomitmen, merujuk pada, dan melaksanakan semua regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai regulator Pemilu/Pilkada,” demikian Idham.

 

Dengan perubahan aturan tersebut, syarat dukungan calon independen boleh menggunakan KTP Non elektronik. (Fad)

 

Sumber:

http://sabekasi.com/news/detail/2/812/KPUD-Ubah-Aturan-Syarat-Dukungan-Calon-Independen

Pos ini dipublikasikan di Politik dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s