Wali Kota Bekasi Setujui UMK Rp3,6 Juta

Wali Kota Bekasi Setujui UMK Rp3,6 Juta

Rabu, 16 November 2016 – 21:53 wib

 

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, resmi menandatangani rekomendasi penetapan besaran upah minimum kota (UMK) 2017 di wilayah Bekasi sebesar Rp3,6 juta lebih yang diusulkan Dewan Pengupahan setempat, Rabu (16/11/2016).

 

“UMK 2017 yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi pada 15 November 2016 sebesar Rp3.601.650. Hari ini sudah saya tanda tangani,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Bekasi.

 

Adapun sejumlah latar belakang penetapan UMK itu didasari atas beberapa pertimbangan sesuai aturan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Pada Pasal 89 Ayat 3 mensyaratkan bahwa UMK ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan atau wali kota dan bupati,” katanya.

 

Selain itu, kata dia, penetapan itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menetapkan besaran UMK berdasarkan komponen Kebutuhan Hidup Layak serta kondisi inflasi di suatu daerah.

 

Dengan ditandatanganinya surat rekomendasi bernomor 560/8268-Disnaker 4 itu, pihaknya mengimbau seluruh pihak untuk mengimplementasikan dan menjalankan aturan itu dengan sebaik-baiknya.

 

“Dewan Pengupahan ini terdiri atas perwakilan sejumlah unsur terkait, di antaranya pemerintah, akademisi, pengusaha, serikat pekerja, dan lainnya,” katanya.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi M Kosim mengatakan, keputusan pemerintah daerah untuk menetapkan UMK dengan merujuk pada PP 78 Tahun 2015 sempat diwarnai aksi unjuk rasa kalangan buruh yang merasa jumlah kenaikan itu belum ideal.

 

“Sebenarnya gelombang penolakan PP 78 ini sudah ada sejak 2015, namun untuk tahun ini baru beberapa kali aksi seperti ini,” katanya.

 

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak dapat menghindari aturan tersebut karena kewenangannya telah diatur oleh pemerintah pusat.

 

“Selama PP 78 Tahun 2015 tidak dihapus oleh pemerintah pusat, kami di daerah tetap akan mengacu pada aturan tersebut,” katanya. []

 

Sumber:

http://news.okezone.com/read/2016/11/16/338/1543460/wali-kota-bekasi-setujui-umk-rp3-6-juta

Pos ini dipublikasikan di Ketenagakerjaan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s