BPMPPT Kab Bekasi Akan Review Ulang Perda Perijinan

BPMPPT Kab Bekasi Akan Review Ulang Perda Perijinan

Jun 21, 2016

 

Tahtabekasi.com-Pemerintah Pusat secara resmi menghapus sebanyak 3000 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah di seluruh daerah di Indonesia.

 

Menyikapi hal tersebut Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Carwinda mengakui Perda yang mengatur mengenai perijinan di Kabupaten Bekasi juga salah satu Perda yang di cabut oleh Pemerintah Pusat.

 

“Perda yang dianggap pemerintah pusat sebagai perda bermasalah itu ada sekitar 3000 an dan Kabupaten Bekasi termasuk diantaranya karena ada Perda Perijinan,” ujarnya di wawancarai usai Rakor di Gedung Bupati Bekasi, Senin (20/6).

 

Dijelaskan Carwinda, Perda perijinan kabupaten bekasi yang terkena dampak pencabutan nanti akan coba di review lagi (kaji) bersama bagian Hukum Pemkab Bekasi yang kemudian diajukan kembali asal tidak bertentangan dengan keputusan yang paling tinggi yang nantinya di konsultasikan ke Sekda maupun Bupati Bekasi.

 

Soal Perda lain yang masuk dalam kategori perda bermasalah seperti yang diungkap Presiden mungkin saya kurang tahu. Untuk reviewnya sambung Carwinda, nanti akan di chek terlebih dahulu bersama bagian hukum bagian mana yang bertentangan kemudian di pilah secara perlahan agar hasilnya bisa ketauhan.

 

“nanti BPMPPT bersama Bagian HHuku mencoba untuk mereview perda tersebut dengan memilihanya secara perlahan di bagian mana saja yang dianggap bermasalah,” katanya.

 

Kendati perda perijinan dianggap bermasalah, lebih lanjut kata Carwinda, Investasi di Kabupaten Bekasi masih berjalan seperti biasa berdasarkan data di BKPM dan tidak ada pengaruhnya dengan pencabutan perda tersebut. Bahkan dengan nanti di reviewnya Perda perijinan bisa meningkatkan hasil investasi di kabupaten bekasi.

 

Untuk data berapa total investasi yang masuk di sepanjang 2016, tambah Carwinda dirinya belum bisa memberikan secara lengkap karena untuk data harus menyiapkan secara keseluruhan yang di minta. Yang pasti Kabupaten Bekasi masih memiliki kewenangan dalam hal pemberian ijin terutama investor dalam negeri sedangkan luar negeri lebih kepada BKPM.‎ (Dje)

 

Sumber:

http://tahtabekasi.com/bpmppt-kab-bekasi-akan-review-ulang-perda-perijinan/

Pos ini dipublikasikan di Pemerintahan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s