Sebanyak 55 Perusahaan Swasta di Bekasi Tunggak BPJS hingga Miliaran Rupiah

Sebanyak 55 Perusahaan Swasta di Bekasi Tunggak BPJS hingga Miliaran Rupiah

Minggu, 8 Januari 2017 16:10

 

WARTA KOTA, BEKASI – Sebanyak 55 perusahaan swasta di Kabupaten Bekasi menunggak tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan di wilayah setempat sejak tahun 2015. Bila ditotal, tunggakan itu mencapai miliaran rupiah.

 

“Rincian tunggakannya mencapai Rp 8.840.647.283. Tunggakan itu sejak tahun 2015 hingga 2016 lalu,” ujar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Cikarang, Anton Laranono, Minggu (8/12).

 

Meski demikian, kata dia, sejauh ini perusahaan swasta tersebut bersikap kooperatif. Dari data yang dia punya, setidaknya ada 54 perusahaan swasta yang telah membayarnya dengan cara mencicil, totalnya Rp 4.889.129.309. Sementara satu perusahaan yang menunggak tagihan BPJS dengan nominal Rp 128.454.478. “Tunggakan ini masih dalam proses negosiasi, dan secepatnya dibayarkan oleh perusahaan tersebut,” katanya.

 

Anton menjelaskan, tunggakan tersebut muncul karena ada perbedaan data antara perusahaan dengan pihak BPJS. Banyak perusahaan yang melakukan sanggahan atas data yang diterbitkan BPJS. Bahkan, data perusahaan itu banyak yang tidak sesuai dengan BPJS.

 

Hal inilah yang menjadi adanya tunggakan tagihan BPJS, sehingga Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Cikarang turun tangan untuk memediasi supaya permasalahan itu selesai dan tunggakan segera dibayarkan.

 

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, kata dia, setiap perusahaan wajib memberikan data ke BPJS paling telat tanggal 20 setiap bulan. Jika data tersebut tidak diberikan, maka perusahaan dapat dikenai sanksi. Namun, pemberian sanksi tersebut bukan kewenangan BPJS. “Sanksinya bisa berupa administrasi, pembekuan hingga penutupan perusahaan. Tapi karena BPJS tidak memiliki kewenangan sehingga bisa menggandeng pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

 

Anton menambahkan, persoalan BPJS di wilayah setempat cenderung tinggi dibanding daerah lain. Sebab, sektor terbesar Kabupaten Bekasi berasal dari industri.

 

Apalagi bila ada perusahaan swasta yang tidak melaporkan secara jujur jumlah tenaga asing yang bekerja di sana. Mereka bisa saja menutup diri dengan tidak melapor ke pemerintah, soalnya tenaga asing jug dikenakan tagihan BPJS.

 

Maka dari itu, dia menilai potensi pengembalian negara dari tunggakan itu sebenarnya sangat besar, dibanding perkara korupsi. “Tidak hanya persoalan BPJS, kita juga melakukan penagihan tunggakan yang dilakukan perusahaan swasta atau pihak ketiga kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelasnya.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Risman Tarihoran menambahkan, BUMD yang dimaksud adalah Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan gas. Diketahui salah satu perusahaan swasta menunggak pembayaran pada BBWM sebanyak 9.029.653 dollar Amerika Serikat.

 

“Sebanyak 3.573.996 dollar AS dan berhasil ditagih sebagian di tahun 2016 lalu, sementara sisanya belum dan masih dalam proses penagihan,” jelas Risman.

 

Sumber:

http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/08/sebanyak-55-perusahaan-swasta-di-bekasi-tunggak-bpjs-hingga-miliaran-rupiah

Pos ini dipublikasikan di Dunia Usaha, Sosial dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s